Sejak 2 Januari 2026, hukum pidana Indonesia memasuki fase baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah efektif berlaku dan menggantikan kerangka KUHP lama yang berakar pada Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial. Namun membaca KUHP Indonesia terbaru pada 2026 tidak cukup hanya membuka UU Nomor 1 Tahun 2023. Sebelum berlaku, sebagian ketentuannya telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perubahan ini bukan sekadar pergantian nomor pasal. KUHP Nasional membawa sistem baru mengenai asas pidana, pertanggungjawaban, pemidanaan, korporasi, kategori denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, hingga kedudukan pidana mati. Buku Kesatu bahkan menjadi pedoman umum bagi penerapan ketentuan pidana di luar KUHP sepanjang undang-undang khusus tidak menentukan lain.

Apa Itu KUHP Indonesia Terbaru?

KUHP Indonesia terbaru adalah KUHP Nasional yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dan berlaku sejak 2 Januari 2026. Status resmi peraturan menunjukkan undang-undang tersebut berlaku dan telah diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Karena itu, ketika membahas suatu tindak pidana pada 2026, praktisi tidak boleh hanya mengutip KUHP lama atau teks awal UU 1/2023 tanpa memeriksa apakah ketentuan yang digunakan telah mengalami penyesuaian.

Kapan KUHP Baru Mulai Berlaku?

UU Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan pada 2 Januari 2023. Pasal 624 menetapkan undang-undang tersebut mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan. Dengan demikian, tanggal efektifnya adalah 2 Januari 2026.

Pada tanggal yang sama, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga mulai berlaku. Undang-undang ini diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan pidana di berbagai undang-undang dan peraturan daerah dengan sistem Buku Kesatu KUHP Nasional serta melakukan sejumlah penyesuaian terhadap KUHP itu sendiri.

Mengapa Indonesia Mengganti KUHP Lama?

KUHP Nasional dibentuk untuk mengganti hukum pidana warisan kolonial dan membangun sistem yang lebih sesuai dengan konstitusi, Pancasila, perkembangan masyarakat, serta teori pemidanaan modern. Pembaruannya mencakup konsolidasi aturan umum, perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi, jenis sanksi yang lebih beragam, dan orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata menempatkan penjara sebagai jawaban utama.

Perubahan tersebut juga memaksa aparat penegak hukum, advokat, jaksa, hakim, perusahaan, dan masyarakat untuk mengubah kebiasaan membaca pasal. Nomor pasal yang selama puluhan tahun dikenal publik bisa berubah. Contohnya, penadahan yang dahulu dikenal melalui Pasal 480 KUHP kini diatur dalam ketentuan KUHP Nasional. Lihat juga pembahasan Pasal 480 KUHP dan penadahan.

Struktur KUHP Nasional: Buku Kesatu dan Buku Kedua

KUHP Nasional terdiri dari dua buku besar.

Buku Kesatu: Aturan Umum

Buku Kesatu memuat fondasi sistem hukum pidana: ruang lingkup berlakunya hukum pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, jenis pidana dan tindakan, percobaan, penyertaan, korporasi, alasan pembenar dan pemaaf, gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, serta istilah-istilah penting.

Kedudukannya sangat strategis karena aturan umum ini juga menjadi pedoman bagi undang-undang pidana di luar KUHP kecuali undang-undang khusus menentukan lain. Artinya, memahami Buku Kesatu menjadi syarat untuk membaca banyak tindak pidana khusus setelah 2 Januari 2026.

Buku Kedua: Tindak Pidana

Buku Kedua memuat rumusan berbagai tindak pidana, mulai dari tindak pidana terhadap negara, ketertiban umum, tubuh, nyawa, harta benda, kesusilaan, pemalsuan, penipuan, penggelapan, penadahan, dan berbagai kelompok delik lainnya.

Asas Legalitas Tetap Menjadi Fondasi

Prinsip pokok hukum pidana tetap: seseorang tidak dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas menjaga agar negara tidak menciptakan pidana secara sewenang-wenang setelah suatu perbuatan terjadi.

Dalam praktik, isu legalitas harus dibaca bersama waktu kejadian atau tempus delicti. Pertanyaan pentingnya bukan hanya “pasal apa yang berlaku sekarang?”, tetapi juga “kapan perbuatan dilakukan?” dan “adakah perubahan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa?”.

