Pertanggungjawaban pidana direksi bank adalah penilaian pengadilan atas apakah seorang pengurus atau pejabat bank dapat dipidana karena perbuatannya sendiri dalam proses kredit, dan bukan karena kreditnya macet. Perbedaan itu terdengar halus, tetapi di ruang sidang ia menentukan segalanya. Kredit macet adalah peristiwa bisnis. Pidana mensyaratkan perbuatan, kesalahan, dan hubungan antara keduanya dengan kerugian.

Bayangkan seorang sopir yang taat aturan, menjaga kecepatan, dan memeriksa kendaraannya sebelum berangkat. Di tengah jalan rem blong karena ada orang lain yang merusaknya diam-diam. Sopir itu tidak otomatis dipidana hanya karena ia yang memegang kemudi. Pertanyaannya, apa yang ia ketahui, apa yang ia abaikan, dan apakah ia ikut dalam perbuatan yang merusak rem itu.

Tulisan ini membahas pertanyaan yang sama untuk tiga kelompok orang di bank: pemutus kredit seperti direksi dan komite, pemeriksa seperti analis dan fungsi kepatuhan, serta pelaksana pencairan. Kami memakai istilah "diduga" dan "terdakwa" untuk orang yang proses hukumnya belum selesai. Penilaian akhir atas setiap perkara ada pada pengadilan, dan tulisan ini bukan penilaian atas perkara siapa pun.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bank

Istilah "direksi" dalam kata kunci tulisan ini dipakai sebagai payung. Di lapangan, orang yang dimintai keterangan dalam perkara kredit bukan hanya direktur. Ada anggota komite kredit, kepala divisi, analis, petugas kepatuhan, sampai petugas pencairan. Karena itu pengertian pertanggungjawaban pidananya perlu dipecah menurut tiga pertanyaan.

Pertanyaan pertama: perbuatan apa yang dilakukan orang itu. Menyetujui kredit, menandatangani analisis, memberi rekomendasi, atau mencairkan dana adalah perbuatan yang berbeda. Pertanyaan kedua: sikap batinnya, yaitu sengaja, lalai, atau tidak tahu apa pun. Pertanyaan ketiga: apakah perbuatan itu berhubungan dengan kerugian yang didalilkan, atau kerugian itu datang dari sebab lain, misalnya laporan keuangan debitur yang dipalsukan.

Ketiga pertanyaan ini berlaku pada tiga jalur hukum yang sering bercampur dalam pemberitaan. Jalur pertama adalah tanggung jawab perdata pengurus kepada perseroan menurut UU Perseroan Terbatas (UU PT). Jalur kedua adalah pidana korupsi, yang sekarang berada di Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sebagai pengganti Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999. Jalur ketiga adalah pidana perbankan, yang menyasar pengurus dan pegawai bank secara khusus.

Perbedaan paling penting ada pada kolom terakhir. Dalam sengketa perdata, direksi yang digugat berkepentingan membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat pembebasan. Dalam perkara pidana, beban membuktikan unsur ada pada penuntut umum. Dua jalur itu tidak bisa dipertukarkan, dan hasil di satu jalur tidak otomatis menentukan jalur lain.

Mengapa kredit macet bukan bukti pidana

Bank menyalurkan kredit dengan mengambil risiko. Sebagian debitur tidak membayar karena usahanya runtuh, sebagian karena niat curang, dan sebagian karena keduanya. Bila setiap kredit macet otomatis dianggap kesalahan pengurus, tidak ada bank yang berani memberi kredit.

Ibaratnya dokter bedah yang menangani pasien berisiko tinggi. Pasien yang meninggal tidak otomatis berarti dokter lalai. Yang diperiksa adalah apakah prosedur ditempuh, apakah informasi penting diperhatikan, dan apakah ada keputusan yang melampaui batas kewajaran. Pemeriksaan atas pengurus bank memakai logika serupa.

Pertanyaan apakah kerugian bank BUMD termasuk kerugian keuangan negara kami bahas dalam artikel tentang kerugian bank BUMD dan keuangan negara. Batas antara kredit macet dan korupsi ada di artikel kredit macet yang bukan otomatis korupsi. Tulisan ini tidak mengulang uraian itu dan hanya menyoroti siapa yang dimintai pertanggungjawaban di dalam bank.

