Dalam praktik pendampingan perkara pidana, istilah penyelidik dan penyidik sering dipakai bergantian seolah-olah keduanya menunjuk fungsi yang sama. Padahal tidak demikian. Perbedaan keduanya menentukan tahap perkara, jenis tindakan yang dapat dilakukan aparat, posisi hukum orang yang diperiksa, sampai langkah apa yang dapat ditempuh ketika proses penanganan perkara dinilai menyimpang atau terlalu lama.

Saya cukup sering menjumpai orang datang membawa surat panggilan dengan kekhawatiran yang sama: “Apakah saya sudah menjadi tersangka?” Ada pula pelapor yang mengeluhkan laporan polisi sudah berbulan-bulan tetapi tidak jelas perkembangannya, sementara pihak lain mempertanyakan mengapa seseorang dapat ditahan padahal perkara belum dilimpahkan ke pengadilan. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak bisa dijawab hanya dengan mengutip satu pasal. Yang harus dilihat adalah tahapan proses, dasar tindakan, status orang yang diperiksa, serta apakah prosedur yang diwajibkan hukum telah dipenuhi.

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai KUHAP baru. Karena itu, penjelasan mengenai penyelidikan dan penyidikan harus dibaca berdasarkan hukum acara pidana yang sekarang berlaku. KUHAP baru tetap mempertahankan pembedaan mendasar antara penyelidikan dan penyidikan, tetapi sekaligus memperjelas sejumlah mekanisme koordinasi, tenggat tertentu, perlindungan hak, dan sarana pengawasan terhadap tindakan aparat.

Penyelidikan dan Penyidikan Bukan Tahap yang Sama

Penyelidikan pada dasarnya merupakan tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada tahap ini, fokusnya belum sampai pada kesimpulan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaan utamanya masih sederhana tetapi penting: apakah peristiwa yang dilaporkan benar-benar memiliki karakter sebagai tindak pidana sehingga layak ditingkatkan ke penyidikan?

Karena itu, seseorang yang dimintai klarifikasi pada tahap penyelidikan belum tentu berstatus tersangka. Bahkan belum tentu perkara tersebut nantinya akan naik ke tahap penyidikan. Aparat masih menilai informasi awal, meminta keterangan, mencari bahan pendukung, dan menguji apakah unsur pidana cukup tampak untuk dilanjutkan.

Penyidikan berbeda. Begitu perkara masuk pada tahap penyidikan, orientasinya sudah bergeser kepada pencarian dan pengumpulan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Di sinilah konsekuensi hukumnya menjadi lebih serius. Pemanggilan saksi, pemeriksaan ahli, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan terhadap tersangka, sampai penghentian penyidikan berada dalam wilayah tindakan yang harus dibaca secara ketat berdasarkan undang-undang.

Perbedaan tahap tersebut penting karena dalam praktik masyarakat sering lebih takut pada istilah daripada memahami kedudukan hukumnya sendiri. Ada orang yang menerima panggilan sebagai saksi lalu merasa pasti akan ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, ada pula orang yang terlalu santai karena mengira hanya “dimintai keterangan”, padahal perkara sebenarnya telah masuk penyidikan dan pemeriksaannya mempunyai konsekuensi hukum yang jauh lebih besar.

Karena itu, langkah pertama ketika menerima surat panggilan bukanlah panik, melainkan membaca surat tersebut dengan teliti. Perhatikan siapa yang memanggil, nomor laporan atau perkara, pasal yang dicantumkan, kapasitas orang yang dipanggil, tanggal pemeriksaan, serta apakah surat tersebut berkaitan dengan penyelidikan atau penyidikan. Dari dokumen yang tampak sederhana itulah seorang advokat biasanya mulai memetakan posisi hukum kliennya.

Kewenangan Penyidik Luas, tetapi Bukan Tanpa Batas

KUHAP memberikan kewenangan yang besar kepada penyidik karena tanpa kewenangan tersebut negara akan kesulitan mengungkap tindak pidana. Penyidik dapat menerima laporan atau pengaduan, mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa saksi dan ahli, mencari serta mengamankan alat bukti, melakukan upaya paksa sesuai syarat yang ditentukan undang-undang, menetapkan arah penyidikan, dan dalam keadaan tertentu menghentikan penyidikan.

