Korporasi adalah salah satu subjek hukum yang kini secara tegas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. Perubahan ini penting karena selama bertahun-tahun hukum pidana lebih identik dengan pertanggungjawaban orang perseorangan. Dalam praktik modern, tindak pidana justru dapat lahir dari keputusan organisasi, budaya perusahaan, kelalaian pengawasan, atau kebijakan yang memberi keuntungan bagi sebuah badan usaha.

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku efektif. KUHP Nasional secara eksplisit menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Karena itu, pertanyaan hukum tidak lagi berhenti pada “siapa orang yang melakukan”, tetapi juga dapat berkembang menjadi “apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk, atas nama, atau demi kepentingan korporasi, dan apakah korporasi patut dimintai pertanggungjawaban”.

Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam KUHP Nasional

Pasal 45 KUHP Nasional menjadi titik penting perubahan paradigma hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Cakupannya tidak terbatas pada perseroan terbatas. Pengertian korporasi juga mencakup badan hukum lain seperti yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bahkan badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti firma dan persekutuan komanditer, juga dapat masuk dalam cakupan tersebut.

Dengan konstruksi ini, hukum pidana tidak hanya melihat manusia sebagai pelaku. Sebuah entitas usaha dapat memiliki kepentingan, struktur keputusan, sistem pengawasan, kebijakan, dan pola tindakan yang pada akhirnya dapat dinilai secara hukum sebagai bagian dari tindak pidana.

Kapan Perbuatan Seseorang Dapat Dianggap sebagai Tindak Pidana Korporasi?

Tidak setiap tindak pidana yang dilakukan direktur, pegawai, atau karyawan otomatis menjadi tindak pidana korporasi. Inilah bagian yang paling penting dalam praktik pembelaan maupun penuntutan perkara korporasi.

KUHP Nasional menghubungkan pertanggungjawaban korporasi dengan perbuatan orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi. Artinya, harus ada hubungan yang nyata antara perbuatan pidana dan kepentingan institusi.

Perbedaan ini sangat penting. Seorang pegawai yang melakukan kejahatan murni untuk kepentingan pribadi, di luar tugas dan tanpa manfaat bagi perusahaan, tidak serta-merta membuat perusahaan bertanggung jawab pidana. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut lahir dari kebijakan perusahaan, dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan usaha, memberi keuntungan kepada perusahaan, diketahui dan dibiarkan, atau terjadi karena sistem pengawasan yang sengaja diabaikan, maka risiko pertanggungjawaban korporasi menjadi jauh lebih besar.

Bagaimana Kesalahan Korporasi Dinilai?

Dalam hukum pidana klasik, kesalahan sering dikaitkan dengan pikiran dan kehendak manusia. Persoalan muncul ketika pelakunya adalah korporasi yang tidak memiliki tubuh dan pikiran seperti manusia. Karena itu, hukum membangun pendekatan fungsional: kehendak, keputusan, budaya, pembiaran, sistem pengendalian, dan manfaat yang diterima korporasi dapat digunakan untuk menilai apakah korporasi mempunyai kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

KUHP Nasional mengatur kriteria yang pada pokoknya mengarahkan penilaian pada hubungan antara tindak pidana dan ruang lingkup usaha atau kegiatan korporasi, keuntungan atau kepentingan korporasi, penerimaan terhadap perbuatan tersebut sebagai bagian dari kebijakan korporasi, serta kegagalan korporasi mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana.

Dalam praktik, penegak hukum biasanya akan melihat dokumen dan fakta yang jauh lebih luas daripada sekadar siapa yang menandatangani. Risalah rapat, surat elektronik, percakapan internal, struktur kewenangan, SOP, alur persetujuan, laporan audit, perintah atasan, pola transaksi, pembagian keuntungan, bahkan sikap manajemen setelah mengetahui adanya pelanggaran dapat menjadi bagian dari pembuktian.

Apakah Pengurus Tetap Bisa Dipidana Jika Korporasinya Dipidana?

Bisa. Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana tidak menghapus pertanggungjawaban orang yang berada di balik perbuatan tersebut. KUHP Nasional membuka kemungkinan pertanggungjawaban kepada korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pihak lain yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai konstruksi perkara.

