Unsur melawan hukum korupsi kredit sering disamakan dengan pelanggaran SOP: kredit cair tidak sesuai prosedur, maka dianggap melawan hukum. Pembacaan itu terlalu ringkas. Untuk menjadi unsur pidana, "melawan hukum" harus berpijak pada aturan yang tepat, dan perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, yaitu kesengajaan atau, bila undang-undang menentukan, kealpaan. Prosedur yang dilanggar hanyalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan.

Bayangkan sebuah rumah yang menempelkan aturan di pintu kulkas: piring kotor tidak boleh menumpuk, dan lampu harus dimatikan sebelum tidur. Melanggarnya bisa mengundang teguran, bahkan sanksi dalam keluarga. Tetapi melanggar aturan kulkas tidak sama dengan melanggar undang-undang. Pertanyaan yang sama muncul pada kredit bank: SOP kredit adalah aturan rumah tangga bank, dan perlu diuji apakah dan sejauh mana pelanggarannya naik kelas menjadi pelanggaran hukum yang diancam pidana.

Pertanyaan ini menjadi lebih tajam sejak KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Rumusan korupsi yang dulu ada dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor kini ada dalam Pasal 603 dan 604 UU 1/2023, sedangkan Pasal 12 dan Pasal 36 UU yang sama menetapkan aturan umum tentang sifat melawan hukum dan kesalahan. Di sisi lain, UU Perbankan punya sanksi pidana sendiri untuk pengurus bank.

Tulisan ini tidak menyimpulkan perkara siapa pun. Kami memakai istilah "diduga" dan "terlapor" untuk orang yang belum diputus bersalah. Penilaian akhir selalu ada pada pengadilan.

Melawan Hukum dalam Pasal 603 dan 604 KUHP

Dua pasal korupsi dalam KUHP baru sering disebut bersamaan, padahal rumusannya berbeda pada titik yang penting bagi pembahasan ini. Satu pasal memuat frasa "secara melawan hukum", pasal lainnya tidak. Kami mengutip keduanya dari naskah UU 1/2023 yang kami baca pada 10 Oktober 2026, berupa salinan hasil pindai sehingga ejaan sebagian kata kami samakan dengan ejaan baku.

Bunyi Pasal 603

Bunyi Pasal 604

Perbedaan unsur yang perlu dicatat

Perbedaan utama ada pada unsur perbuatannya. Pasal 603 mensyaratkan "secara melawan hukum" dan perbuatan "memperkaya". Pasal 604 mensyaratkan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana" dan "tujuan menguntungkan", tanpa kata "melawan hukum". Itu tidak berarti Pasal 604 bebas dari pembahasan melawan hukum, karena Pasal 12 ayat (2) UU 1/2023 mengatur sifat melawan hukum sebagai syarat umum semua tindak pidana.

Dari Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ke KUHP baru

Naskah UU 1/2023 yang kami baca, dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l, menyebut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor di antara ketentuan yang dicabut ketika KUHP baru mulai berlaku. Halaman peraturan.bpk.go.id juga mencatat bahwa UU 1/2023 telah diubah dengan UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kami belum membaca isi UU 1/2026, sehingga kami tidak dapat memastikan apakah ia menyentuh pasal-pasal yang dibahas di sini.

Perkara yang perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026 mengikuti ketentuan peralihan, yang kami uraikan dalam artikel kami tentang kerugian bank BUMD dan keuangan negara. Satu hal yang tetap berguna dari rumusan lama: banyak putusan dan literatur tentang "melawan hukum" ditulis dengan Pasal 2 UU Tipikor, sehingga kami memakainya sebagai bahan sejarah, bukan sebagai bunyi pasal yang berlaku saat ini.

Tiga Lapis Makna Melawan Hukum

Kata "melawan hukum" terdengar tunggal, tetapi dalam perkara kredit ia dipakai untuk tiga hal yang kekuatannya berbeda. Pembagian di bawah ini adalah ringkasan penulis untuk memudahkan pembacaan, bukan klasifikasi dari undang-undang atau putusan.

Syarat umum dalam Pasal 12 UU 1/2023

Sebelum membahas tiga lapis itu, ada aturan umum yang berlaku untuk semua tindak pidana dalam KUHP baru. Kami mengutip Pasal 12 dari naskah UU 1/2023 yang tersedia di peraturan.bpk.go.id, hasil pindai yang ejaannya kami rapikan.