Siapa di Rantai Kredit dan Apa Tugasnya

Satu keputusan kredit melewati banyak tangan. Pemohon mengajukan permohonan, analis menyusun analisis, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko memberi pandangan, komite memutus, lalu bagian operasional mencairkan dan memantau. Di atas semuanya ada Dewan Komisaris yang mengawasi.

Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum mengatur kerangka ini. Kami membacanya dari ringkasan resmi OJK per bab, bukan dari nomor pasalnya, jadi rujukan di bawah memakai nomor bab. Pasal rinci perlu dicek pada naskah lengkap sebelum dikutip.

Ringkasan resmi OJK menyebut beberapa hal yang relevan. Direksi wajib membentuk komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan, dan komite pengarah teknologi informasi (Bab V). Dewan Komisaris membentuk komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi (Bab V). Bank wajib menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, lengkap dengan sistem peringatan dini (Bab X).

Ada satu prinsip yang langsung menyentuh perkara kredit. Keputusan penyaluran dan hapus buku kredit harus bebas dari tekanan pihak mana pun dan menerapkan pemisahan fungsi atau prinsip four eyes, yaitu setidaknya dua pasang mata yang independen (Bab XVI). Prinsip ini yang menjelaskan mengapa pengadilan sering menanyakan satu hal: apakah ada tekanan atau perintah dari atas.

Tiga lapis ini memberi cara membaca pemberitaan perkara kredit yang lebih tertib. Lapis pemutus diuji pada pengetahuan dan intervensi. Lapis pemeriksa diuji pada kejujuran dan ketelitian. Lapis pelaksana diuji pada kepatuhan terhadap syarat tertulis, dan kesalahan di satu lapis tidak otomatis berpindah ke lapis lain.

Dasar Pidana: Penyertaan, Kesengajaan, dan Kelalaian

Dalam banyak perkara kredit, jaksa menyusun dakwaan atau sangkaan dengan menambahkan pasal penyertaan. Pada perkara kredit Sritex, misalnya, sangkaan Kejaksaan Agung terhadap delapan tersangka memuat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor, jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Bisnis.com, 22 Juli 2025). Pasal penyertaan itulah yang menghubungkan satu orang dengan perbuatan orang lain.

Kata "penyertaan" berarti beberapa orang terlibat dalam satu tindak pidana. Contohnya sehari-hari: tiga orang merencanakan pencurian, satu mengawasi, satu membuka pintu, satu mengambil barang. Ketiganya dipidana sebagai pelaku, walau hanya satu yang menyentuh barang.

Sejak 2 Januari 2026, rumusan penyertaan berada di Pasal 20 UU 1/2023, yang menggantikan Pasal 55 KUHP lama. Kami membaca teks Pasal 20 dari cermin database yang menyalin peraturan.go.id. Teksnya mengandung artefak pindai, jadi kutipan di bawah dirapikan dan perlu dicocokkan dengan naskah resmi.

Turut serta bukan sekadar menjabat

Menurut penjelasan Hukumonline atas Pasal 55 KUHP lama, turut serta melakukan menuntut kerja sama yang sadar antara para pesertanya. Kesepakatan awal tidak wajib ada, tetapi setiap peserta harus punya kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Perbuatan para peserta dinilai sebagai satu kesatuan, sehingga tidak setiap peserta harus memenuhi seluruh unsur sendiri.

Untuk pengurus bank, artinya jelas. Menandatangani persetujuan kredit tidak otomatis berarti ikut serta dalam kecurangan debitur. Yang dicari adalah kerja sama yang sadar: pengetahuan atas pemalsuan, kesepakatan untuk mengabaikan syarat, atau imbalan yang menghubungkan pemutus dengan debitur.

Pembantuan: memberi kesempatan, sarana, atau keterangan

Pembantuan berbeda dari turut serta. Pasal 56 KUHP lama menyebut pembantu sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Menurut Hukumonline, padanannya di UU 1/2023 adalah Pasal 21 ayat (1). Kami belum membaca teks Pasal 21 dari naskah resmi, jadi nomor itu masih berlabel perlu diverifikasi.

Rumusan "memberi keterangan" patut dicatat karena dekat dengan pekerjaan analis. Analisis kredit yang disusun dari data yang tidak diverifikasi bisa dilihat penuntut sebagai keterangan yang memudahkan pihak lain. Pertanyaan yang menentukan tetap sama: apakah analis itu sengaja, dan apakah ia tahu data tersebut palsu.

