Kerugian keuangan negara pada bank BUMD tidak dapat dipastikan hanya dari fakta bahwa kreditnya macet. Bank milik daerah adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan apakah kerugiannya dinilai sebagai kerugian keuangan negara dalam perkara pidana bergantung pada tiga hal: bagaimana aturan keuangan negara dan keuangan daerah dibaca, apakah unsur pidana korupsi terbukti, dan lembaga mana yang menghitung serta menyatakan angka kerugiannya.

Perdebatan semacam ini muncul berulang dalam perkara kredit bank daerah. Seorang penyidik menyatakan ada kerugian negara karena kredit macet, sedangkan pihak yang diperiksa berpendapat bahwa yang rugi adalah perseroan, bukan negara. Keduanya memakai aturan yang sah, dan keduanya dapat menunjuk bunyi pasal. Perbedaannya terletak pada aturan mana yang dianggap menentukan.

Sepanjang 2025 dan 2026, peta aturannya bergeser. Undang-undang tentang badan usaha milik negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, dan memuat ketentuan bahwa kerugian BUMN adalah kerugian BUMN. KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan memindahkan rumusan korupsi yang merugikan keuangan negara ke Pasal 603 dan 604. Mahkamah Konstitusi memutus perkara tentang frasa "merugikan keuangan negara" pada 2 Maret 2026, lalu Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang membaca putusan itu dengan caranya sendiri. Semua ini terjadi dalam beberapa bulan, sehingga banyak ringkasan lama sudah tidak lengkap.

Bayangkan beberapa orang patungan membuka warung. Uang yang sudah disetor tidak lagi ada di kantong masing-masing, melainkan di warung. Kalau warung rugi, yang pertama habis adalah uang warung. Pertanyaan hukumnya mirip: ketika bank milik pemerintah daerah rugi, uang siapa yang hilang, dan apakah hilangnya uang itu dapat disebut kerugian negara? Jawabannya tidak sesederhana analogi warung, karena aturan keuangan negara punya rumusan sendiri. Kata "diduga" dan "terlapor" dipakai di sini untuk orang yang belum diputus bersalah.

Pengertian Kerugian Keuangan Negara dan Kerugian Bank

Dua istilah yang sering tertukar perlu dipisahkan sejak awal. Kerugian bank adalah kerugian yang tercatat pada pembukuan bank, misalnya kredit yang tidak kembali, penyisihan penghapusan aktiva, atau penurunan nilai agunan. Kerugian keuangan negara adalah konsep hukum yang punya definisi dan syarat pembuktian sendiri. Satu peristiwa dapat menjadi kerugian bank tanpa pernah menjadi kerugian keuangan negara.

Definisi yang paling sering dirujuk ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 22 menyebut kerugian negara dan daerah dalam satu kalimat.

Ada tiga kata yang akan terus muncul dalam pembahasan berikutnya: "nyata", "pasti jumlahnya", dan "perbuatan melawan hukum". Kredit yang belum tertagih, tetapi masih punya agunan yang bernilai dan sedang diproses penagihannya, belum tentu memenuhi ketiga kata itu. Sebaliknya, kekurangan uang yang nyata belum cukup bila tidak dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara pidana, rumusan yang dipakai adalah Pasal 603 KUHP baru. Kami membaca teksnya dari naskah UU 1/2023 yang kami pegang, yaitu salinan hasil pindai, sehingga ejaan sebagian kata telah kami samakan dengan ejaan baku.

Dua catatan dari teks itu. Pertama, kata "dapat" sebelum "merugikan" tidak ada lagi. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang dulu dipakai memuat kata tersebut, dan Mahkamah Konstitusi sudah menghapus kekuatan mengikatnya dalam putusan tahun 2016. Kedua, denda dirumuskan dengan kategori. Pasal 79 UU 1/2023 menetapkan kategori II sebesar Rp10.000.000,00 dan kategori VI sebesar Rp2.000.000.000,00, jadi rentang denda Pasal 603 adalah kategori II sampai kategori VI menurut teks yang kami baca.

Penjelasan Pasal 603 hanya memuat satu kalimat. Kalimat itu menjadi pusat perdebatan tentang siapa yang menghitung kerugian.

