Pidana pencemaran nama baik hanya berjalan bila ada pengaduan dari orang yang berhak, yaitu korbannya sendiri atau, dalam keadaan tertentu, orang tua, wali, pengampu, atau keluarganya (Pasal 24 sampai 27 UU 1/2023). Rumusan intinya ada di Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023: menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal. Untuk perbuatan sejak 2 Januari 2026, pasal itu menggantikan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP lama.

Bayangkan delik aduan sebagai pintu yang hanya bisa dibuka dari dalam. Polisi tidak dapat membukanya dari luar, sekalipun ia membaca sendiri kalimat yang menyakitkan itu di media sosial. Yang membukanya adalah pengaduan, dan pengaduan itu punya jam yang berjalan.

Ada dua hal yang membuat topik ini lebih rumit dari kelihatannya. Pertama, tenggat mengadu dan batas menarik pengaduan dihitung dengan cara yang berbeda, dan salah hitung dapat menutup jalan. Kedua, perbuatan di media sosial pernah dibaca dengan Pasal 27A UU 1/2024, tetapi Pasal II undang-undang itu menyatakan pasal tersebut berlaku sampai KUHP baru berlaku. Bagaimana kedudukan Pasal 27A setelah 2 Januari 2026 berdampingan dengan Pasal 433 jo. Pasal 441 UU 1/2023, naskah yang kami baca belum menjawabnya dengan terang.

Satu catatan tentang bahan tulisan ini. Bunyi Pasal 433 sampai 442 UU 1/2023 kami kutip dari naskah resmi yang diakses pada 9 Oktober 2026. Penjelasan pasal-pasal itu belum dapat kami baca. Apakah unsur suatu pasal terpenuhi atau tidak, hanya pengadilan yang memutus.

Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Baru

Pasal 433 UU 1/2023 memecah pencemaran menjadi dua bentuk menurut caranya: lisan di ayat (1), dan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum di ayat (2). Ayat (3) memuat pengecualian untuk kepentingan umum dan keadaan terpaksa membela diri.

Dua unsur layak dibaca pelan. Pertama, "menuduhkan suatu hal": pasal ini menyasar tuduhan, bukan sekadar makian. Kedua, "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum": maksud itu harus ada, sehingga bisikan yang hanya didengar korban sendiri berada di wilayah lain, yaitu penghinaan ringan yang dibahas di bagian 2. Apakah maksud itu terbukti dalam suatu perkara, hanya hakim yang menilai.

Menurut ringkasan sumber sekunder (hukumonline), perbuatan yang dituduhkan tidak harus berupa tindak pidana, dan korbannya adalah orang perseorangan. Bagian terakhir ini penting dan kami uraikan di bagian 3 dan 5. Penjelasan resmi pasalnya belum dapat kami baca, jadi dua hal itu berlabel sumber sekunder.

Lisan atau tertulis: apa bedanya

Bayangkan dua situasi. Seseorang berkata di warung bahwa tetangganya menipu. Orang lain menempelkan tulisan berisi tuduhan yang sama di papan pengumuman kompleks. Keduanya menuduhkan suatu hal, tetapi rumusan dan ancamannya berbeda. Pilih salah satu tab di bawah.

Dari Pasal 310 ke Pasal 433

Sejak 2 Januari 2026, pasal ini dipakai untuk perbuatan baru dan menggantikan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP lama. Untuk perbuatan yang terjadi sebelum tanggal itu, pertanyaannya bergeser ke aturan peralihan dan asas lex mitior, yang kami bahas terpisah di artikel tentang asas lex mitior.

Kolom KUHP lama kami ambil dari sumber sekunder dan tidak kami buka ulang ke naskah aslinya, karena pasal itu sudah tidak dipakai untuk perbuatan baru. Satu catatan tambahan: Putusan MK 78/PUU-XXI/2023 (21 Maret 2024) menambahkan frasa "dengan cara lisan" pada Pasal 310 ayat (1) KUHP lama, dan pertimbangannya mengambil penegasan itu dari rumusan yang kini ada di Pasal 433.