Dua ayat ini mengatur hal yang berbeda dari "melawan hukum" yang disebut dalam Pasal 603. Pasal 12 adalah syarat umum bagi semua tindak pidana, sedangkan frasa dalam Pasal 603 adalah unsur yang harus dibuktikan untuk korupsi jenis itu. Hubungan keduanya adalah salah satu persoalan tafsir yang sebaiknya dijawab dengan membaca putusan, bukan dengan menebak.

Lapis pertama: aturan yang mengikat bank

Lapis ini paling mudah dikenali. Contohnya kewajiban dalam UU Perbankan dan peraturan di bawahnya. Pelanggaran terhadap aturan yang berlaku bagi bank dan mengikat sebagai hukum adalah bentuk melawan hukum yang paling jarang diperdebatkan.

Yang diperdebatkan adalah kecocokannya: pasal mana yang dilanggar, ditujukan kepada siapa, dan apakah perbuatan yang dituduhkan benar-benar yang dilarang pasal itu. UU Perbankan, misalnya, mewajibkan Bank Umum memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan, dan, dalam Pasal 29 ayat (2), mewajibkan bank melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip kehati-hatian (kutipan sebagian dari naskah resmi, dibaca 12 Oktober 2026).

Lapis kedua: aturan internal seperti SOP

Lapis ini paling sering muncul dalam perkara kredit, dan paling banyak menimbulkan salah paham. Kewajiban memiliki pedoman perkreditan datang dari undang-undang, tetapi isi pedoman itu dibuat bank sendiri. Infobank pada 7 Desember 2020 memberitakan putusan tingkat pertama sebuah pengadilan negeri dalam perkara kredit bank, yang tidak dinyatakan berkekuatan hukum tetap (belum final dan masih dapat diubah lewat upaya hukum) dalam artikelnya, dan mengutip pertimbangan hakim bahwa SOP internal bank tidak memenuhi ciri peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011. Kami tidak menemukan putusannya di direktori putusan, sehingga kutipan itu kami laporkan sebagai pandangan yang diberitakan, bukan sebagai kaidah hukum.

Lapis ketiga: kepatutan

Lapis ini adalah penyimpangan dari kebiasaan perbankan yang sehat atau kepatutan, tanpa dasar tertulis yang jelas. Pasal 12 ayat (2) menyebut "hukum yang hidup dalam masyarakat" sebagai alternatif, tetapi kami belum menemukan putusan kredit bank yang menjadikan pelanggaran kepatutan murni sebagai dasar melawan hukum pidana. Tanpa putusan itu, penggunaan lapis ini dalam pembelaan maupun penuntutan sebaiknya dipandang sebagai persoalan yang masih terbuka.

Sejarah Singkat: Formil, Materiil, dan Putusan MK 2006

Kata "melawan hukum" punya riwayat panjang dalam hukum pidana Indonesia. Perdebatannya berpusat pada dua pembacaan: melawan hukum formil, yaitu bertentangan dengan peraturan tertulis, dan melawan hukum materiil, yaitu juga mencakup perbuatan yang tercela menurut kepatutan atau rasa keadilan. Kami menyajikan riwayatnya secara ringkas, dengan catatan jujur tentang sumber yang sudah dan belum kami baca.

Dua fungsi sifat melawan hukum materiil

Dalam literatur pidana, sifat melawan hukum materiil dibedakan menjadi fungsi negatif dan fungsi positif. Fungsi negatif berarti perbuatan yang memenuhi rumusan pasal tetap tidak dipidana bila, menurut kepatutan, tidak ada sifat melawan hukumnya. Fungsi positif berarti perbuatan yang tercela menurut masyarakat dapat dipidana walau tidak dirumuskan tertulis.

Ulasan Dandapala, majalah resmi Mahkamah Agung, menyebut Putusan MA 42 K/Kr/1965 sebagai rujukan fungsi negatif. Putusan MA 275 K/Pid dari awal 1980-an sering disebut sebagai rujukan fungsi positif, tetapi sumber berbeda tahun: katalog perpustakaan MK menulis 1982, sedangkan Hukumonline dan satu sumber akademik menulis 1983. Kami tidak memilih satu tahun, dan kami belum membaca teks kedua putusan MA itu.