Asas Lex Mitior: Ketika Hukum Berubah

Peralihan dari KUHP lama ke KUHP Nasional membuat asas lex mitior sangat penting. Jika setelah perbuatan dilakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum harus memperhatikan ketentuan yang lebih menguntungkan pelaku sesuai syarat yang ditetapkan KUHP.

Karena itu, perkara yang perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026 tetapi diperiksa setelah tanggal tersebut tidak boleh dianalisis secara mekanis. Advokat dan penuntut umum perlu membandingkan rumusan lama dan baru, unsur, ancaman pidana, sifat delik, serta ketentuan peralihan. Pembahasan lebih spesifik dapat dibaca pada artikel Asas Lex Mitior dalam KUHP Baru.

Pertanggungjawaban Pidana: Tidak Cukup Hanya Ada Perbuatan

Hukum pidana modern membedakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tidak setiap orang yang secara faktual terkait suatu peristiwa otomatis dapat dipidana. Harus diperiksa unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesengajaan atau kealpaan apabila dipersyaratkan, serta kemungkinan adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Dalam perkara pidana, pembuktian keadaan batin atau mens rea sering menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau hanya kesalahan administratif, pelanggaran kontraktual, atau risiko bisnis. Pembacaan ini penting terutama dalam tindak pidana ekonomi dan korporasi.

Korporasi Dapat Menjadi Subjek Tindak Pidana

Salah satu ciri penting KUHP Nasional adalah pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih sistematis di Buku Kesatu. Korporasi tidak lagi dipandang hanya sebagai latar belakang tindakan pengurus. Dalam kondisi tertentu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, demikian pula pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pihak terkait sesuai konstruksi deliknya.

Namun penetapan korporasi sebagai pelaku harus tetap didasarkan pada unsur dan standar pertanggungjawaban yang berlaku. Tidak setiap kesalahan pegawai otomatis menjadi kesalahan pidana korporasi.

Jenis Pidana Pokok dalam KUHP Nasional

Pasal 65 KUHP mengatur lima jenis pidana pokok, yaitu:

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

Urutannya menunjukkan tingkat berat-ringannya pidana. Kehadiran pidana pengawasan dan kerja sosial memperlihatkan bahwa sistem baru berusaha menyediakan alternatif di luar penjara untuk kondisi yang memenuhi syarat.

Apa Saja Pidana Tambahan?

Pasal 66 mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan dapat dijatuhkan ketika pidana pokok saja dipandang tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Pidana Mati Tidak Lagi Ditempatkan sebagai Pidana Pokok

KUHP Nasional menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 98 menempatkan pidana mati sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

Pasal 100 mengatur kemungkinan pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan antara lain penyesalan dan harapan perbaikan diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung.

Dengan desain ini, pidana mati tetap ada dalam hukum positif, tetapi posisinya tidak lagi identik dengan konstruksi lama.

Pidana Penjara dalam Sistem Baru

Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Secara umum, pidana penjara waktu tertentu paling lama 15 tahun dan dalam keadaan yang ditentukan dapat mencapai 20 tahun. Sistem baru juga memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan alternatif tertentu terhadap pidana penjara pendek apabila syarat undang-undangnya terpenuhi.

Ini menunjukkan orientasi pemidanaan mulai bergerak dari paradigma “semakin lama dipenjara semakin adil” menuju penilaian yang lebih proporsional terhadap kesalahan, dampak tindak pidana, keadaan pelaku, dan tujuan pemidanaan.

Kategori Denda dalam KUHP Terbaru

KUHP Nasional menggunakan sistem kategori agar nilai denda lebih mudah disesuaikan dan tidak cepat kehilangan relevansi akibat perubahan ekonomi.

UU Nomor 1 Tahun 2026 kemudian menyesuaikan banyak ancaman pidana dalam undang-undang di luar KUHP agar sejalan dengan sistem kategori ini. Karena itu, ketika menemukan ancaman denda dalam perkara khusus, praktisi perlu memeriksa aturan penyesuaiannya, bukan hanya undang-undang sektoral versi lama.

Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial

Pidana pengawasan dan kerja sosial merupakan bagian penting dari pendekatan baru. Keduanya membuka ruang pemidanaan yang tidak selalu berupa pencabutan kemerdekaan dalam lembaga pemasyarakatan.