Pencemaran, Fitnah, atau Penghinaan Ringan: Di Mana Batasnya

Orang sering memakai tiga kata ini bergantian. Di KUHP baru, ketiganya punya pasal sendiri dengan ancaman yang berbeda.

Pada fitnah, ada tahap yang tidak ada di pencemaran biasa: hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa tuduhannya benar. Bila ia tidak dapat membuktikannya dan ternyata tuduhan itu bertentangan dengan apa yang diketahuinya sendiri, perbuatan itu masuk kategori fitnah. Itulah sebabnya ancamannya lebih berat. Seluruh rangkaian ini diputus di pengadilan, bukan di kantor polisi.

Kepentingan umum dan membela diri

Pasal 433 ayat (3) menyatakan bahwa pencemaran lisan maupun tertulis tidak dipidana bila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Pada Pasal 434, pembuktian kebenaran tuduhan hanya dapat dilakukan dalam dua keadaan (ayat (2)): hakim memandang perlu memeriksanya untuk menimbang keterangan terdakwa soal kepentingan umum atau pembelaan diri, atau yang dituduh adalah Pejabat dan tuduhannya berkaitan dengan tugas jabatannya. Ayat (3) menutup pembuktian itu bila hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduannya tidak diajukan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 12/PUU-XXIV/2026 (2 Maret 2026) menolak permohonan uji Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta frasa "hakim memandang perlu" dalam Pasal 434 ayat (2) huruf a. Itu berarti, per tanggal tersebut, pasal-pasal ini tetap berlaku sebagaimana tertulis. Kami belum membaca putusan lengkapnya, hanya ikhtisar lembaga.

Pasal 435 sampai 439: pasal-pasal di sekitarnya

Pasal 435 mengatur hubungan fitnah dengan putusan lain. Bila putusan berkekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan, ia tidak dapat dipidana karena fitnah. Bila ia dibebaskan dari hal itu, putusan tersebut dianggap bukti sempurna bahwa tuduhan tidak benar. Bila penuntutan terhadap orang yang dihina sudah dimulai, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 437 mengatur pengaduan fitnah: mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang sehingga nama baik orang diserang, dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Pasal 438 mengatur menimbulkan persangkaan palsu bahwa seseorang melakukan tindak pidana, dengan ancaman yang sama. Pasal 439 mengatur pencemaran terhadap orang yang sudah mati: penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II, dan tidak dituntut tanpa pengaduan suami atau istri, atau keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua. Pasal 442 membuka kemungkinan pidana tambahan berupa pencabutan hak.

Delik Aduan: Siapa yang Boleh Mengadu dan Berapa Lama

Pasal 24 UU 1/2023 menyatakan bahwa tindak pidana aduan hanya dituntut atas pengaduan, dan bahwa sifat aduan itu harus ditentukan tegas dalam undang undang. Untuk pencemaran dan fitnah, ketentuan tegasnya ada di Pasal 440.

Siapa yang berhak mengadu

Aturan umumnya, pengaduan datang dari korban sendiri. Pasal 25 sampai 27 UU 1/2023 mengatur pengganti dalam keadaan tertentu.

Untuk pencemaran lewat sistem elektronik, Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 menyatakan pengadunya adalah korban perseorangan, bukan badan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, dan jabatan tidak termasuk "orang lain" dalam Pasal 27A. Artinya, perusahaan tidak dapat mengadukan pencemaran atas nama institusinya lewat pasal ini. Seseorang yang namanya disebut secara pribadi tetap dapat mengadu sebagai perseorangan.

Dua jam yang berjalan bersamaan

Dua batas waktu sering tertukar. Tenggat mengadu berjalan sejak korban mengetahui adanya tindak pidana, yaitu 6 bulan (9 bulan bila ia berada di luar Indonesia), dan dihitung untuk tiap pengadu (Pasal 29). Batas menarik pengaduan berjalan sejak pengaduan diajukan, yaitu 3 bulan, dan pengaduan yang sudah ditarik tidak dapat diajukan lagi (Pasal 30).