Putusan MK pada tahun 2006

Titik balik yang sering disebut adalah Putusan MK 003/PUU-IV/2006. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebelumnya menyatakan bahwa melawan hukum dalam pasal itu mencakup arti formil maupun materiil. Menurut ringkasan putusan di pasal.id, permohonan dikabulkan sebagian, frasa dalam penjelasan yang menyebut "mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil" dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan permohonan selebihnya ditolak. Kami membaca ringkasan itu, bukan naskah amar lengkapnya, dan tanggal pengucapan tidak tercantum di ringkasan tersebut, sehingga kami tidak menuliskan tanggalnya.

Praktik pengadilan setelahnya

Setelah 2006, praktik tidak seragam. Hukumonline pada 18 Februari 2021 melaporkan adanya dualisme sikap hakim. Sebagian hakim menilai putusan MK mengikat, sehingga "melawan hukum" hanya dimaknai secara formil. Hakim lain menyatakan unsur itu tetap dapat dimaknai secara formil maupun materiil.

Artikelnya sebagian tertutup akses berlangganan, dan kami memakainya hanya sebagai gambaran bahwa pengadilan belum seragam, bukan sebagai angka atau kecenderungan.

Pertanyaan yang kini terbuka

Pasal 12 ayat (2) UU 1/2023 menyebut "hukum yang hidup dalam masyarakat". Apakah rumusan ini mengembalikan sifat melawan hukum materiil ke pasal-pasal korupsi, dan dalam fungsi yang mana, belum kami temukan dijawab dalam putusan. Pertanyaan itu kami tandai sebagai terbuka, dan kami tidak memperkirakan jawabannya.

• 1965Putusan MA 42 K/Kr/1965 dirujuk sebagai pijakan fungsi negatif sifat melawan hukum materiil (ulasan Dandapala).
• 1982 atau 1983Putusan MA 275 K/Pid dirujuk sebagai pijakan fungsi positif. Sumber berbeda tahun.
• 2006Putusan MK 003/PUU-IV/2006 menyatakan frasa penjelasan tentang melawan hukum formil dan materiil tidak mengikat (ringkasan pasal.id).
• 2 Januari 2023UU 1/2023 tentang KUHP diundangkan, memuat Pasal 12 tentang sifat melawan hukum.
• 2 Januari 2026KUHP baru mulai berlaku, termasuk Pasal 603 dan 604.

Pelanggaran SOP: Petunjuk atau Unsur?

Dalam hampir setiap perkara kredit yang berujung pada dugaan korupsi, SOP muncul sebagai dasar. Kredit disebut cair tanpa analisis yang cukup, agunan tidak dinilai sesuai pedoman, atau persetujuan melewati tingkatan yang seharusnya. Pertanyaan hukumnya bukan apakah prosedur dilanggar, melainkan apa makna pelanggaran itu: sebagai unsur "melawan hukum" yang berdiri sendiri, atau sebagai petunjuk yang masih harus ditopang bukti lain.

Pijakan undang-undang untuk SOP kredit

Pasal 8 ayat (2) UU 10/1998 mewajibkan Bank Umum memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan. Pasal 29 ayat (3) dalam naskah yang sama menyebut bahwa bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. Yang tidak otomatis ikut berasal dari undang-undang adalah rincian isi SOP, karena rincian itu disusun oleh bank sendiri. Perbedaan inilah yang memisahkan dua pembacaan di bawah.

Pembacaan pertama: SOP bukan dasar pidana

Pembacaan ini menekankan bahwa SOP internal bukan peraturan perundang-undangan. Infobank pada 7 Desember 2020 memberitakan putusan tingkat pertama sebuah pengadilan negeri dalam perkara kredit bank, dan mengutip pertimbangan majelis bahwa SOP tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011. Artikel itu tidak menyatakan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Kami tidak menemukan putusannya di direktori putusan, sehingga kutipan itu kami laporkan sebagai pandangan yang diberitakan.

Pandangan serupa muncul di kalangan pakar. Medcom pada 15 Juli 2020 memuat pernyataan tiga pakar tentang pelanggaran SOP bank. Yunus Husein, pakar hukum perbankan, menyatakan pelanggaran SOP tidak masuk ranah pidana bila tidak terbukti kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, atau benturan kepentingan, dan menyebut Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan sebagai administrative penal law.

