Pendahuluan

Perjalanan ibadah umrah merupakan impian banyak umat Islam. Tidak sedikit masyarakat yang menabung bertahun-tahun demi dapat berangkat ke Tanah Suci bersama keluarga. Karena itu, ketika dana yang telah disetorkan untuk perjalanan ibadah justru berujung pada kegagalan keberangkatan, persoalan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga luka psikologis yang mendalam.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah yang menyeret Hanania Group menjadi salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik pada tahun 2026. Kasus ini mencuat setelah calon jemaah melaporkan bahwa mereka tidak diberangkatkan sesuai jadwal meskipun telah melakukan pembayaran untuk paket perjalanan umrah. Angka 128 orang dan Rp12,145 miliar yang diberitakan pada akhir Mei berasal dari satu laporan polisi dengan pelapor berinisial JSP, bukan angka final seluruh korban.

Pembaruan 5 September 2026: data perkara berkembang cepat. Dalam paparan Polda Metro Jaya pada 18 Juni 2026, penyidik menyebut 1.479 jemaah gagal berangkat dan prakiraan awal kerugian sekitar Rp95,22 miliar. Pada 1 Juli 2026, kepolisian menyatakan telah memeriksa 124 saksi, menerima kuasa yang mewakili 1.430 korban, memblokir tiga rekening perusahaan dan dua rekening pribadi, serta mendalami dugaan TPPU bersama PPATK. Seluruh angka tersebut masih merupakan data penyidikan yang dapat berubah, bukan putusan pengadilan.

Peristiwa ini kembali mengingatkan masyarakat pada berbagai kasus biro perjalanan umrah bermasalah yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum berulang kali menangani laporan terkait kegagalan keberangkatan jemaah akibat dugaan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan perjalanan ibadah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen jasa perjalanan umrah masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan akses ibadah yang mudah dan terjangkau. Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan dan kurangnya kehati-hatian calon jemaah sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kasus Hanania Group menarik untuk dikaji bukan hanya dari sisi kronologi peristiwanya, tetapi juga dari perspektif hukum. Apakah perkara ini semata-mata merupakan kegagalan bisnis yang berujung wanprestasi? Ataukah terdapat unsur-unsur tindak pidana penipuan, penggelapan, bahkan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang sedang didalami penyidik?

Artikel ini akan mengulas kronologi kasus Hanania Group, modus yang diduga digunakan, kerugian yang dialami para jemaah, serta berbagai aspek hukum yang relevan berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan regulasi penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia.

Mengenal Hanania Group dan Layanan yang Ditawarkan

Profil Singkat Hanania Group

Hanania Group merupakan nama usaha yang digunakan oleh PT Khazanah Tamma Internasional dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Nama perusahaan ini menjadi sorotan setelah Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan penyidikan terhadap dugaan penipuan dan penggelapan dana calon jemaah umrah yang tidak diberangkatkan sesuai jadwal keberangkatan yang telah dijanjikan.

Dalam perkembangan penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Utama Hanania Group, Ahmad Syah Farhan Rachman (ASF/ASFR), sebagai tersangka pada 29 Mei 2026. Perkembangan berikutnya pada Juli 2026 menyebut komisaris perusahaan berinisial F juga ditetapkan sebagai tersangka; pada 2 Agustus 2026 kepolisian menyatakan F menjalani penahanan kota. Penetapan tersangka merupakan tahap proses pidana dan tidak sama dengan putusan bersalah.

Meskipun proses hukum masih berjalan dan asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati, penetapan tersangka menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menilai telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

Paket Umrah yang Dipasarkan

Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Hanania Group menawarkan berbagai paket perjalanan umrah melalui media sosial, khususnya Instagram. Promosi tersebut dilakukan melalui brosur digital yang menampilkan berbagai pilihan program perjalanan dengan harga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat.