Namun ada kekeliruan yang sering terjadi ketika masyarakat membaca daftar kewenangan itu: seolah-olah karena penyidik “berwenang”, maka setiap tindakan yang dilakukan otomatis sah. Dalam hukum acara pidana, cara berpikir seperti ini tidak tepat. Kewenangan selalu melekat pada syarat, prosedur, tujuan, dan batas tertentu. Aparat memang dapat menangkap, tetapi penangkapan harus mempunyai dasar. Aparat dapat menahan, tetapi penahanan bukan konsekuensi otomatis dari status tersangka. Aparat dapat menyita, tetapi objek yang disita harus berkaitan dengan kepentingan pembuktian dan tata caranya harus sesuai hukum.

Hal inilah yang sering menjadi titik penting dalam pembelaan perkara pidana. Seorang advokat tidak cukup hanya menanyakan, “Apakah penyidik memiliki kewenangan?” Pertanyaan berikutnya justru sering lebih menentukan: “Apakah kewenangan itu digunakan secara sah dalam perkara ini?” Dua pertanyaan tersebut tampak mirip, tetapi akibat hukumnya dapat sangat berbeda.

Contohnya pada penangkapan. Penangkapan adalah tindakan yang secara langsung membatasi kemerdekaan seseorang. Karena sifatnya yang serius, undang-undang mengatur syarat, dasar, dan tata caranya. Dalam penangkapan biasa, petugas harus dapat menunjukkan dasar tugasnya dan menjelaskan alasan penangkapan. Orang yang ditangkap berhak mengetahui perkara yang dipersangkakan kepadanya. Penangkapan juga tidak boleh digunakan sebagai alat tekanan agar seseorang mengakui sesuatu yang belum dapat dibuktikan.

Begitu pula penahanan. Dalam praktik, masyarakat kerap menyamakan penetapan tersangka dengan kewajiban untuk menahan. Padahal seorang tersangka tidak otomatis harus ditahan. Penahanan adalah tindakan hukum tersendiri. Karena itu harus ada alasan, dasar, serta kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Selain itu terdapat jangka waktu tertentu yang tidak boleh dilampaui secara sewenang-wenang.

Penggeledahan dan penyitaan juga harus dibaca dengan cara yang sama. Ketika aparat masuk ke ruang privat atau mengambil barang yang berada dalam penguasaan seseorang, tindakan tersebut menyentuh hak yang dilindungi hukum. Karena itu legalitasnya harus dapat diuji: apa hubungan barang tersebut dengan tindak pidana yang disidik, bagaimana prosedur penyitaannya, apakah ada dokumen pendukung yang dipersyaratkan, dan bagaimana status barang tersebut setelah disita.

Pada perkara yang berbasis dokumen atau transaksi elektronik, masalahnya bahkan dapat menjadi lebih kompleks. Telepon seluler, komputer, rekening, rekaman percakapan, data digital, dan dokumen perusahaan sering kali menjadi bagian penting pembuktian. Karena itu isu legalitas perolehan dan integritas barang bukti bukan persoalan teknis semata. Ia dapat berpengaruh terhadap bobot dan keabsahan pembuktian di tahap berikutnya.

Di sisi lain, penyidik juga dapat menghentikan penyidikan jika terdapat alasan hukum yang memadai. Misalnya karena bukti tidak cukup, peristiwa yang diperiksa ternyata bukan tindak pidana, perkara harus dihentikan demi hukum, atau terdapat alasan lain yang diakui undang-undang. Dalam konteks tertentu, penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif juga dapat berpengaruh terhadap arah penanganan perkara apabila syaratnya terpenuhi.

Keputusan untuk menghentikan penyidikan sama seriusnya dengan keputusan meneruskan penyidikan. Bagi pelapor dan korban, penghentian berarti berakhirnya proses pada tahap tersebut. Bagi terlapor atau tersangka, penghentian dapat mengakhiri ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keputusan semacam itu bukan wilayah yang sepenuhnya bebas dari kontrol. Hukum menyediakan mekanisme untuk menguji sah atau tidaknya tindakan tertentu.

Batas Waktu Kerja Penyidik: Ini Bagian yang Paling Sering Disalahpahami

Pertanyaan yang paling banyak muncul biasanya adalah: “Berapa lama sebenarnya penyidik boleh menangani perkara?” Jawabannya tidak sesederhana menyebut satu angka. KUHAP tidak menetapkan satu batas waktu universal yang berlaku untuk semua jenis penyidikan. Perkara penganiayaan sederhana tentu berbeda tingkat kerumitannya dengan perkara korupsi, tindak pidana perbankan, pencucian uang, kejahatan siber, atau perkara yang melibatkan puluhan saksi serta alat bukti elektronik.