Refly Harun menyatakan bahwa bila hanya kesalahan administrasi, sanksinya pun administrasi. Margarito Kamis berpendapat SOP internal bank tidak termasuk "peraturan lain" dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b. Ketiganya berbicara pada 2020 tentang satu perkara perbankan tertentu, dan kami hanya memakai pendapat umumnya, bukan perkara itu.

Pembacaan kedua: penyimpangan SOP sebagai pintu masuk

Pembacaan kedua datang dari sisi pengawas. Siaran pers OJK SP 97/DKPU/OJK/V/2026 tertanggal 13 Mei 2026 menyatakan bahwa kredit macet akibat kegagalan bisnis tidak otomatis menjadi tindak pidana bila syarat business judgment rule terpenuhi. Prinsip ini melindungi keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan hati-hati dari pemidanaan hanya karena hasilnya buruk. OJK menambahkan bahwa kepatuhan pada prosedur yang benar adalah salah satu syarat kumulatif perlindungan itu.

Siaran pers yang sama menyatakan bahwa pengabaian kehati-hatian, penyimpangan dari tujuan awal, dan informasi palsu dapat membatalkan perlindungan tersebut, sehingga kerugian dapat dipandang sebagai akibat kejahatan, bukan risiko bisnis.

Kalimat kunci yang dapat dikutip: "terjadinya manipulasi dan kolusi akan membatalkan perlindungan Business Judgement Rule". OJK juga menyatakan "jalur pidana hendaknya menjadi upaya terakhir".

Perlu dicatat bahwa siaran pers OJK ini tidak membahas istilah "melawan hukum" secara eksplisit. Yang dibahas adalah syarat perlindungan BJR dan syarat pemidanaan. Karena itu, siaran pers ini tidak kami baca sebagai pernyataan bahwa pelanggaran SOP sama dengan melawan hukum pidana.

Titik temu kedua pembacaan

Dua pembacaan itu tampak berlawanan, tetapi memiliki titik temu. Keduanya menempatkan pelanggaran SOP sebagai awal pemeriksaan, dan sama-sama menyebut unsur tambahan sebagai penentu: kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, manipulasi, atau kolusi. Perbedaannya ada pada seberapa jauh pelanggaran SOP sendiri sudah menggeser beban pembuktian.

Pertanyaan yang lazim diajukan

Daftar ini ringkasan penulis tentang pertanyaan yang lazim diajukan saat menilai pelanggaran SOP dalam perkara kredit, bukan kutipan aturan dan bukan daftar syarat.

• apakah SOP yang dirujuk menjabarkan kewajiban dari peraturan yang lebih tinggi, atau hanya kebiasaan internal;
• versi SOP mana yang berlaku pada saat keputusan kredit diambil;
• apakah ada pengecualian prosedur yang disetujui pejabat berwenang, dan bagaimana dokumentasinya;
• apakah penyimpangan itu lazim terjadi pada kredit sejenis di bank yang sama;
• apakah penyimpangan berkaitan dengan keuntungan bagi pihak tertentu, atau berdiri sebagai kelalaian prosedur saja.

Pasal 49 UU Perbankan dan Pidana Korupsi

Pelanggaran dalam pemberian kredit tidak hanya dapat diperiksa dengan pasal korupsi. UU Perbankan punya ketentuan pidana sendiri untuk pengurus dan pegawai bank, dan dua rezim ini kadang berjalan berdampingan. Memahami perbedaannya membantu membedakan "melawan hukum" yang berasal dari hukum perbankan dari "melawan hukum" dalam Pasal 603.

Isi Pasal 49 ayat (2) huruf b

Kami membaca Pasal 49 dari naskah UU 10/1998 di peraturan.bpk.go.id pada 12 Oktober 2026. Ayat (2) menyasar anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang disebut dalam huruf a dan huruf b. Huruf b menyangkut perbuatan yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Dua catatan penting tentang kutipan ini.

Catatan pertama: ayat (2) ini mensyaratkan kesengajaan. Kata "dengan sengaja" ada di kalimat pembuka ayat. Catatan kedua: Pasal 49 tercatat diubah melalui Pasal 14 UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana disebut dalam siaran pers OJK SP 214 (6 Desember 2025). Kami belum membaca perubahan itu, sehingga kami tidak menuliskan ancaman pidana yang berlaku saat ini.