Karena itu, dalam perkara pidana korporasi perlu dipisahkan dengan cermat setidaknya tiga lapisan tanggung jawab: pertama, kesalahan individu yang melakukan perbuatan; kedua, kesalahan pengurus atau pengendali yang memerintah, mengetahui, menyetujui, atau membiarkan; dan ketiga, kesalahan korporasi sebagai entitas.

Dalam perspektif pembelaan, pembedaan tersebut sangat menentukan. Menyamakan kesalahan satu pegawai dengan kesalahan seluruh korporasi tanpa membuktikan hubungan fungsional dan dasar atribusinya berisiko melahirkan pertanggungjawaban yang terlalu luas. Sebaliknya, berlindung di balik struktur badan hukum ketika kejahatan jelas dilakukan untuk kepentingan perusahaan juga tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern.

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan Cara Korporasi Diproses dalam Perkara Pidana

Sebelum KUHP Nasional berlaku, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. PERMA ini penting karena memberi pedoman hukum acara ketika subjek yang diperiksa adalah korporasi dan/atau pengurus.

PERMA 13/2016 lahir antara lain karena banyak undang-undang sektoral telah mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi tata cara pemeriksaannya belum seragam. Pedoman ini mengatur sejumlah aspek penting, termasuk identifikasi korporasi, pemanggilan, pemeriksaan, perwakilan korporasi di persidangan, penilaian kesalahan, serta pelaksanaan putusan.

Secara praktis, sebuah perusahaan yang dipanggil sebagai tersangka atau terdakwa tidak hadir seperti manusia. Korporasi diwakili oleh pengurus yang berwenang. Identitas korporasi, kedudukan, anggaran dasar, struktur kepengurusan, serta hubungan antara orang yang mewakili dan entitas harus jelas.

PERMA ini juga sangat penting karena membantu hakim menilai kapan korporasi dapat dianggap mempunyai kesalahan. Dalam perkara yang kompleks, penilaian tidak cukup berdasarkan formalitas jabatan. Hakim dapat melihat apakah korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Apa Sanksi yang Dapat Dijatuhkan kepada Korporasi?

Korporasi tentu tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Karena itu, sistem pemidanaannya disesuaikan dengan karakter badan usaha. KUHP Nasional menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok bagi korporasi. Selain itu, tersedia pidana tambahan dan tindakan yang dapat berdampak langsung pada kegiatan usaha, aset, keuntungan, perizinan, dan keberlangsungan korporasi.

Dalam praktik, konsekuensi perkara pidana korporasi bahkan dapat lebih luas daripada amar pidana itu sendiri. Reputasi usaha dapat menurun, kontrak dapat dihentikan, mitra bisnis dapat melakukan evaluasi kepatuhan, bank dapat memperketat fasilitas pembiayaan, izin dapat terpengaruh, dan perusahaan dapat mengalami pembatasan untuk mengikuti proyek tertentu.

Karena itu, penanganan perkara korporasi tidak seharusnya baru dimulai ketika surat panggilan penyidik tiba. Sistem kepatuhan, audit internal, mekanisme pelaporan, dokumentasi keputusan, pengawasan transaksi, dan respon terhadap pelanggaran merupakan bagian dari perlindungan hukum perusahaan.

Strategi Hukum Ketika Korporasi Diperiksa dalam Perkara Pidana

Dari sudut pandang advokat, perkara korporasi menuntut pemetaan fakta yang berbeda dengan perkara pidana orang perseorangan. Pembelaan tidak cukup hanya menyatakan bahwa direksi tidak mengetahui perbuatan bawahannya. Harus dibuktikan bagaimana struktur perusahaan bekerja, siapa yang mempunyai kewenangan, apakah tindakan tersebut masuk ruang lingkup tugas, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana sistem pencegahan berjalan, dan apa tindakan perusahaan setelah mengetahui adanya pelanggaran.