Penerapannya tidak otomatis. Hakim tetap harus memperhatikan ancaman delik, syarat undang-undang, keadaan terdakwa, kepentingan korban, dan tujuan pemidanaan. Namun secara kebijakan, hadirnya alternatif ini menunjukkan keinginan mengurangi ketergantungan sistem pada pidana penjara, khususnya untuk perkara yang memungkinkan respons yang lebih proporsional.

Bagaimana KUHP Mengatur Hukum yang Hidup dalam Masyarakat?

KUHP Nasional mengakui ruang tertentu bagi hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Bagian ini harus dibaca sangat hati-hati. Pengakuan tersebut bukan berarti setiap kebiasaan lokal dapat serta-merta digunakan untuk memidana seseorang.

Penerapannya terikat pada batas dan mekanisme undang-undang, termasuk kesesuaian dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum. Setelah perubahan dan penyesuaian 2026, praktisi juga perlu memeriksa aturan pelaksana dan peraturan daerah yang relevan sebelum menyimpulkan suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup.

KUHP Nasional dan Undang-Undang Pidana Khusus

Berlakunya KUHP Nasional tidak berarti seluruh undang-undang pidana khusus hilang. Tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, pencucian uang, kekerasan seksual, dan berbagai tindak pidana khusus tetap memiliki undang-undang sektoral.

Yang berubah adalah hubungan sistemiknya. Buku Kesatu KUHP menjadi pedoman umum bagi undang-undang di luar KUHP kecuali ditentukan lain. UU Nomor 1 Tahun 2026 kemudian melakukan penyesuaian untuk mencegah duplikasi, disparitas, dan benturan aturan.

KUHP Lama vs KUHP Nasional

Apakah Nomor Pasal Lama Masih Bisa Dipakai?

Untuk perbuatan setelah 2 Januari 2026, dasar utama harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam KUHP Nasional dan aturan khusus terkait. Nomor pasal lama tetap penting untuk membaca perkara dengan tempus delicti sebelum KUHP Nasional berlaku, untuk perbandingan, dan untuk memahami yurisprudensi lama.

Inilah alasan artikel hukum pada 2026 harus membedakan secara jelas antara “Pasal KUHP lama” dan “pasal yang berlaku sekarang”. Menyebut pasal lama tanpa menjelaskan statusnya berisiko menyesatkan pembaca.

Bagaimana Jika Perbuatannya Terjadi Sebelum 2 Januari 2026?

Jika perbuatan dilakukan sebelum KUHP Nasional berlaku tetapi pemeriksaan atau persidangan berlangsung setelahnya, jangan langsung menggunakan satu rezim hukum. Harus dianalisis:

• kapan perbuatan terjadi;
• pasal yang berlaku saat perbuatan dilakukan;
• rumusan pasal baru;
• perbedaan unsur dan ancaman;
• ketentuan peralihan;
• apakah terdapat hukum yang lebih menguntungkan terdakwa.

Perbandingan ini dapat mengubah strategi pembelaan maupun konstruksi tuntutan.

Hubungan KUHP Baru dengan KUHAP Baru

KUHP mengatur hukum pidana materiil: perbuatan apa yang merupakan tindak pidana, siapa yang dapat bertanggung jawab, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. KUHAP mengatur bagaimana proses penegakannya dilakukan.

Sejak 2 Januari 2026, pembacaan hukum pidana juga harus memperhatikan rezim hukum acara pidana terbaru. Tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pembuktian, hingga persidangan tidak boleh dianalisis hanya berdasarkan kebiasaan lama. Lihat panduan lengkap Hukum Acara Pidana.

Contoh Penerapan: Penadahan

Dalam KUHP lama, masyarakat mengenal penadahan melalui Pasal 480. Dalam KUHP Nasional, nomor dan konstruksi pasalnya berubah. Seorang pembeli barang bekas tidak otomatis menjadi penadah hanya karena barang tersebut ternyata hasil tindak pidana. Penuntut umum tetap harus membuktikan unsur yang dipersyaratkan, termasuk keadaan bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga asal barang sesuai rumusan yang berlaku.