Syarat formal pengaduan

Empat pertanyaan di bawah menyaring syarat formal sebuah pengaduan. Hasilnya hanya menjawab apakah syarat formal terpenuhi, bukan apakah perkaranya akan menang.

Laporan dan pengaduan tidak sama

KUHAP baru (UU 20/2025) membedakan laporan dan pengaduan dalam Pasal 1 angka 45 dan 46. Pada delik aduan, yang menggerakkan proses adalah pengaduan dari orang yang berhak. Rincian definisinya belum dapat kami kutip karena salinan yang kami baca berkualitas pindai rendah. Judul artikel ini memakai kata "melaporkan" karena itulah kata yang dipakai orang sehari-hari.

Cara Mengadu ke Polisi Setelah KUHAP Baru

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang (Pasal 28 UU 1/2023). Menurut KUHAP baru, penyelidik dan penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan, dan wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Nomor pasal dan ayat KUHAP di bagian ini berasal dari salinan berkualitas pindai rendah, sehingga perlu dicocokkan dengan naskah resmi sebelum dijadikan rujukan.

Hak pelapor dan pengadu

"Hari" dalam KUHAP baru berarti 24 jam (Pasal 1 angka 56), bukan hari kerja. Kami tidak menemukan ketentuan tentang larangan menolak laporan atau mekanisme keberatan atas penolakan, sehingga tidak kami tulis. Kantor tujuan, biaya, dan keharusan mediasi juga tidak kami riset.

Persiapan umum

Daftar ini memuat persiapan umum, bukan syarat undang undang. Ketuk kotak untuk menandai.

• Catat tanggal Anda pertama kali mengetahui peristiwanya
• Catat apa yang dikatakan atau ditulis, dengan kata-kata sedekat mungkin
• Catat di mana peristiwa itu dan siapa yang mendengar atau membacanya
• Simpan bukti asli, bukan hanya tangkapan layar yang diteruskan
• Siapkan identitas Anda sebagai pengadu

Tentang alur laporan dan penyelidikan secara umum, lihat artikel kami tentang hukum acara pidana.

Di Media Sosial: Pasal 433 atau Pasal 27A?

Unggahan di media sosial menyentuh dua undang-undang sekaligus. Yang pertama adalah KUHP baru, yang lewat Pasal 441 mengatur pemberat pidana bila memakai sarana teknologi informasi. Yang kedua adalah UU ITE, yang sejak UU 1/2024 memuat Pasal 27A. Hubungan keduanya ditentukan oleh Pasal II UU 1/2024.

Ancaman dalam bulan

Grafik berikut membandingkan penjara paling lama dalam bulan. Dua batang terakhir adalah hitungan kami atas pemberat 1/3 di Pasal 441 ayat (1), bukan bunyi pasal. Pemberat itu bersifat "dapat", sehingga bukan keharusan. Batang Pasal 45 ayat (4) adalah ancaman yang tertulis, dengan status berlaku seperti diuraikan di atas.

Putusan MK yang mempersempit Pasal 27A

Putusan 105/PUU-XXII/2024 (29 April 2025) mengabulkan sebagian permohonan. Menurut ikhtisar di laman mkri.id, frasa "orang lain" dimaknai sebagai individu, tidak termasuk lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Frasa "suatu hal" dimaknai sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Kami membaca ikhtisar berita, bukan amar lengkap.

Dua bacaan atas status Pasal 27A yang belum diputus

Dibaca apa adanya, Pasal II menetapkan batas waktu. Namun naskah yang kami baca tidak menjelaskan secara terang apa yang terjadi pada Pasal 27A setelah batas itu tercapai. Dari sini lahir dua cara membaca, dan belum ada putusan yang memilih salah satunya.

Rincian cara mengunggah dengan aman, barang bukti digital, dan laporan ke platform dibahas dalam artikel terpisah yang masih disiapkan.

Putusan MK yang Mengubah Cara Membaca Pasalnya

Tiga putusan Mahkamah Konstitusi relevan bagi pembaca. Geser kartu ke samping untuk melihat semuanya. Pemohon tidak kami sebut.