Putusan MK tentang frasa "bagi bank"

Mahkamah Konstitusi memutus perkara 109/PUU-XII/2014 yang menguji frasa "bagi bank" dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b. Kami membaca naskah putusannya di laman JDIH Kemenkeu. Amar putusan itu menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan dibacakan pada Kamis, 18 Juni 2015.

Sebagian tulisan sekunder menyebut putusan ini "inkonstitusional bersyarat". Amar yang kami baca menyatakan frasa itu tidak mengikat. Rumusan keliru mudah menyebar bila tidak diperiksa pada naskahnya.

Ultimum remedium dan hukum pidana administratif

Yunus Husein, dalam kutipan Medcom, menyebut Pasal 49 ayat (2) huruf b sebagai administrative penal law, yaitu ketentuan pidana yang mendukung ketentuan administratif, sehingga penegakan administratif seharusnya didahulukan dan pidana menjadi sanksi terakhir. Pandangan yang berdekatan muncul dalam siaran pers OJK SP 97/2026 yang menyatakan bahwa jalur pidana hendaknya menjadi upaya terakhir. Keduanya adalah pandangan, bukan norma yang mengikat pengadilan, dan kami menyajikannya sebagai bahan pembacaan.

Satu contoh dualisme rezim

Siaran pers OJK SP 214/GKPB/OJK/XII/2025 tertanggal 6 Desember 2025 memperlihatkan bagaimana dua rezim dapat bertemu. Menurut siaran pers itu, penyidik OJK bersama penyidik kepolisian daerah menuntaskan penyidikan atas dugaan pencatatan palsu dokumen dan laporan sebuah bank pembangunan daerah dalam pemberian fasilitas kredit, dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Perbankan. Siaran pers yang sama menyebut bahwa kepolisian daerah menyelidiki perkara yang sama dengan UU Tipikor. Nomor pasal tipikor yang dipakai tidak kami tuliskan karena belum kami cocokkan dengan sumber lain.

Mens Rea: Dari Kesengajaan sampai Kealpaan

Pembahasan melawan hukum belum lengkap tanpa sikap batin. Mens rea adalah istilah untuk keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan. KUHP baru tidak memakai istilah itu, tetapi mengaturnya melalui Pasal 36.

Bunyi Pasal 36

Kami belum membaca Penjelasan Pasal 36, karena potongan naskah yang tersedia hanya memuat batang tubuh. Karena itu, kami tidak menguraikan bagaimana penjelasan resminya merinci kesengajaan.

Pasal 603 dan 604 tidak memuat kealpaan

Pasal 603 dan 604 tidak mengandung kata kealpaan. Bila dibaca bersama Pasal 36 ayat (2), pembacaan yang paling dekat ke teks adalah bahwa kelalaian murni tidak cukup sebagai dasar pidana korupsi menurut pasal-pasal itu. Siaran pers OJK SP 97/2026 sejalan dengan itu: menurutnya tindak pidana umumnya dilakukan dengan sengaja, sedangkan kealpaan hanya dipidana bila diatur tegas dalam undang-undang. Itu pembacaan teks, bukan putusan, dan bagaimana pengadilan menerapkan Pasal 36 pada tiap unsur Pasal 603 dan 604 belum kami temukan dalam putusan.

Tingkat kesengajaan menurut doktrin

Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dibedakan atas tiga tingkat. Pembedaan ini berasal dari literatur, bukan dari teks Pasal 36 yang kami baca, dan kami menyajikannya sebagai bahan pemahaman.

Salah menilai debitur bukan niat jahat

Dalam perkara kredit, perbedaan terpenting adalah antara keputusan yang keliru dan keputusan yang disertai niat jahat. Debitur yang dinilai layak lalu gagal bayar menunjukkan keputusan yang keliru, dan itu risiko yang melekat pada bisnis kredit. Niat jahat berarti ada yang lain: pengetahuan bahwa keputusan itu menyimpang, atau upaya menyembunyikannya.