Kesengajaan dan kelalaian: apa yang diuji hakim

Dalam putusan perkara Sritex di tingkat pertama, yang diuji adalah kesalahan subjektif. Menurut pemberitaan Republika, majelis tidak menemukan kesengajaan maupun kelalaian pada mantan Dirut BJB, dan menyatakan ia tidak mengetahui adanya rekayasa laporan keuangan debitur. Pertimbangan itu kami kutip dari pemberitaan, karena salinan putusannya belum kami temukan di direktori putusan.

Apakah kelalaian saja cukup untuk menghukum seseorang berdasarkan Pasal 603 atau Pasal 604 UU 1/2023 tidak kami jawab di sini, karena kami belum membaca putusan kasasi dan naskah pasalnya. Yang jelas dari sumber yang kami buka: pidana perbankan Pasal 49 ayat (2) huruf b mensyaratkan kata "dengan sengaja". Untuk pasal korupsi, jawabannya bergantung pada tafsir pengadilan dan harus dicek pada putusan terbaru.

Bagian berikutnya membahas batas perlindungan bagi keputusan bisnis yang gagal, yaitu business judgment rule, lalu menelaah perkara Sritex dan beberapa pembanding secara lebih rinci.

Risiko Bisnis dan Batas Perlindungannya

Prinsip keputusan bisnis (business judgment rule, disingkat BJR) menyatakan bahwa pengadilan menilai cara sebuah keputusan bisnis diambil, bukan hasilnya. Direksi yang memutus dengan informasi memadai, iktikad baik, dan tanpa benturan kepentingan tidak dihukum hanya karena hasilnya buruk. Contohnya pelatih sepak bola yang memilih formasi setelah mempelajari lawannya. Ia tidak bisa disalahkan karena timnya kalah akibat gol bunuh diri.

Dasar tertulis yang paling sering dirujuk ada di UU Perseroan Terbatas. Dua pasalnya menetapkan siapa yang mengurus perseroan dan siapa yang bertanggung jawab atas pengurusan itu.

Syarat yang membebaskan direksi dari tanggung jawab ada di Pasal 97 ayat (5). Bunyi lengkap ayat itu belum terbaca dari naskah resmi. Kami memakai parafrasa Hukumonline (klinik hukum, 12 Juni 2026), yang menyebut empat hal yang harus dapat dibuktikan direksi.

Satu hal harus jelas sejak awal. Ayat (5) mengatur tanggung jawab direksi kepada perseroan, jadi ia ketentuan perdata dan bukan pasal pidana. Pengadilan pidana tidak terikat padanya. Namun logika kewajarannya sering dipakai sebagai argumen pembelaan, dan sebagian hakim menjadikannya dasar pertimbangan.

Kelemahan yang sering dikritik ada pada ukurannya. Menurut Mohamad Kadri dari Corra Legal dalam acara Hukumonline pada 24 September 2025, UU PT tidak mendefinisikan iktikad baik dan kehati-hatian, sehingga keduanya terbuka untuk ditafsirkan. Itu sebabnya hasil di pengadilan bisa berbeda untuk keputusan yang tampak mirip.

Dua perkara di luar kredit bank memperlihatkan tarik-menarik itu. Keduanya bukan perkara bank, jadi kami memakainya hanya sebagai pembanding cara hakim menimbang BJR.

Bank daerah tidak otomatis memakai aturan BUMN

Perdebatan BJR sekarang banyak berpusat pada UU BUMN 2025. Hukumonline (opini, 2025) membahas BJR dalam undang-undang itu sebagai perlindungan bagi profesional sekaligus potensi celah impunitas. Hakim Wilmar Ibni Rusydan di Dandapala (4 Juni 2026) menulis bahwa direksi BUMN mendapat pelindungan BJR yang lebih tegas, sementara direksi BUMD hanya bisa bersandar pada rezim umum UU PT, sehingga posisinya ia sebut ruang abu-abu.

Menurut tulisan Dandapala itu, Pasal 9G UU BUMN menyatakan direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Tulisan itu tidak menyatakan ketentuan serupa berlaku untuk BUMD. Kami belum menemukan nomor pasal BJR dalam UU BUMN dari naskah resmi, jadi nomor itu sengaja tidak kami sebut.