Dokumen tata kelola merupakan bagian penting dari strategi pembelaan. SOP yang benar-benar diterapkan, audit berkala, fungsi kepatuhan, pelatihan antikorupsi atau antipenyuapan, mekanisme whistleblowing, pemisahan kewenangan, serta bukti bahwa perusahaan memberikan sanksi ketika terjadi pelanggaran dapat memiliki arti penting dalam menilai apakah korporasi secara institusional telah melakukan langkah pencegahan yang wajar.

Sebaliknya, dokumen kepatuhan yang hanya ada di atas kertas tetapi tidak pernah dijalankan justru dapat menjadi persoalan. Dalam perkara pidana korporasi, pertanyaan yang menentukan bukan hanya “apakah perusahaan punya SOP”, tetapi “apakah SOP tersebut sungguh dilaksanakan, diawasi, dan diperbaiki ketika ditemukan pelanggaran”.

Perbedaan Tindak Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pribadi Pengurus

Kesalahan paling umum adalah menganggap semua perbuatan direktur otomatis merupakan perbuatan perusahaan. Tidak demikian. Seorang direktur dapat melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadinya sendiri. Sebaliknya, seorang pegawai yang jabatannya tidak tinggi dapat melakukan tindakan yang tetap relevan bagi pertanggungjawaban perusahaan apabila ia bertindak dalam lingkup tugas, atas perintah, dan untuk kepentingan korporasi.

Karena itu, jabatan formal bukan satu-satunya ukuran. Yang lebih penting adalah fungsi nyata, kewenangan, hubungan dengan proses pengambilan keputusan, manfaat yang diterima, serta sikap perusahaan terhadap perbuatan tersebut.

Kesimpulan

Korporasi tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai wadah bisnis yang berada di luar jangkauan hukum pidana. Sejak berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana memperoleh dasar umum yang jauh lebih tegas. Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP Nasional memberi kerangka untuk menentukan siapa yang dapat bertindak bagi korporasi, kapan tindak pidana dapat diatribusikan kepada korporasi, serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi dan pengurus ditempatkan.

Namun, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak boleh diterapkan secara otomatis hanya karena pelaku bekerja di suatu perusahaan. Hubungan antara perbuatan, kewenangan, kepentingan, keuntungan, kebijakan, pembiaran, dan kegagalan pencegahan tetap harus dibuktikan. Inilah ruang penting bagi penegak hukum, hakim, maupun advokat untuk memastikan hukum diterapkan secara tepat dan tidak sekadar mencari pihak yang paling mudah dimintai pertanggungjawaban.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PT dapat menjadi tersangka atau terdakwa?

Ya. PT termasuk korporasi yang dapat menjadi subjek tindak pidana apabila syarat pertanggungjawaban pidananya terpenuhi.

Apakah direktur otomatis bertanggung jawab atas tindak pidana perusahaan?

Tidak otomatis. Tanggung jawab direktur harus dinilai berdasarkan peran, pengetahuan, kewenangan, perintah, pembiaran, atau bentuk keterlibatan lain yang dapat dibuktikan.

Apakah perusahaan tetap dapat dipidana jika pelaku langsungnya hanya seorang karyawan?

Dapat, sepanjang terdapat dasar untuk mengatribusikan perbuatan tersebut kepada korporasi, misalnya karena dilakukan dalam ruang lingkup tugas, untuk kepentingan korporasi, memberi manfaat, atau terjadi akibat pembiaran maupun kegagalan pencegahan oleh perusahaan.

Apakah korporasi bisa dipidana penjara?

Tidak. Karakter sanksi korporasi berbeda dengan manusia. Pidana pokok bagi korporasi pada prinsipnya berupa denda, disertai kemungkinan pidana tambahan atau tindakan lain sesuai KUHP dan undang-undang yang relevan.

Apa fungsi PERMA Nomor 13 Tahun 2016?

PERMA 13/2016 menjadi pedoman tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, termasuk mengenai pemeriksaan, representasi korporasi, penilaian kesalahan, dan pelaksanaan putusan.

Apakah memiliki SOP dapat membebaskan perusahaan dari pidana?

Tidak otomatis. Yang dinilai bukan hanya ada atau tidaknya SOP, tetapi apakah sistem pencegahan dan pengawasan benar-benar dijalankan, efektif, serta ditindaklanjuti ketika terjadi pelanggaran.

Sumber hukum utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.