Pencemaran nama baik di media sosial adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal lewat unggahan, komentar, atau pesan yang dimaksudkan agar diketahui umum. Untuk perbuatan sejak 2 Januari 2026, rujukan utamanya adalah Pasal 433 jo. Pasal 441 UU 1/2023 tentang KUHP, sedangkan Pasal 27A UU ITE kini berada dalam posisi peralihan yang perlu dibaca hati-hati.

Bayangkan sebuah unggahan sebagai papan pengumuman yang bisa difoto siapa saja. Begitu terbit, isinya bisa disalin, dibagikan, dan disimpan orang lain, sehingga pertanyaan hukumnya tidak berhenti pada "siapa yang menulis", tetapi juga "siapa yang bisa membaca" dan "apa yang masih bisa dibuktikan besok".

Ada tiga hal praktis yang sering luput. Pertama, aturan yang dipakai bergantung pada tanggal perbuatan, bukan tanggal Anda membaca artikel ini. Kedua, bukti digital cepat hilang, dan cara menyimpannya menentukan apakah bukti itu bisa dipakai. Ketiga, ada jalur di luar pidana yang bisa ditempuh lebih dulu, misalnya melapor ke platform. Artikel ini tidak mengulang uraian unsur pidana yang sudah kami bahas di artikel pilar tentang pencemaran nama baik, melainkan fokus pada praktik di media sosial.

Satu catatan tentang bahan tulisan ini. Bunyi Pasal 433, 434, 440, dan 441 UU 1/2023 kami kutip dari naskah resmi yang diakses pada 9 Oktober 2026. Pasal II, Pasal 27A, dan Pasal 45 UU 1/2024 kami baca dari naskah resmi di peraturan.bpk.go.id yang berupa hasil pindai, dengan ejaan dikoreksi manual. Apakah unsur suatu pasal terpenuhi dalam suatu perkara, hanya pengadilan yang memutus.

Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Sekarang

Dua undang-undang sama-sama menyentuh unggahan di media sosial. Yang pertama KUHP baru (UU 1/2023), yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Yang kedua UU ITE setelah perubahan kedua lewat UU 1/2024. Hubungan keduanya yang membuat topik ini lebih rumit daripada kelihatannya.

Rumusan di KUHP baru

Pasal 433 UU 1/2023 memisahkan pencemaran lisan (ayat (1)) dari pencemaran tertulis atau bergambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum (ayat (2)). Pasal 441 ayat (1) menambahkan bahwa pidananya dapat ditambah sepertiga bila dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Itulah pintu masuk KUHP baru ke dunia media sosial.

Rumusan di UU ITE

Pasal 27A UU 1/2024 melarang secara khusus perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud agar diketahui umum, dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Ancamannya diatur di Pasal 45 ayat (4).

Pasal II UU 1/2024: batas waktu yang sering terlewat

Di bagian akhir UU 1/2024 terdapat Pasal II, ketentuan peralihan yang mengaitkan sejumlah pasal pidana UU ITE dengan berlakunya KUHP baru. Bunyi bagian yang relevan, setelah ejaan hasil pindai dikoreksi, kami kutip di bawah.

Dibaca apa adanya, kalimat itu menetapkan batas waktu. Namun naskah yang kami baca tidak menjelaskan secara terang apa yang terjadi pada Pasal 27A setelah batas itu tercapai. Dari sini lahir dua cara membaca.

Peta aturan dan ancamannya

Grafik berikut membandingkan penjara paling lama dalam bulan. Dua batang terakhir adalah hitungan kami atas pemberat sepertiga di Pasal 441 ayat (1), bukan bunyi pasal, dan sifatnya "dapat", bukan keharusan.