Perbedaan pokok antara bank dan instansi pemerintah ada pada uang yang hilang. Pada instansi pemerintah, uang yang hilang jelas berasal dari anggaran. Pada bank, uang yang dipinjamkan sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga, yaitu simpanan nasabah, sedangkan modal pemegang saham hanyalah sebagian. Ketika kredit macet, yang pertama tergerus adalah laba, lalu cadangan, lalu modal bank itu sendiri. Pertanyaan hukumnya adalah apakah gerusan itu dapat disebut kerugian keuangan negara atau daerah, mengingat sebagian modal berasal dari penyertaan pemerintah daerah.

Jawabannya tidak ada di satu pasal. Ia dibangun dari beberapa aturan yang dibaca bersama.

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Masih Keuangan Negara?

Jawabannya dimulai dari dua aturan yang tampak berlawanan. Aturan pertama menyatakan kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk keuangan negara. Aturan kedua membatasi tanggung jawab daerah atas kerugian BUMD. Keduanya masih berlaku bersamaan.

Aturan pertama: UU Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merumuskan keuangan negara dalam beberapa huruf. Huruf g adalah yang menyangkut perusahaan daerah.

Bagi pihak yang berpendapat bahwa kerugian bank daerah dapat menjadi kerugian keuangan negara, ini landasan utamanya. Huruf g menyebut kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah secara tegas, dan penjelasannya tidak menambah pembatasan. Aturan ini tidak dicabut atau diubah oleh UU 16/2025, karena UU itu mengubah UU BUMN, bukan UU Keuangan Negara.

Aturan kedua: PP tentang BUMD

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur BUMD secara khusus. Pasal 2 ayat (1) menyebut Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan pihak yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pasal 6 ayat (1) huruf c menyebut karakteristik BUMD, yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pasal 20 mengatur batas tanggung jawab.

Bagi pihak yang berpendapat bahwa kerugian bank daerah adalah kerugian perseroan, pasal ini sering dijadikan pegangan. Logikanya sama dengan patungan warung tadi: setiap pemilik menanggung sebesar uang yang ia setor. Penyertaan modal dipandang sebagai uang yang sudah berpindah ke badan hukum yang terpisah, dan kerugian yang timbul menjadi kerugian badan hukum itu.

Kedua aturan di atas tidak bertentangan secara teks, tetapi pembacaannya bisa berbeda. Pasal 20 berbicara tentang pertanggungjawaban Daerah sebagai pemilik modal. Pasal 2 huruf g UU 17/2003 berbicara tentang cakupan keuangan negara. Pertanyaan apakah batas tanggung jawab itu otomatis berarti sebuah kerugian bukan kerugian keuangan negara tidak dijawab oleh bunyi kedua pasal itu sendiri.

Sebuah putusan Mahkamah Konstitusi sering dikutip dalam perdebatan ini, yaitu Putusan 62/PUU-XI/2013. Artikel Hukumonline tertanggal 16 Januari 2015 menilai putusan itu menguatkan pandangan bahwa BUMN dan BUMD adalah kekayaan negara yang dipisahkan, dan bahwa pemisahan itu tidak memutus hubungan negara dengan badan usaha tersebut. Artikel yang sama mengutip seorang tenaga ahli BPK yang menyatakan bahwa tidak semua kerugian BUMN adalah kerugian negara. Karena kami belum membaca amar dan pertimbangan putusan itu dari laman resmi MK, kami hanya memakainya sebagai petunjuk arah, bukan sebagai kutipan.

PP 54/2017 juga memuat kewajiban direksi. Pasal 55 ayat (1) menyebut Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD, dan ayat (2) menyebut pengurusan perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. Pasal 68 ayat (1) mewajibkan anggota Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik dan tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha BUMD. Ayat (2) menyebut anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Ayat (4) mengatur gugatan pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai ketentuan perseroan terbatas.

Aturan BUMD sendiri sudah menyediakan jalur pertanggungjawaban perdata terhadap direksi yang bersalah atau lalai. Ia tidak menyatakan bahwa kekeliruan direksi otomatis tindak pidana korupsi, dan juga tidak menutup kemungkinan pemeriksaan pidana bila unsur-unsurnya terpenuhi.