• 21 Maret 2024Putusan 78/PUU-XXI/2023
• 29 April 2025Putusan 105/PUU-XXII/2024
• 2 Januari 2026KUHP baru berlaku
• 2 Maret 2026Putusan 12/PUU-XXIV/2026

Putusan MK lain atas Pasal 433 sampai 441 atau atas Pasal 27A setelah Putusan 105/2024 belum kami temukan per 9 Oktober 2026. Itu bukan berarti tidak ada. Kami tidak memasukkan putusan yang hanya kami ketahui dari berita tanpa sumber lembaga resmi.

Jika Anda yang Dilaporkan: Tahap, Istilah, dan Hak

Orang yang dilaporkan belum bersalah. Istilah yang dipakai berubah sesuai tahap perkara, dan memakai istilah yang salah dapat membuat kita menyebut seseorang bersalah sebelum pengadilan memutus.

Orang yang diperiksa sebagai tersangka maupun saksi menurut KUHAP berhak didampingi advokat. Pasal rujukannya kami tidak kutip karena belum terverifikasi. Tentang siapa yang sah disebut advokat, lihat artikel kami tentang advokat dan pengacara setelah tayang.

Dua hal bisa memengaruhi jalannya perkara menurut aturan. Pertama, pengaduan dapat ditarik dalam 3 bulan sejak diajukan (Pasal 30 UU 1/2023), dan penyidikan dapat dihentikan bila pengaduan ditarik (Pasal 24 ayat (2) huruf g UU 20/2025). Kedua, pengecualian kepentingan umum dan terpaksa membela diri (bagian 2). Ini bukan strategi pembelaan dan bukan nasihat untuk perkara tertentu.

Salah Kaprah soal Pencemaran Nama Baik

Ketuk setiap butir untuk membaca koreksinya.

Ringkasan dan Langkah yang Bisa Dikerjakan

Pasal pencemaran nama baik untuk perbuatan sejak 2 Januari 2026 ada di Pasal 433 sampai 441 UU 1/2023, dan prosesnya dimulai dari pengaduan, bukan dari inisiatif polisi. Pengaduan harus datang dari orang yang berhak, dalam tenggat 6 bulan sejak ia mengetahui peristiwanya (9 bulan di luar negeri), dan dapat ditarik dalam 3 bulan. Pencemaran lisan diancam paling lama 9 bulan, tertulis 1 tahun 6 bulan, fitnah 3 tahun, dan penghinaan ringan 6 bulan. Pada media sosial, UU ITE memuat Pasal 27A dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp400.000.000,00, tetapi Pasal II UU 1/2024 menyatakan pasal itu berlaku sampai KUHP baru berlaku.

Dua hal belum dapat kami pastikan dari naskah: apa kedudukan Pasal 27A setelah 2 Januari 2026 berdampingan dengan Pasal 433 jo. Pasal 441, dan isi Penjelasan Pasal 433 ayat (3) setelah diubah UU 1/2026. Selama itu belum jelas, jangan membaca ringkasan ini sebagai kepastian tentang perkara siapa pun.

Langkah yang bisa dikerjakan pembaca besok pagi, sebagai persiapan umum dan bukan strategi perkara:

• Hitung mundur dari tanggal Anda mengetahui peristiwanya, dan tulis tanggal batas 6 bulan (9 bulan bila di luar negeri) di tempat yang mudah dilihat.
• Periksa apakah korbannya orang perseorangan, bukan lembaga, korporasi, profesi, atau jabatan.
• Simpan bukti asli dan catat siapa yang mendengar atau membacanya.
• Bila Anda yang dilaporkan, catat tanggal panggilan dan jangan memberi keterangan sebelum berkonsultasi dengan advokat.
• Pantau putusan terbaru Mahkamah Konstitusi atas Pasal 433 sampai 441 dan Pasal 27A.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Mustafa Mytiba & Partners. Untuk perkara Anda sendiri, Anda dapat berkonsultasi dengan kami melalui halaman Jasa Pengacara Jakarta Selatan atau Jakarta Timur.