Dari grafik terlihat bahwa ancaman maksimum KUHP baru dengan pemberat sepertiga berada di kisaran 24 bulan, setara dengan ancaman Pasal 45 ayat (4). Artinya, pada tingkat batas atas, perbedaan keduanya lebih kecil daripada yang sering dibayangkan. Untuk perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, pertanyaan aturan mana yang dipakai bergeser ke asas lex mitior; kami bahas di artikel tentang asas lex mitior.

• 2 Januari 2024UU 1/2024 diundangkan dan memuat Pasal 27A, Pasal 45, serta Pasal II
• 29 April 2025Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 mempersempit makna "orang lain" dan "suatu hal" dalam Pasal 27A
• 2 Januari 2026KUHP baru (UU 1/2023) mulai berlaku, termasuk Pasal 433 dan 441
• 2 Maret 2026Putusan MK 12/PUU-XXIV/2026 menolak uji Pasal 433 ayat (1) dan (3)

Unggahan Publik, Grup Tertutup, dan Pesan Pribadi: Mana yang Berisiko

Pasal 433 dan Pasal 27A sama-sama memuat unsur "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum". Pada media sosial, unsur ini mengundang pertanyaan praktis: apakah komentar di unggahan orang lain, pesan di grup dengan ratusan anggota, atau pesan langsung ke satu orang termasuk "diketahui umum"? Naskah undang-undang tidak membuat daftar kanal. Yang kami bahas di bawah adalah pertanyaan yang biasanya diajukan hukum pada tiap kanal, bukan jawaban pasti.

Pilih salah satu tab untuk melihat pertanyaan kuncinya.

Membagikan ulang dan meneruskan

Satu pertanyaan yang sering muncul: bagaimana dengan orang yang hanya membagikan ulang unggahan berisi tuduhan? Pasal 433 ayat (2) menyebut tulisan atau gambar yang "disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum". Apakah tindakan membagikan ulang masuk sebagai "menyiarkan" belum kami temukan jawabannya dari sumber resmi. Kami tidak menyimpulkan apa pun, dan pembaca sebaiknya tidak menganggap membagikan ulang sebagai tindakan tanpa risiko.

Kritik, Ulasan, dan Curhat: Kapan Bukan Pencemaran

Banyak unggahan negatif sebenarnya berupa kritik, ulasan konsumen, atau curhat. Pasal pencemaran tidak dirancang untuk melarang ketiganya, dan undang-undang sendiri menyediakan pengecualian.

Pengecualian serupa ada di KUHP baru: Pasal 433 ayat (3) menyatakan pencemaran lisan maupun tertulis tidak dipidana bila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Isi Penjelasan Pasal 433 ayat (3) diubah oleh UU 1/2026 dan tidak terbaca pada salinan yang kami buka, sehingga kami tidak menguraikan lingkup "kepentingan umum" menurut Penjelasan itu.

Siapa yang bisa menjadi korban

Putusan Mahkamah Konstitusi 105/PUU-XXII/2024 (29 April 2025) mengabulkan sebagian permohonan uji Pasal 27A. Menurut ikhtisar di laman mkri.id, frasa "orang lain" dimaknai sebagai individu, tidak termasuk lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Frasa "suatu hal" dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Kami membaca ikhtisar, bukan amar lengkap.

Ulasan konsumen: fakta, opini, dan nama

Ulasan konsumen tentang layanan perusahaan menyasar korporasi, yang menurut putusan MK di atas tidak termasuk "orang lain" dalam Pasal 27A. Tetapi ulasan yang menyebut nama karyawan tertentu dengan tuduhan atas suatu hal berada pada posisi yang berbeda, karena sasarannya individu. Penjelasan Pasal 27A merumuskan pencemaran sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut. Membedakan fakta yang dapat dibuktikan dari opini atau kekecewaan adalah bahan berpikir yang berguna, tetapi bukan jaminan bahwa suatu ulasan aman.

Empat pertanyaan penyaring

Diagram berikut menyaring empat pertanyaan awal sebelum suatu unggahan layak dipertimbangkan sebagai pencemaran. Hasilnya hanya menunjukkan apakah ada alasan untuk menelaah lebih jauh, bukan apakah perkaranya akan menang.