Bagi pembaca dari bank daerah, artinya satu hal. Jangan mengandaikan perlindungan UU BUMN otomatis berlaku. Dasar yang pasti ada adalah UU PT dan, untuk soal kerugian, penafsiran yang kami bahas di artikel tentang kerugian bank BUMD.

Perkara Sritex: Delapan Bankir Dibebaskan

Perkara kredit PT Sritex adalah contoh terbaru yang paling jelas untuk topik ini. Kejaksaan Agung menetapkan delapan tersangka pada 22 Juli 2025, terdiri dari satu pejabat keuangan Sritex dan tujuh pengurus serta pejabat bank daerah. Pada tingkat pertama, delapan bankir dari tiga bank daerah divonis bebas, dan Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi jaksa.

Kerugian yang disebut dalam pemberitaan cukup besar: sekitar Rp670 miliar untuk BJB dan sekitar Rp502 miliar untuk Bank Jateng (Hukumonline, 8 Mei 2026). Dua pemilik Sritex dihukum 14 tahun dan 12 tahun penjara, masing-masing dengan denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp677 miliar (Detik, 2026). Pengurus bank justru dibebaskan, dan perbedaan hasil itulah yang menjadikan perkara ini bahan kajian.

• 22 Juli 2025Kejaksaan Agung memaparkan peran delapan tersangka baru, termasuk pengurus tiga bank daerah. Sumber: Bisnis.com.
• 7 Mei 2026Pengadilan Tipikor Semarang membebaskan para terdakwa dari pengurus bank daerah. Sumber: Republika; Hukumonline menulis 8 Mei, lihat catatan di bawah.
• 12 Mei 2026Kejaksaan Agung diberitakan mengajukan kasasi. Sumber: Kompas.com, judul berita.
• 16 September 2026Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa, sehingga delapan bankir bebas permanen. Sumber: Warta Ekonomi, satu sumber.

Menurut pemberitaan atas pertimbangan majelis, ada beberapa hal yang mengemuka. Tidak ada bukti perintah, tekanan, atau intervensi dalam memproses kredit, dan permohonan diproses sesuai ketentuan. Majelis tidak menemukan kesalahan subjektif, baik kesengajaan maupun kelalaian, dan menilai para terdakwa tidak mengetahui rekayasa laporan keuangan Sritex. Gagal bayar disebut berasal dari manipulasi laporan keuangan yang terencana.

Apa yang dapat dan tidak dapat disimpulkan dari vonis ini

Yang dapat disimpulkan: pengadilan bersedia menolak pemidanaan pengurus bank yang menjalankan prosedur, tidak ikut campur, dan tidak mengetahui kecurangan debitur. Pembebasan itu juga sampai ke tingkat kasasi. Itu sinyal bahwa kredit macet dan kerugian besar saja tidak cukup untuk menghukum pengurus.

Yang tidak dapat disimpulkan: bahwa semua pengurus bank otomatis aman. Vonis ini bertumpu pada fakta khusus, yaitu manipulasi laporan keuangan oleh debitur dan jejak prosedur yang dinilai majelis cukup. Kami belum membaca pertimbangan Mahkamah Agung, sehingga tidak bisa memastikan ukuran hukum apa yang dipakai di tingkat kasasi.

Arah sebaliknya juga ada. Pada 3 September 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum delapan pegawai Bank Permata masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp5 miliar dalam perkara kredit fiktif proyek Pertamina, dengan dasar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan (Kontan, 4 September 2020). Pembelaan menyatakan para terdakwa dimintai tanggung jawab atas pekerjaan di luar uraian jabatannya. Pertimbangan hakim tidak termuat dalam sumber yang kami buka.

Tanda Aman dan Tanda Bahaya per Jabatan

Perkara kredit pada dasarnya diputus dari dokumen. Bagian ini merangkum tanda yang biasanya memperkuat atau memperlemah posisi seseorang di tiap lapis. Isinya persiapan umum, bukan strategi untuk perkara tertentu.

Langkah Praktis bagi Pengurus dan Pejabat Kredit

Bila Anda dipanggil sebagai saksi atau terperiksa, hubungi advokat sebelum memberi keterangan. Kumpulkan dokumen yang masih ada, susun kronologi dari dokumen itu, dan jangan menghapus atau melengkapi dokumen setelah perkara muncul. Daftar berikut hanya persiapan umum, bukan strategi untuk perkara tertentu.