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Hakim Agung Kamar Pidana, menulis di Marinews pada 7 Juli 2026 bahwa pembuktian niat jahat dalam perkara kebijakan sebaiknya terukur, tidak hanya disimpulkan dari kerugian atau pelanggaran prosedur. Ia mengusulkan uji bertahap: kewenangan dan prosedur lebih dahulu, lalu diskresi, lalu mens rea, dengan indikator seperti pengetahuan, penyimpangan yang disadari, penyembunyian, aliran manfaat, garis waktu, dan willful blindness. Ia juga memperingatkan hindsight bias, yaitu menilai keputusan masa lalu dengan pengetahuan hari ini. Tulisan itu adalah pendapat penulisnya, bukan putusan atau sikap resmi Mahkamah Agung.

Bandingkan dua pengemudi yang sama-sama terlambat. Yang satu memilih jalan memutar karena kabar macet yang ternyata keliru. Yang lain sengaja menerobos lampu merah.

Pembahasan batas antara risiko bisnis dan pidana untuk kredit macet ada dalam artikel kami Kredit Macet Bukan Otomatis Korupsi: Batas Antara Risiko Bisnis Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana peran direksi, komite kredit, dan analis dinilai secara terpisah akan dibahas pada artikel lain dalam seri ini.

Satu catatan tentang pendapat ahli

Dalam keterangan di sidang MK perkara 206/PUU-XXIV/2026, Wakil Menteri Hukum menyatakan bahwa audit kerugian negara oleh BPK tidak menghapus kewajiban membuktikan seluruh unsur delik, termasuk perbuatan melawan hukum dan mens rea. Kami membacanya dari siaran pers MK tentang sidang 10 Agustus 2026. Itu keterangan pihak dalam persidangan, bukan pertimbangan Mahkamah, dan kami tidak menemukan putusan perkara tersebut per 12 Oktober 2026.

Ilustrasi: Satu Kredit, Satu Pelanggaran SOP

Ilustrasi rekaan berikut menunjukkan urutan pertanyaan yang sama. Ilustrasi ini bukan perkara nyata dan tidak menggambarkan bank, orang, atau peristiwa tertentu.

Dari fakta rekaan itu muncul lima pertanyaan berurutan. Hasilnya adalah daftar unsur yang perlu diperiksa dengan dokumen perkara, tanpa kesimpulan pidana atau bukan pidana.

Perhatikan bahwa pada ilustrasi ini pelanggaran SOP sudah ada di simpul pertama, tetapi baru satu dari lima simpul. Pemeriksaan awal yang berguna adalah mengumpulkan dokumen: perjanjian kredit, analisis kelayakan, versi SOP yang berlaku, risalah komite, bukti persetujuan pengecualian prosedur, dan laporan penghitungan kerugian beserta lampirannya.

Salah Kaprah soal Melawan Hukum

Empat anggapan berikut sering muncul dalam percakapan tentang topik ini.

Ringkasan: Yang Perlu Diperiksa Sebelum Menyimpulkan

Jawaban singkatnya: belum tentu. Pelanggaran SOP belum tentu perbuatan melawan hukum pidana. Melawan hukum dan kesalahan adalah dua hal berbeda, dan keduanya perlu ada.

Aturan yang dilanggar perlu dilihat tingkatnya: aturan yang mengikat bank, aturan internal, atau kepatutan. Kewajiban memiliki pedoman perkreditan berasal dari undang-undang, tetapi isi pedomannya dibuat bank, sehingga pelanggaran SOP paling tepat dibaca sebagai petunjuk.

Setelah itu, perlu dilihat kesengajaan sesuai Pasal 36 UU 1/2023, tujuan memperkaya atau menguntungkan, dan kerugian yang nyata. Dua hal yang belum pasti dari sumber yang kami baca adalah status SOP sebagai "hukum" dalam putusan berkekuatan hukum tetap, dan dampak Pasal 12 UU 1/2023 terhadap sifat melawan hukum materiil pada pasal korupsi.

Bila Anda menghadapi persoalan serupa, langkah yang masuk akal adalah mengumpulkan dokumen kredit dan SOP beserta riwayat perubahannya, mencatat tanggal-tanggal penting, tidak menyimpulkan sendiri status perkara, dan meminta advokat membaca naskah aturan yang berlaku pada tanggal perbuatan dan pada tanggal pemeriksaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Mustafa Mytiba & Partners. Untuk perkara Anda sendiri, Anda dapat berkonsultasi dengan kami melalui halaman Jasa Pengacara Jakarta Selatan atau Jakarta Timur.