Dampak UU BUMN Baru bagi BUMD

Salah satu kesalahpahaman paling umum pada 2025 dan 2026 adalah menganggap perubahan UU BUMN otomatis berlaku untuk bank daerah. Kami membaca langsung naskah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diundangkan pada 6 Oktober 2025.

Pasal 4A ayat (5) mengatur modal negara pada BUMN.

Pasal 4B mengatur siapa yang menanggung untung dan rugi.

Penjelasan Pasal 4B lebih tegas, karena menyebut secara langsung bahwa kerugian itu bukan kerugian negara.

Mengapa ketentuan ini tidak otomatis berlaku untuk BUMD

Seluruh ketentuan di atas menyebut "BUMN". Kami juga mencari kata "BUMD" dan frasa "badan usaha milik daerah" di seluruh teks hasil pindai UU 16/2025 dan tidak menemukannya. Karena pindaian bisa luput, hasil pencarian ini bukan jaminan mutlak, tetapi pasal-pasal yang dikutip di atas jelas hanya menyebut BUMN. Bank daerah termasuk BUMD, dan kerangka hukumnya adalah UU Pemerintahan Daerah serta PP 54/2017. PP itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tertulis pada bagian menimbang naskahnya.

Karena itu, ada dua kesalahan yang perlu dihindari. Kesalahan pertama adalah menyimpulkan bahwa Pasal 4B otomatis membuat kerugian bank daerah bukan kerugian negara. Kesalahan kedua adalah menyimpulkan bahwa Pasal 4B tidak punya pengaruh sama sekali terhadap cara orang membaca BUMD. Pasal itu bisa dipakai sebagai argumen perbandingan dalam pembelaan, tetapi ia bukan aturan yang mengikat bank daerah.

Pasal 71 ayat (2) UU 16/2025 menyebut bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 71 ayat (2) penting karena ia menunjukkan bahwa, meskipun kerugian BUMN dinyatakan sebagai kerugian BUMN, kewenangan pemeriksaan BPK tetap disebut. Pasal 9G yang dulu ada dalam UU BUMN dihapus oleh perubahan ini; kami membaca penghapusan itu pada angka 26 naskah perubahan dan tidak membahas isi Pasal 9G yang lama.

Apakah BPK juga berwenang memeriksa BUMD tidak dijawab oleh pasal ini, karena pasal ini menyebut BUMN. Pembaca yang menghadapi pertanyaan itu perlu membaca UU BPK dan aturan keuangan daerah secara langsung, dan kami belum membuka ulang naskah UU BPK.

Dalam pencarian kami per 10 Oktober 2026, kami tidak menemukan putusan MK yang menguji substansi Pasal 4B UU 16/2025. Pencarian kami terbatas pada sumber yang bisa dibuka melalui mesin pencari, sehingga kalimat ini tidak boleh dibaca sebagai pernyataan bahwa putusan semacam itu tidak ada. Pembaca disarankan memeriksa laman resmi MK sebelum mengandalkannya.

Syarat Kerugian yang Nyata dalam Perkara Kredit Bank

Kalaupun sebuah kerugian pada bank BUMD dapat dibaca sebagai kerugian keuangan negara, pidana korupsi belum otomatis terbukti. Rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 menuntut lebih dari sekadar angka kerugian. Syarat-syaratnya perlu dilihat satu per satu, terutama saat bertemu dengan kredit macet.

Sebelum 2016, rumusan korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memuat kata "dapat" sebelum "merugikan keuangan negara". Dengan kata itu, pasal tersebut dibaca sebagai delik formil: cukup ada potensi kerugian. Dalam Putusan 25/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada 25 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Uraian ini kami ambil dari pemberitaan Hukumonline dan tulisan di Jurnal Konstitusi, bukan dari amar lengkap putusan. Laporan jurnal itu mencatat komposisi hakim lima berbanding empat.

Akibat putusan itu, kerugian dipahami sebagai kerugian yang benar-benar terjadi (actual loss). Rumusan Pasal 603 KUHP yang kami baca dari naskah resmi tidak lagi memuat kata "dapat". Karena itu, argumen bahwa kerugian harus nyata punya dua pijakan: putusan MK tahun 2017 dan rumusan pasal baru.