Karena itu harus dibedakan antara lamanya keseluruhan penyidikan dan tenggat untuk tindakan tertentu. Inilah yang sering menimbulkan salah paham. Angka 20 hari, 40 hari, 7 hari, atau 14 hari tidak boleh dipotong dari konteksnya lalu disebut sebagai batas akhir seluruh penyidikan.

Dalam KUHAP baru terdapat sejumlah tenggat yang memang penting. Misalnya, ketika laporan atau pengaduan tidak ditanggapi dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterima, pelapor atau pengadu memiliki jalur untuk menyampaikan keadaan tersebut kepada atasan penyidik atau fungsi pengawasan penyidikan. Ketentuan ini memberi dasar yang lebih jelas bagi masyarakat yang laporannya berhenti tanpa penjelasan memadai.

Selain itu, pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dilakukan dalam tenggat yang telah ditentukan undang-undang. Setelah pemberitahuan diterima, terdapat pula mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Ketika berkas perkara diserahkan, penuntut umum memiliki tenggat untuk melakukan penelitian dan menentukan apakah berkas telah lengkap atau masih perlu diperbaiki.

Yang paling sering disalahartikan adalah angka 20 hari dan perpanjangan 40 hari. Angka tersebut berkaitan dengan masa penahanan pada tahap penyidikan, bukan umur keseluruhan penyidikan. Jadi, ketika masa penahanan berakhir, tidak berarti perkara pidananya otomatis selesai. Yang berakhir adalah dasar untuk menahan berdasarkan jangka waktu yang tersedia, sedangkan proses penyidikan dapat tetap berjalan sepanjang masih dilakukan berdasarkan hukum.

Perbedaan ini sangat penting, terutama bagi keluarga tersangka. Saya sering menjumpai keluarga yang beranggapan bahwa karena masa penahanan “sudah habis”, maka seluruh perkara otomatis gugur. Secara hukum tidak demikian. Seseorang dapat dikeluarkan dari tahanan apabila masa penahanannya berakhir atau dasar penahanannya tidak lagi tersedia, tetapi berkas perkara masih mungkin dilanjutkan.

Sebaliknya, tidak adanya satu deadline tunggal bukan berarti penyidik boleh membiarkan perkara menggantung tanpa alasan. Kepastian hukum merupakan bagian penting dari proses pidana. Pelapor berhak mengetahui perkembangan laporannya. Korban tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian. Terlapor atau tersangka juga tidak semestinya berada dalam status hukum yang menggantung secara tidak wajar.

KUHAP baru memberi perhatian terhadap penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Dalam kondisi tertentu, persoalan semacam ini dapat masuk dalam ruang pengawasan praperadilan. Karena itu, isu “lama” atau “tidak lama” tidak cukup dinilai dari jumlah bulan. Yang harus dilihat adalah apakah selama waktu tersebut benar-benar dilakukan langkah penyidikan, apakah ada alasan objektif atas keterlambatan, apakah perkembangan perkara disampaikan, serta apakah hak para pihak tetap dilindungi.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Proses Penyidikan Terasa Bermasalah?

Jawabannya bergantung pada posisi seseorang. Pelapor, korban, saksi, dan tersangka tidak berada pada titik kepentingan yang sama. Karena itu strategi hukum harus disusun berdasarkan kedudukan dan dokumen yang tersedia, bukan hanya berdasarkan perasaan bahwa proses berjalan terlalu lambat atau terlalu keras.

Bagi pelapor, hal pertama yang perlu dilakukan justru sangat administratif: simpan seluruh dokumen. Tanda bukti laporan, surat pemberitahuan perkembangan perkara, surat permohonan informasi perkembangan, tanda terima dokumen, korespondensi, dan catatan waktu adalah bahan yang sangat penting. Dalam sengketa tentang proses penanganan perkara, tanggal dan dokumen sering lebih berbicara daripada keluhan lisan.