Paket yang ditawarkan memiliki variasi harga mulai dari sekitar Rp29 juta hingga Rp46 juta per orang. Selain paket reguler, perusahaan juga menawarkan paket premium dan VIP dengan tambahan fasilitas tertentu.

Tidak hanya itu, beberapa paket juga disebut menawarkan program wisata ke sejumlah negara selain Arab Saudi. Strategi pemasaran semacam ini lazim digunakan oleh biro perjalanan untuk menarik minat calon jemaah yang menginginkan pengalaman perjalanan religi sekaligus wisata internasional.

Dari perspektif bisnis, penawaran paket dengan variasi harga dan fasilitas sebenarnya merupakan praktik yang sah dan umum dilakukan dalam industri perjalanan umrah. Namun persoalan hukum muncul ketika terdapat dugaan bahwa dana yang telah dibayarkan oleh calon jemaah tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan pemberangkatan.

Target Pasar dan Daya Tarik Penawaran

Jika dicermati, rentang harga yang ditawarkan Hanania Group berada pada segmen pasar menengah. Kelompok masyarakat yang menjadi target utama umumnya adalah calon jemaah yang menginginkan fasilitas lebih baik dibanding paket ekonomi, namun tetap mencari harga yang relatif kompetitif dibandingkan biro perjalanan lain.

Daya tarik utama promosi tersebut diduga terletak pada kombinasi antara:

• Harga yang kompetitif;
• Variasi pilihan paket;
• Fasilitas premium;
• Program wisata tambahan;
• Promosi yang aktif melalui media sosial.

Dalam praktik pemasaran modern, media sosial memang menjadi salah satu sarana yang paling efektif untuk menjangkau calon konsumen. Akan tetapi, kasus Hanania Group menunjukkan bahwa popularitas promosi di media sosial tidak selalu menjadi indikator bahwa sebuah layanan akan berjalan sesuai dengan yang dijanjikan.

Bagi calon jemaah umrah, legalitas perusahaan, rekam jejak penyelenggaraan perjalanan, serta transparansi pengelolaan dana jauh lebih penting dibanding sekadar penawaran harga menarik.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keputusan untuk memilih biro perjalanan umrah harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan administratif, bukan hanya berdasarkan promosi yang beredar di internet.

Kronologi Lengkap Kasus Hanania Group

Awal Promosi dan Penawaran Paket Umrah

Kasus Hanania Group bermula dari kegiatan promosi paket perjalanan umrah yang dilakukan melalui media sosial. Berdasarkan keterangan resmi Polda Metro Jaya, perusahaan menawarkan berbagai paket perjalanan umrah melalui brosur yang dipublikasikan pada akun Instagram mereka. Paket yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari paket reguler, premium, VIP, hingga paket yang disertai perjalanan wisata ke beberapa negara. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp29 juta hingga Rp46 juta per jemaah.

Dalam dunia bisnis perjalanan ibadah, promosi semacam ini merupakan hal yang lazim. Persaingan antar biro perjalanan umrah semakin ketat sehingga setiap penyelenggara berusaha menawarkan fasilitas terbaik dengan harga yang kompetitif. Namun justru pada titik inilah masyarakat perlu berhati-hati.

Harga yang menarik sering kali menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan calon jemaah. Tidak sedikit masyarakat yang memilih biro perjalanan berdasarkan promosi di media sosial tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai legalitas perusahaan, pengalaman operasional, kondisi keuangan, hingga rekam jejak keberangkatan jemaah sebelumnya.

Dalam kasus Hanania Group, promosi yang dilakukan berhasil menarik minat ratusan calon jemaah untuk mendaftarkan diri mengikuti program umrah yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, setiap informasi yang disampaikan dalam promosi memiliki konsekuensi hukum. Apabila suatu perusahaan menawarkan fasilitas tertentu, jadwal tertentu, atau layanan tertentu, maka perusahaan tersebut pada prinsipnya berkewajiban memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada konsumen.