Mengamankan Bukti Digital Sebelum Unggahan Hilang

Unggahan bisa dihapus, diedit, disembunyikan, atau akunnya dikunci kapan saja. Karena itu urutan kerja yang masuk akal dimulai dari menyimpan bukti, baru kemudian memutuskan jalur mana yang ditempuh. Bagian ini membahas dasar hukum bukti elektronik dan persiapan umum yang lazim dilakukan.

Informasi elektronik sebagai alat bukti

UU ITE mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan itu ada di Pasal 5, yang juga mengubah cara memandangnya: bukan alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku.

KUHAP baru (UU 20/2025) juga memuat bukti elektronik. Menurut ulasan sumber sekunder (hukumonline), Pasal 235 menempatkan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dan Pasal 242 menyebut cakupannya meliputi informasi elektronik, dokumen elektronik, serta sistem elektronik. Ulasan itu juga mencatat bahwa pembuktiannya harus dapat dibuktikan keasliannya dan diperoleh tidak melawan hukum, serta bahwa pengaturan teknisnya masih bergantung pada UU ITE. Nomor pasal ini berasal dari sumber sekunder dan perlu dicocokkan dengan naskah resmi sebelum dijadikan rujukan.

Apa yang perlu disimpan

Daftar berikut adalah persiapan umum, bukan syarat undang-undang. Satu tangkapan layar yang dipotong rapi jarang cukup. Ketuk kotak untuk menandai.

• Tangkapan layar utuh yang memperlihatkan isi unggahan, nama akun, nama pengguna, dan tanggal serta jam tampilan.
• Tautan (URL) lengkap ke unggahan atau komentar, bukan hanya gambar layarnya.
• Rekaman layar yang memperlihatkan Anda membuka unggahan dari akun atau tautan awal, sampai isi dan komentar terlihat.
• Jumlah tayangan, suka, dan bagikan bila terlihat, serta akun yang membagikan ulang.
• Berkas asli (bukan hasil teruskan lewat aplikasi pesan) disimpan di dua tempat berbeda, misalnya perangkat dan penyimpanan daring.
• Catatan tertulis: kapan Anda pertama kali mengetahui unggahan itu, siapa yang memberi tahu, dan siapa saja yang sudah melihatnya.

Soal keaslian, pemeriksaan teknis seperti memastikan berkas tidak berubah biasanya dilakukan ahli, dan kami tidak dapat menjanjikan bahwa suatu bukti akan diterima. Yang bisa Anda lakukan sendiri adalah tidak mengubah berkas asli dan menyimpannya apa adanya. Bila perlu menyunting salinan untuk dibagikan, simpan dulu asli yang utuh.

Melapor ke Platform dan Komdigi: Menurunkan Konten

Melapor ke platform dan ke kanal pengaduan konten pemerintah adalah jalur terpisah dari proses pidana. Jalur ini bertujuan menurunkan atau membatasi akses ke konten, bukan menghukum seseorang. Bagian ini bersifat umum karena kebijakan dan fitur tiap platform berubah, dan kami tidak menjanjikan waktu respons maupun hasil.

Fitur lapor di platform

Umumnya platform media sosial menyediakan tombol lapor pada unggahan, komentar, atau profil. Kategori yang tersedia berbeda-beda, dan pelaporan biasanya dinilai berdasarkan ketentuan komunitas platform, bukan berdasarkan KUHP atau UU ITE. Karena itu laporan yang hanya mengatakan "ini pencemaran nama baik" belum tentu cocok dengan kategori yang ada. Banyak orang memilih kategori yang paling dekat, misalnya pelecehan, ujaran yang menyerang pribadi, atau informasi yang salah, dan melampirkan penjelasan singkat bila platform menyediakan kolomnya.