Untuk kredit bank, kata "nyata" membawa pertanyaan teknis. Kredit yang sudah masuk golongan macet belum tentu berarti uang itu hilang. Agunan mungkin masih bernilai, debitur mungkin masih membayar sebagian, dan bank mungkin masih menagih. Daftar berikut ringkasan penulis tentang pertanyaan yang lazim diajukan saat menguji angka kerugian, bukan kutipan aturan:

• kapan kerugian dianggap terjadi dan atas dasar apa tanggal itu dipilih;
• apakah nilai agunan yang dapat dieksekusi sudah diperhitungkan;
• apakah pembayaran, restrukturisasi, atau pemulihan yang sudah masuk dikurangkan;
• apakah angka itu menghitung kerugian bank atau kerugian pada kekayaan daerah yang dipisahkan, dan atas dasar aturan apa pemilahan itu dibuat.

Pasal 603 mensyaratkan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan unsur ini kami bahas tersendiri di artikel tentang unsur melawan hukum dalam perkara kredit. Pasal 604 menyasar penyalahgunaan kewenangan, dan berbunyi sebagai berikut.

Dalam rumusan kedua pasal, kerugian keuangan negara selalu berpasangan dengan perbuatan yang tercela secara hukum dan tujuan memperkaya atau menguntungkan. Gagal panen belum tentu pencurian. Yang dicari adalah apakah ada orang yang menyalahgunakan benihnya. Kredit macet tanpa ketiga unsur itu berhenti sebagai persoalan perbankan. Pasal 603 menyebut "memperkaya", sedangkan Pasal 604 menyebut "tujuan menguntungkan". Dalam praktik pembelaan, pertanyaan yang lazim diajukan adalah siapa yang diperkaya atau diuntungkan, dan atas dasar bukti apa.

Perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026

KUHP baru mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan. Pasal 624 menyatakan UU itu mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, dan naskah mencatat pengundangan pada 2 Januari 2023, sehingga tanggal berlakunya 2 Januari 2026. Untuk perbuatan sebelum tanggal itu, Pasal 618 menyatakan bahwa tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan UU ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Pasal 622 ayat (1) huruf l menyebut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor di antara ketentuan yang dicabut ketika KUHP mulai berlaku.

Peralihan ini rumit. Kami hanya membaca naskah asli UU 1/2023, sedangkan ada UU 1/2026 tentang penyesuaian pidana yang dapat mengubah ketentuan peralihan dan belum kami baca naskahnya. Karena itu, pasal mana yang dipakai untuk suatu perbuatan tertentu perlu dikonfirmasi pada naskah terkini dan dengan advokat, bukan disimpulkan dari tulisan umum seperti ini.

Dalam hukum perusahaan, Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas lazim disebut sebagai dasar business judgment rule. Menurut penjelasan Hukumonline yang kami baca, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan bila membuktikan empat hal: kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, ia mengurus perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian, ia tidak memiliki benturan kepentingan, dan ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Kami belum membaca teks Pasal 97 dari naskah UU Perseroan Terbatas dalam pemeriksaan ini, sehingga empat syarat itu kami sampaikan sebagai ringkasan sumber sekunder.

Keterkaitannya dengan bank daerah ada pada PP 54/2017. Pasal 55 ayat (2) menyebut pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. Jadi, bila bank daerah berbentuk perseroan daerah, kerangka perseroan terbatas termasuk Pasal 97 menjadi rujukan pengurusan, sedangkan Pasal 68 PP 54/2017 menambahkan kewajiban itikad baik dan tanggung jawab pribadi bila bersalah atau lalai. Pembahasan lengkap tentang batas antara risiko bisnis dan korupsi pada kredit macet ada pada artikel kami sebelumnya, Kredit Macet Bukan Otomatis Korupsi: Batas Antara Risiko Bisnis Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi.

Siapa yang Berwenang Menghitung Kerugian

Pertanyaan keempat adalah yang paling hangat pada 2026. Penjelasan Pasal 603 menyebut "lembaga negara audit keuangan" tanpa menamainya. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung sudah menyampaikan pembacaan mereka, dan ketiganya tidak sepenuhnya sejalan.