Karena itu, promosi bukan sekadar alat pemasaran, melainkan bagian dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Proses Pendaftaran Jamaah

Setelah melihat promosi yang ditawarkan, para calon jemaah kemudian melakukan pendaftaran untuk mengikuti program umrah yang diselenggarakan Hanania Group.

Menurut keterangan penyidik yang dipublikasikan pada awal Juni 2026, sejumlah calon jemaah melakukan pembayaran pada Februari 2026 untuk jadwal keberangkatan Maret, April, Juni, dan Juli 2026.

Secara hukum, ketika calon jemaah melakukan pendaftaran dan menyetorkan dana perjalanan, pada saat itu telah lahir hubungan hukum antara penyelenggara perjalanan dan konsumen.

Hubungan hukum tersebut setidaknya melahirkan beberapa kewajiban utama bagi penyelenggara, antara lain:

• Menyediakan tiket perjalanan;
• Mengurus visa umrah;
• Menyediakan akomodasi;
• Menyediakan transportasi;
• Memberangkatkan jemaah sesuai jadwal;
• Memberikan pelayanan sebagaimana dijanjikan.

Sebaliknya, kewajiban calon jemaah adalah membayar biaya perjalanan sesuai kesepakatan.

Apabila kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya masing-masing, maka hubungan hukum tersebut berakhir secara normal melalui keberangkatan dan pelaksanaan ibadah umrah.

Namun apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka timbul konsekuensi hukum berupa wanprestasi atau bahkan pidana apabila ditemukan unsur penipuan atau penggelapan.

Pembayaran dan Pelunasan Biaya Umrah

Tahap berikutnya adalah pembayaran biaya perjalanan umrah oleh para calon jemaah.

Berdasarkan data yang diungkap penyidik, seluruh korban telah melakukan pembayaran sesuai paket yang dipilih. Nilai pembayaran bervariasi sesuai jenis paket yang ditawarkan oleh Hanania Group.

Dalam praktik penyelenggaraan umrah, dana yang diterima dari jemaah seharusnya dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional, antara lain:

• Pembelian tiket pesawat;
• Pemesanan hotel;
• Pengurusan visa;
• Transportasi lokal;
• Konsumsi;
• Handling keberangkatan.

Karena itulah pengelolaan dana jemaah harus dilakukan secara profesional dan transparan.

Dalam kasus ini, persoalan mulai muncul ketika para jemaah yang telah melakukan pembayaran ternyata tidak memperoleh keberangkatan sesuai jadwal yang telah dijanjikan.

Kondisi tersebut kemudian menjadi titik awal munculnya konflik antara jemaah dan pihak penyelenggara.

Munculnya Kendala Keberangkatan

Masalah mulai terlihat ketika jadwal keberangkatan yang dijanjikan tidak terlaksana.

Menurut keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, calon jemaah yang seharusnya berangkat pada Maret dan April 2026 ternyata tidak diberangkatkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Bagi sebagian orang, penundaan keberangkatan mungkin dianggap sebagai persoalan administratif biasa.

Namun dalam konteks perjalanan ibadah umrah, penundaan memiliki dampak yang jauh lebih besar.

Banyak jemaah yang telah:

• Mengajukan cuti kerja;
• Menjual aset;
• Mengatur jadwal keluarga;
• Menyiapkan perlengkapan ibadah;
• Menyesuaikan kondisi kesehatan.

Karena itu, kegagalan keberangkatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial tetapi juga mengganggu rencana kehidupan para calon jemaah.

Pada tahap ini, pertanyaan hukum yang mulai muncul adalah apakah penundaan tersebut terjadi karena kendala operasional yang masih dapat dipertanggungjawabkan atau justru menunjukkan adanya penyalahgunaan dana sejak awal.

Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi salah satu fokus utama penyidikan.

Penundaan Keberangkatan yang Berulang

Permasalahan semakin serius ketika para jemaah tidak memperoleh kepastian mengenai jadwal keberangkatan baru.