Setelah melapor, catat nomor tiket atau tangkapan layar konfirmasinya. Catatan ini berguna bila nanti Anda perlu menunjukkan bahwa Anda telah menempuh jalur tersebut.

Kanal pengaduan konten pemerintah

Kementerian yang kini menangani urusan komunikasi dan digital (Komdigi) menyediakan laman aduankonten.id. Menurut deskripsi di laman itu, fasilitas ini menerima pengaduan konten negatif berupa situs, URL, akun media sosial, aplikasi seluler, dan perangkat lunak, dan konten harus memenuhi kriteria informasi atau dokumen elektronik bermuatan negatif menurut peraturan perundang-undangan. Pengadu memasukkan URL, mengirim laporan, dan dapat melacak perkembangan dengan kode laporan. Laman itu, pada bagian yang kami baca, tidak menyebut pencemaran nama baik secara eksplisit sebagai kategori; rinciannya ada di halaman pertanyaan umum dan standar layanan yang tidak kami buka.

Dasar pengaturan kewajiban penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk menangani konten bermasalah, menurut sumber sekunder, ada di Permenkominfo 5/2020. Kami belum membaca teks primernya dan belum memeriksa status berlakunya setelah perubahan kelembagaan kementerian, sehingga kami tidak menyebut ketentuan pasal maupun batas waktu penurunan konten.

Jalur Pidana: Mengadu ke Polisi atas Unggahan

Bila Anda memutuskan menempuh jalur pidana, hal pertama yang perlu dipahami adalah sifatnya sebagai delik aduan. Uraian lengkap unsur dan hak pelapor ada di artikel pilar kami. Di sini kami hanya merangkum bagian yang paling sering berhubungan dengan unggahan di media sosial.

Dua jam yang berjalan

Tenggat mengadu adalah 6 bulan sejak korban mengetahui adanya tindak pidana (9 bulan bila ia berada di luar Indonesia), dan dihitung untuk tiap pengadu (Pasal 29 UU 1/2023). Pengaduan dapat ditarik dalam 3 bulan sejak diajukan, dan yang sudah ditarik tidak dapat diajukan lagi (Pasal 30). Pada unggahan yang menyebar, pertanyaan "kapan tepatnya korban mengetahui" bisa menjadi perdebatan; sebagai kehati-hatian umum, hitunglah dari tanggal pertama Anda melihat atau diberi tahu.

Syarat formal yang sering terlewat

Soal tempat melapor, kepolisian memiliki kanal pengaduan khusus perkara siber, yang menurut pemberitaan bernama patrolisiber.id. Kami tidak dapat membuka laman resminya saat riset, sehingga alur terkini dan persyaratannya perlu diperiksa langsung. Kami juga tidak membahas kantor tujuan, biaya, dan keharusan mediasi, karena belum kami riset. Perkara yang bersifat delik aduan tetap memerlukan pengaduan dari orang yang berhak, apa pun kanal yang dipakai.

Jalur Perdata dan Penyelesaian Lain

Selain pidana, penghinaan juga dapat dibawa ke jalur perdata. Tujuannya berbeda: bukan menghukum pelaku dengan pidana, melainkan meminta ganti kerugian dan pemulihan nama baik. Jalur ini sering dipertimbangkan oleh orang yang lebih mengutamakan pemulihan daripada proses pidana.

Dasar gugatan

Dua pasal KUHPerdata yang paling sering disebut adalah Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 1372 tentang penghinaan. Menurut kutipan di ulasan hukumonline, Pasal 1372 berbunyi bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Kutipan ini dari sumber sekunder, bukan dari naskah KUHPerdata, dan perlu dicocokkan sebelum dijadikan rujukan. Teks Pasal 1380 yang sering dikaitkan dengan daluwarsa gugatan penghinaan tidak berhasil kami temukan dari sumber yang dapat kami buka, sehingga kami tidak menuliskan jangka waktunya.