• Memo analisis kredit beserta bukti verifikasi data debitur
• Risalah rapat komite yang memuat dasar keputusan dan perbedaan pendapat
• Rekomendasi tertulis kepatuhan dan manajemen risiko, beserta tanggapan atasnya
• Bukti bahwa keputusan berada dalam batas kewenangan dan plafon
• Catatan setiap permintaan atau tekanan dari pihak lain, termasuk penolakannya
• Daftar periksa syarat pencairan yang ditandatangani sebelum dana keluar
• Kebijakan perkreditan dan prosedur operasi baku yang berlaku pada tanggal keputusan

Ilustrasi: Tiga Orang, Satu Kredit Macet

Ilustrasi ini rekaan. Ia tidak menggambarkan perkara nyata dan tidak menilai keputusan kredit mana pun. Tujuannya hanya memperlihatkan bagaimana pertanyaan yang berbeda diajukan kepada tiap lapis.

Perhatikan apa yang tidak dikatakan tabel itu. Ia tidak menyatakan P, A, atau L bersalah, dan tidak menyatakan salah satunya pasti aman. Ia hanya menunjukkan bahwa satu kredit macet melahirkan tiga pemeriksaan yang berbeda. Hasil akhirnya hanya satu: bagian mana dari berkas yang perlu dibuka lebih dulu.

Bagi A, jawaban atas pertanyaan tentang atasan bisa mengubah gambaran. Bila A sudah melaporkan selisih dan atasannya memerintahkan kredit diteruskan, pemeriksaan bergeser ke orang yang memerintah. Pasal 20 UU 1/2023 mengenal orang yang menyuruh dan menggerakkan, jadi urutan perintah itu penting. Ibaratnya petugas keamanan gedung yang membukakan pintu atas perintah tertulis: yang ditanya adalah siapa yang memberi perintah dan apakah perintah itu patut.

Bagi L, pelanggaran syarat tertulis adalah titik terang sekaligus titik rawan. Ia mudah dibuktikan, tetapi belum tentu menunjukkan kesengajaan untuk membantu tindak pidana. Perkara Bank Permata pada 2020 memperlihatkan sisi seriusnya: pembelaan para pegawai menyatakan mereka dimintai tanggung jawab atas pekerjaan di luar uraian jabatan, tetapi pengadilan tetap menjatuhkan pidana (Kontan, 4 September 2020).

Salah Kaprah soal Direksi dan Pidana

Ringkasan: Tiga Lapis, Satu Ukuran

Direksi, komite, analis, dan pelaksana pencairan berada di tiga lapis yang berbeda: memutus, memeriksa, dan melaksanakan. Ukuran yang dipakai untuk semuanya sama, yaitu peran dan kesalahan masing-masing orang. Kredit macet, kerugian besar, dan jabatan tinggi bukan bukti pidana.

Perkara Sritex menunjukkan bahwa pengurus bank yang menjalankan prosedur, tidak ikut campur, dan tidak mengetahui pemalsuan oleh debitur bisa dibebaskan, dan pembebasan itu bertahan sampai kasasi. Perkara lain menunjukkan arah sebaliknya bila ada pengetahuan, imbalan, atau pelanggaran syarat yang disengaja. Dua arah itu hidup berdampingan.

Dua hal belum pasti dari sumber yang kami baca. Pertama, pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasasi Sritex, yang salinannya belum kami temukan. Kedua, rumusan pidana perbankan pengganti Pasal 49 UU Perbankan di UU 4/2023, dan bunyi lengkap Pasal 97 ayat (3) sampai (5) UU PT, yang belum terbaca dari naskah resmi.

Bila Anda atau rekan Anda dipanggil sebagai saksi atau terperiksa dalam perkara kredit, hubungi advokat sebelum memberi keterangan. Kumpulkan dokumen yang masih ada, susun kronologi dari dokumen itu, dan jangan menambah atau mengubah dokumen setelah perkara muncul.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Mustafa Mytiba & Partners. Untuk perkara Anda sendiri, Anda dapat berkonsultasi dengan kami melalui halaman Jasa Pengacara Jakarta Selatan atau Jakarta Timur.