Contoh ini menunjukkan bahwa perubahan KUHP bukan semata soal mengganti nomor. Unsur, istilah, ancaman, dan struktur sistem harus dibaca ulang.

Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Setelah KUHP Berlaku

KUHP Nasional tetap dapat diuji terhadap UUD 1945. Pada 2025–2026, Mahkamah Konstitusi telah memutus sejumlah pengujian terhadap pasal KUHP, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan ketentuan lain. Artinya, teks UU 1/2023 tidak boleh diperlakukan sebagai dokumen statis.

Sebelum menggunakan pasal dalam pendapat hukum, dakwaan, pledoi, atau artikel publik, status konstitusional pasal perlu diperiksa apabila pernah menjadi objek pengujian MK.

Apa yang Harus Diperiksa Saat Menghadapi Perkara Pidana pada 2026?

Setidaknya ada enam pemeriksaan dasar. Pertama, tentukan tempus delicti. Kedua, pastikan pasal materiil terbaru. Ketiga, periksa UU 1/2026 dan undang-undang khusus. Keempat, bandingkan jika terdapat perubahan hukum. Kelima, periksa unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Keenam, pastikan prosedur penegakan hukum mengikuti hukum acara yang berlaku.

Langkah sederhana ini penting karena kesalahan memilih rezim hukum dapat memengaruhi penetapan pasal, ancaman pidana, penahanan, strategi pembuktian, sampai putusan.

FAQ KUHP Indonesia Terbaru

KUHP baru mulai berlaku kapan?

KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Apakah KUHP lama masih berlaku?

Sebagai rezim umum untuk perbuatan baru setelah 2 Januari 2026, KUHP lama telah digantikan. Namun ketentuan lama masih relevan untuk analisis perbuatan yang terjadi sebelum tanggal tersebut, khususnya bersama aturan peralihan dan asas lex mitior.

Apakah UU Nomor 1 Tahun 2023 sudah pernah diubah?

Ya. Status resmi peraturan mencatat UU Nomor 1 Tahun 2023 telah diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Apa saja pidana pokok dalam KUHP baru?

Pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Apakah pidana mati dihapus?

Tidak. Pidana mati tetap dikenal tetapi ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Berapa lama masa percobaan pidana mati?

Pasal 100 mengatur masa percobaan selama 10 tahun apabila syarat yang ditentukan terpenuhi dan dicantumkan dalam putusan.

Apakah perusahaan bisa dipidana?

Bisa apabila syarat pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi.

Apakah semua tindak pidana sekarang ada di KUHP?

Tidak. Banyak tindak pidana khusus tetap diatur dalam undang-undang sektoral. Buku Kesatu KUHP menjadi pedoman umum kecuali undang-undang khusus menentukan lain.

Apa fungsi UU Nomor 1 Tahun 2026?

Undang-undang ini menyesuaikan ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang dan peraturan daerah dengan sistem Buku Kesatu KUHP serta menyesuaikan beberapa ketentuan dalam KUHP.

Apakah pasal KUHP bisa berubah karena putusan MK?

Bisa. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945, tidak mengikat, atau konstitusional bersyarat. Status putusan terbaru harus diperiksa ketika menggunakan pasal tertentu.

Kesimpulan

KUHP Indonesia terbaru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 merupakan perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional. Perubahannya mencakup bukan hanya nomor pasal, tetapi juga asas pertanggungjawaban, jenis pidana, kedudukan korporasi, sistem denda, alternatif pemidanaan, dan hubungan antara KUHP dengan undang-undang pidana khusus.

Karena UU Nomor 1 Tahun 2023 telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 dan sejumlah pasalnya juga menjadi objek pengujian Mahkamah Konstitusi, penggunaan KUHP pada 2026 harus dilakukan dengan memeriksa teks hukum terkini, tempus delicti, ketentuan peralihan, putusan MK, dan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam perkara konkret, jangan menentukan pasal hanya berdasarkan nomor yang selama ini dikenal. Pemeriksaan unsur, waktu kejadian, perubahan hukum, dan ketentuan khusus dapat menentukan apakah pasal tersebut tepat diterapkan dan seberapa besar ancaman pidana yang sesungguhnya.

Referensi Hukum Utama

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
• Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Nomor 1 Tahun 2023.
• Publikasi resmi Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum mengenai implementasi KUHP Nasional.