Jika laporan tidak memperoleh respons dalam jangka yang diatur atau tidak ada perkembangan yang dapat dijelaskan, mekanisme pengaduan kepada atasan penyidik atau fungsi pengawasan dapat digunakan. Langkah ini sebaiknya disusun secara tertib. Jelaskan kapan laporan dibuat, tindakan apa yang telah dilakukan, surat apa yang pernah disampaikan, dan apa bentuk kepastian yang diminta. Pengaduan yang rapi jauh lebih efektif daripada tuduhan umum bahwa penyidik “tidak bekerja”.

Bagi saksi, hal paling mendasar adalah mengetahui dalam perkara apa ia dipanggil dan dalam kapasitas apa keterangannya dibutuhkan. Seorang saksi sebaiknya menjawab berdasarkan apa yang benar-benar diketahui, dilihat, didengar, atau dialami sesuai konteks perkara. Jangan menebak. Jangan pula membiarkan berita acara pemeriksaan ditandatangani tanpa dibaca dengan teliti. Jika terdapat rumusan yang tidak sesuai dengan keterangan, mintalah koreksi sebelum menandatangani.

Bagi tersangka, kebutuhan pendampingan menjadi lebih serius. Advokat bukan sekadar orang yang hadir di ruang pemeriksaan. Fungsi pendampingan adalah memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai hukum. Kami biasanya memeriksa urutan tindakan penyidik, dasar penetapan tersangka, alat bukti yang digunakan, legalitas pemanggilan dan upaya paksa, isi berita acara pemeriksaan, dokumen penahanan, tindakan penyitaan, sampai hubungan antara konstruksi pasal dengan fakta yang sebenarnya.

Di sinilah pentingnya membaca perkara secara utuh. Tidak semua keberatan harus langsung dibawa ke praperadilan. Tidak semua kesalahan administratif otomatis membatalkan penyidikan. Sebaliknya, tidak semua tindakan penyidik boleh dibiarkan hanya karena perkara dianggap serius. Seorang advokat harus dapat membedakan mana pelanggaran yang menyentuh legalitas tindakan, mana yang masih dapat diperbaiki, dan mana yang strategis untuk diuji melalui mekanisme hukum.

Praperadilan sendiri merupakan instrumen pengawasan, bukan forum untuk mengadili pokok perkara secara penuh. Artinya, pemohon harus cermat menentukan objek yang benar-benar dapat diperiksa dalam praperadilan. Kesalahan menentukan objek dapat membuat permohonan gagal sebelum substansi persoalan benar-benar diperiksa.

Dalam praktik, strategi hukum yang baik juga tidak selalu identik dengan langkah paling agresif. Kadang yang dibutuhkan adalah meminta dokumen, menyusun kronologi, menguji kelengkapan prosedur, dan menunggu titik yang tepat. Pada perkara lain, tindakan cepat justru diperlukan karena terdapat penangkapan, penahanan, atau penyitaan yang dianggap bermasalah. Itulah sebabnya penanganan perkara pidana harus berbasis fakta konkret.

Beberapa Kesalahpahaman yang Perlu Diluruskan

Pertama, orang yang dilaporkan tidak otomatis menjadi tersangka. Laporan adalah pintu masuk informasi tentang dugaan tindak pidana. Status tersangka merupakan tindakan hukum tersendiri yang harus didasarkan pada proses dan bukti sebagaimana disyaratkan undang-undang.

Kedua, orang yang dipanggil polisi tidak selalu sedang berada dalam posisi tersangka. Bisa saja ia dipanggil sebagai pelapor, saksi, ahli, atau untuk keperluan klarifikasi pada tahap awal. Karena itu kapasitas pemanggilan harus dibaca dari surat dan tahapan perkaranya.

Ketiga, tersangka tidak otomatis harus ditahan. Penahanan memiliki dasar dan syarat sendiri. Status tersangka dan status tahanan bukan hal yang sama.

Keempat, masa penahanan bukan batas akhir penyidikan. Ini salah satu kekeliruan yang paling sering saya jumpai. Berakhirnya masa penahanan dapat berdampak pada kewajiban mengeluarkan seseorang dari tahanan, tetapi tidak otomatis menghentikan perkara.

Kelima, lamanya perkara tidak selalu berarti penyidik melanggar hukum. Ada perkara yang memang memerlukan pemeriksaan ahli, audit, data perbankan, pemeriksaan lintas daerah, atau penelusuran bukti digital. Namun lamanya proses harus tetap dapat dijelaskan secara objektif dan tidak boleh berubah menjadi alasan untuk membiarkan perkara tanpa kepastian.