Putusan MK 28/PUU-XXIV/2026

Laman resmi MK memuat ikhtisar Putusan 28/PUU-XXIV/2026. Menurut ikhtisar itu, perkara ini menguji frasa "merugikan keuangan negara" dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023, tanggal putusan tertulis Senin, 2 Maret 2026, dan amarnya berbunyi "Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya". Dalam pertimbangannya, MK merujuk Penjelasan Pasal 603 dan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ikhtisar itu juga mencatat bahwa penilaian ada tidaknya mens rea merupakan kewenangan hakim.

Dua hal perlu dibedakan. Pertama, amar menolak berarti permohonan ditolak dan frasa yang diuji tetap berlaku. Kedua, pertimbangan menjelaskan bagaimana MK membaca frasa itu. Seberapa jauh pertimbangan mengikat aparat penegak hukum dalam perkara lain adalah pokok perbedaan di bawah ini. Ikhtisar yang kami baca tidak membahas BUMN, BUMD, atau kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga putusan ini tidak dapat dikutip sebagai jawaban atas status keuangan bank daerah.

Antara pada 13 Mei 2026 memberitakan bahwa Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran untuk memperjelas Putusan 28/PUU-XXIV/2026. Menurut berita itu, surat edaran ditandatangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Kapuspenkum Kejaksaan Agung meminta putusan MK dibaca secara utuh. Berita yang sama menyebut surat edaran itu menyatakan tidak mengubah norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang kini ada dalam Pasal 603 dan 604 KUHP, merujuk Putusan MK 31/PUU-X/2012, dan merujuk penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor untuk menyatakan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan oleh instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Kami belum membaca teks surat edaran itu, sehingga kami tidak mengutip nomornya dan hanya menyampaikan isi sebagaimana diberitakan. Kami juga belum membaca Putusan 31/PUU-X/2012, sehingga rujukan itu kami laporkan sebagaimana disebut oleh Kejaksaan dalam berita.

Dandapala, majalah resmi Badan Peradilan Umum, memuat ulasan tentang kewenangan lembaga audit pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Menurut ulasan itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa lembaga yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara hanyalah BPK, sedangkan SEMA 2/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa BPK tetap menjadi lembaga konstitusional yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara, BPKP, Inspektorat, dan akuntan publik bersertifikat tetap dapat mengaudit dengan hasil yang dapat menjadi dasar menentukan ada tidaknya kerugian, dan hakim berwenang menilai ada tidaknya kerugian beserta besarannya berdasarkan fakta persidangan. Kami belum membaca teks kedua SEMA itu. Uraian di atas adalah ringkasan Dandapala, dan ulasan itu sendiri mencatat inkonsistensi dalam penulisan salah satu frasa SEMA 2/2024.

Peta posisi

Sebagian pemberitaan mencatat pandangan yang berlawanan dengan Kejaksaan, misalnya permintaan agar aparat berpedoman pada BPK (detik.com) dan pandangan seorang pakar bahwa aparat wajib tunduk pada putusan MK (RM.id). Pandangan-pandangan itu kami sebut hanya untuk menunjukkan bahwa perdebatan terbuka. Isinya belum kami periksa lebih jauh.

Dalam perkara kredit bank, sering ada lebih dari satu angka kerugian: angka dari audit internal, dari akuntan publik, dari BPKP, atau dari BPK. Angka mana yang dipakai penuntut, dan lembaga mana yang menghasilkannya, menentukan apa yang dapat diuji dalam pembelaan. Ketika pemeriksa kerugian dipertanyakan, pertanyaan yang lazim diajukan adalah: apakah Penjelasan Pasal 603 diperlakukan sebagai syarat, apakah lembaga yang menghasilkan angka itu berwenang menurut pembacaan yang dipakai pengadilan, dan apakah hakim menilai sendiri besaran kerugian. Kami tidak memprediksi bagaimana pengadilan akan menjawabnya.

Putusan MK yang Perlu Diketahui

Berikut putusan MK yang paling sering dikutip dalam pembahasan topik ini, dengan catatan jujur tentang sejauh mana kami membacanya. Pemohon dalam putusan-putusan ini tidak kami sebut, karena yang dibahas adalah aturan, bukan pihak.