Perbedaan jalur ini penting karena keduanya tidak otomatis saling meniadakan, dan memilih salah satunya membawa konsekuensi yang berbeda. Bagaimana keduanya berinteraksi dalam satu peristiwa tidak kami bahas karena belum ada sumber yang kami baca.

Penyelesaian di luar pengadilan

Dalam praktik, banyak sengketa unggahan berakhir lewat klarifikasi atau permintaan maaf. Surat peringatan tertulis (somasi) yang meminta unggahan dihapus atau diklarifikasi juga lazim digunakan sebelum menempuh proses hukum. Pilihan ini bukan syarat undang-undang dan tidak menghentikan tenggat mengadu. Pengaduan pidana yang sudah diajukan dapat ditarik dalam 3 bulan (Pasal 30 UU 1/2023), dan menurut KUHAP baru penyidikan dapat dihentikan bila pengaduan ditarik. Pendekatan keadilan restoratif dibahas terpisah dan belum kami tautkan.

Jika Anda yang Dilaporkan karena Unggahan

Dilaporkan karena unggahan tidak berarti Anda bersalah. Istilah yang dipakai berubah menurut tahap perkara, dan memakai istilah yang tepat menghindarkan kita dari menyebut seseorang bersalah sebelum pengadilan memutus.

Beberapa hal praktis yang bersifat umum dan bukan nasihat untuk perkara tertentu:

• Simpan salinan unggahan Anda sendiri, lengkap dengan tanggal dan komentar yang ada, sebelum mengubah atau menghapusnya. Penghapusan tidak menghapus salinan yang sudah disimpan pihak lain, dan kami tidak dapat memastikan pengaruhnya terhadap proses.
• Catat tanggal dan isi panggilan atau surat dari kepolisian.
• Orang yang diperiksa berhak didampingi advokat. Pasal rujukannya belum kami verifikasi, jadi tidak kami kutip.
• Pengaduan dapat ditarik dalam 3 bulan sejak diajukan (Pasal 30 UU 1/2023). Penarikan adalah keputusan pengadu, bukan sesuatu yang dapat dipaksakan.
• Pengecualian kepentingan umum dan terpaksa membela diri (bagian 3) menjadi bahan yang biasa dipertimbangkan pembela. Itu bukan strategi pembelaan untuk perkara tertentu.

Salah kaprah di media sosial

Ketuk setiap butir untuk membaca koreksinya.

Ringkasan dan Langkah yang Bisa Dikerjakan

Untuk unggahan baru sejak 2 Januari 2026, rujukan utama pencemaran nama baik di media sosial adalah Pasal 433 jo. Pasal 441 UU 1/2023, sedangkan Pasal 27A UU ITE berada dalam posisi peralihan menurut Pasal II UU 1/2024, dan status akhirnya belum dapat kami pastikan dari naskah. Prosesnya delik aduan dengan tenggat 6 bulan dan batas menarik pengaduan 3 bulan. Bukti digital perlu diamankan lebih dulu, dan melapor ke platform adalah jalur terpisah yang tidak menghentikan tenggat.

Langkah yang bisa dikerjakan pembaca, sebagai persiapan umum dan bukan strategi perkara:

• Simpan tangkapan layar, tautan, dan rekaman layar unggahan sebelum melapor atau meminta penghapusan.
• Catat tanggal pertama Anda mengetahui unggahan dan hitung batas 6 bulan.
• Periksa apakah korbannya orang perseorangan, bukan lembaga, korporasi, profesi, atau jabatan.
• Laporkan ke platform bila ingin kontennya diturunkan, dan catat nomor tiketnya.
• Konsultasikan pilihan jalur hukum dengan advokat sebelum mengambil keputusan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Mustafa Mytiba. Untuk perkara Anda sendiri, Anda dapat berkonsultasi dengan kami melalui halaman Jasa Pengacara Jakarta Selatan atau Jakarta Timur.