Keenam, tidak semua masalah penyidikan diselesaikan dengan praperadilan. Ada yang lebih tepat diselesaikan melalui keberatan administratif, pengawasan internal, permohonan perkembangan perkara, atau pembelaan pada tahap berikutnya. Pemilihan jalur harus mempertimbangkan objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai.

Cara Membaca Proses Penyidikan Secara Profesional

Bagi saya, perkara pidana sebaiknya dibaca dalam tiga lapis. Pertama, fakta: apa yang benar-benar terjadi dan apa yang dapat dibuktikan. Kedua, prosedur: apakah tindakan aparat dilakukan sesuai hukum acara. Ketiga, konstruksi hukum: apakah pasal yang digunakan benar-benar sesuai dengan fakta dan alat bukti.

Kesalahan sering terjadi ketika orang hanya melihat salah satu lapis. Ada perkara yang faktanya tampak merugikan tetapi unsur pidananya tidak terpenuhi. Ada perkara yang secara materiil tampak kuat tetapi proses memperoleh buktinya bermasalah. Ada pula perkara yang secara prosedural rapi, namun pasal yang diterapkan tidak sesuai dengan hubungan hukum yang sebenarnya.

Contohnya dalam sengketa yang berawal dari hubungan bisnis. Tidak setiap gagal bayar merupakan penipuan. Tidak setiap perbedaan pelaksanaan kontrak otomatis merupakan tindak pidana. Penyidik tetap harus menilai apakah terdapat unsur pidana yang dapat dibuktikan, bukan hanya ada pihak yang merasa dirugikan. Di sinilah batas antara sengketa perdata dan tindak pidana harus diperiksa dengan hati-hati.

Hal yang sama berlaku terhadap laporan yang melibatkan korporasi. Pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada siapa yang menandatangani dokumen. Struktur kewenangan, proses pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, dan hubungan sebab akibat perlu dibaca. Dalam perkara korporasi yang kompleks, penyederhanaan fakta sering menjadi sumber kekeliruan.

Oleh sebab itu, ketika menghadapi penyidikan, dokumen harus dibaca berurutan. Mulai dari laporan polisi, surat perintah, surat panggilan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, berita acara pemeriksaan, dokumen penyitaan atau penggeledahan, surat penetapan tersangka, sampai dokumen penahanan jika ada. Dari urutan waktu tersebut dapat terlihat apakah proses berjalan konsisten atau terdapat celah yang patut diuji.

Dalam pembelaan pidana, detail tanggal kadang sangat menentukan. Kapan penyidikan dimulai, kapan pemberitahuan dikirim, kapan seseorang dipanggil, kapan upaya paksa dilakukan, kapan berkas dikirim, dan kapan status tertentu ditetapkan. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan klien agar tidak hanya menyimpan “isi” surat, tetapi juga memperhatikan tanggal, nomor, pejabat penandatangan, serta tanda terima.

Penutup

Kewenangan penyidik merupakan bagian penting dari penegakan hukum. Tanpa kewenangan yang cukup, banyak tindak pidana tidak mungkin diungkap. Namun negara hukum tidak hanya berbicara tentang kemampuan aparat bertindak. Negara hukum juga menuntut agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan.

Itulah sebabnya penyelidikan dan penyidikan dibedakan, upaya paksa diberi syarat, penahanan diberi batas waktu, koordinasi antarpenegak hukum diatur, dan mekanisme pengawasan disediakan. Semua itu bukan hambatan bagi penegakan hukum, tetapi justru bagian dari penegakan hukum itu sendiri.

Bagi masyarakat, pemahaman atas tahapan ini penting agar tidak mudah panik sekaligus tidak lengah. Pelapor harus mengetahui haknya memperoleh kepastian. Saksi harus memahami batas keterangannya. Tersangka berhak memastikan bahwa proses terhadap dirinya dilakukan sesuai hukum. Dan penyidik, dengan kewenangan yang besar, wajib bekerja dalam koridor yang dapat diuji.

Pada akhirnya, pertanyaan yang paling tepat bukan sekadar “apakah penyidik boleh melakukan tindakan tersebut”, melainkan “apakah tindakan itu dilakukan dengan dasar, prosedur, tujuan, dan waktu yang dibenarkan hukum”. Dalam banyak perkara, perbedaan dua pertanyaan inilah yang menentukan arah pembelaan.