Urutan tanggal penting dalam pembahasan ini sebagai berikut.

• 25 Januari 2017Putusan MK 25/PUU-XIV/2016 dibacakan; kata "dapat" tidak mengikat.
• 28 Desember 2017PP 54/2017 tentang BUMD diundangkan; Pasal 20 membatasi tanggung jawab Daerah pada modal yang disetor.
• 6 Oktober 2025UU 16/2025 tentang perubahan UU BUMN diundangkan; Pasal 4B menyatakan kerugian BUMN adalah kerugian pada BUMN.
• 2 Januari 2026KUHP baru (UU 1/2023) mulai berlaku.
• 2 Maret 2026Putusan MK 28/PUU-XXIV/2026 atas frasa "merugikan keuangan negara".
• 13 Mei 2026Antara memberitakan surat edaran Kejaksaan Agung tentang pembacaan putusan MK itu.

Satu hal yang kami tidak temukan: putusan MK yang menjawab secara langsung apakah kerugian bank daerah, sebagai BUMD, adalah kerugian keuangan negara setelah berlakunya UU 16/2025 dan KUHP baru. Pernyataan ini terbatas pada pencarian kami per 10 Oktober 2026 dan tidak berarti putusan semacam itu tidak ada.

Ilustrasi: Menilai Satu Kredit Bermasalah

Berikut ilustrasi rekaan untuk menunjukkan urutan pertanyaan yang dipakai di atas. Ilustrasi ini bukan perkara nyata dan tidak menggambarkan bank, orang, atau peristiwa tertentu.

Dari fakta rekaan itu muncul lima pertanyaan berurutan. Hasilnya bukan kesimpulan pidana atau bukan pidana, melainkan daftar unsur yang perlu diperiksa dengan dokumen perkara.

Perhatikan bahwa pertanyaan pertama dan keempat adalah yang paling bergantung pada aturan yang sedang bergerak, sedangkan pertanyaan kedua, ketiga, dan kelima sangat bergantung pada dokumen kredit. Karena itu, pemeriksaan awal yang berguna adalah mengumpulkan dokumen: perjanjian kredit, analisis kelayakan, risalah komite, pemantauan setelah pencairan, dan laporan penghitungan kerugian beserta lampirannya.

Salah Kaprah soal Kerugian Bank BUMD

Empat anggapan berikut sering muncul dalam percakapan tentang topik ini.

Ringkasan: Yang Perlu Diperiksa Sebelum Menyimpulkan

Jawaban atas pertanyaan judul adalah: belum tentu. Kerugian pada bank BUMD dapat dibaca sebagai kerugian keuangan negara bila kekayaan daerah yang dipisahkan dianggap tetap menjadi bagian keuangan negara, seperti tertulis dalam Pasal 2 huruf g UU 17/2003. Kerugian itu dapat pula dibaca sebagai kerugian perseroan bila batas tanggung jawab dalam Pasal 20 PP 54/2017 dijadikan pegangan. Kedua pembacaan ada dalam aturan yang masih berlaku, dan UU 16/2025 yang mengubah UU BUMN tidak menyebut BUMD.

Setelah itu, masih ada tiga syarat: perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya, dan angka yang dihasilkan lembaga yang dianggap berwenang. Dua hal yang belum pasti dari sumber yang kami baca adalah dampak UU BUMN baru terhadap BUMD dan batas kewenangan lembaga penghitung setelah Putusan MK 28/PUU-XXIV/2026.

Langkah yang masuk akal bagi pembaca yang menghadapi persoalan serupa adalah mengumpulkan dokumen kredit dan dokumen penghitungan kerugian, mencatat tanggal-tanggal penting, tidak menyimpulkan sendiri status perkara, dan meminta advokat membaca naskah aturan yang berlaku pada tanggal perbuatan dan pada tanggal pemeriksaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Mustafa Mytiba & Partners. Untuk perkara Anda sendiri, Anda dapat berkonsultasi dengan kami melalui halaman Jasa Pengacara Jakarta Selatan atau Jakarta Timur.