Dalam berbagai perkara biro perjalanan umrah bermasalah, pola yang sering muncul adalah pemberian janji keberangkatan baru secara berulang-ulang tanpa realisasi yang jelas.

Apabila penundaan terjadi sekali dan disertai penjelasan yang rasional, masyarakat mungkin masih dapat memahaminya.

Namun apabila penundaan terus berulang tanpa kepastian, kepercayaan konsumen akan hilang dan muncul dugaan bahwa terdapat persoalan yang lebih besar di balik kegagalan keberangkatan tersebut.

Kasus Hanania Group memperlihatkan pola serupa.

Jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan tidak memperoleh kepastian kapan mereka akan diberangkatkan. Situasi tersebut memicu keresahan yang kemudian berkembang menjadi laporan kepada aparat penegak hukum.

Keluhan Jamaah Mulai Bermunculan

Seiring berjalannya waktu, para calon jemaah mulai meminta penjelasan kepada pihak manajemen Hanania Group.

Mereka mempertanyakan:

• Mengapa keberangkatan tidak terlaksana;
• Di mana dana jemaah digunakan;
• Kapan jadwal keberangkatan baru ditetapkan;
• Apakah dana dapat dikembalikan apabila keberangkatan batal.

Menurut penyidik, para korban tidak memperoleh kepastian mengenai penggunaan dana yang telah mereka setorkan.

Ketidakjelasan tersebut memperburuk keadaan.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai layanan yang ditawarkan.

Ketika konsumen tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai hak-haknya, maka muncul dugaan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum tersebut.

Dari sinilah konflik yang semula bersifat administratif mulai berkembang menjadi dugaan tindak pidana.

Laporan Korban ke Polda Metro Jaya

Karena tidak memperoleh kejelasan dari pihak perusahaan, para korban akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan penyidik, laporan polisi diterima oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Mei 2026.

Laporan tersebut menjadi dasar bagi Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk memulai penyelidikan dan penyidikan.

Salah satu laporan dengan pelapor berinisial JSP mencatat sekitar 128 calon jemaah dan kerugian yang dilaporkan sekitar Rp12,145 miliar. Laporan lain dari pelapor berinisial NN berkaitan dengan dua calon jemaah yang telah membayar sekitar Rp78,8 juta tetapi tidak diberangkatkan sesuai jadwal. Karena data terus berkembang, kedua laporan awal ini tidak boleh dibaca sebagai jumlah keseluruhan korban perkara.

Masuknya laporan dari banyak korban sekaligus menunjukkan bahwa perkara ini bukan sekadar sengketa individual antara satu konsumen dan satu perusahaan.

Penyidik melihat adanya pola yang sama yang dialami oleh banyak calon jemaah.

Keadaan inilah yang membuat perkara mendapat perhatian serius dari kepolisian.

Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Setelah menerima laporan para korban, penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan berbagai alat bukti.

Kepolisian menetapkan Direktur Utama Hanania Group, Ahmad Syah Farhan Rachman (ASF/ASFR), sebagai tersangka pada 29 Mei 2026. Pada perkembangan berikutnya, komisaris perusahaan berinisial F juga ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tentu bukan akhir dari proses hukum.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seseorang tetap dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun penetapan tersangka menunjukkan bahwa penyidik menilai telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana.

Penyidik juga mulai menelusuri aliran dana yang berasal dari pembayaran para jemaah.

Langkah ini penting untuk menentukan apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan operasional umrah atau justru dialihkan untuk kepentingan lain.

Dugaan Penggunaan Dana Jemaah

Salah satu temuan penting dalam penyidikan adalah dugaan bahwa dana para jemaah digunakan untuk menutupi persoalan keuangan perusahaan dan kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan pemberangkatan umrah.

Apabila dugaan tersebut terbukti di persidangan, maka konsekuensi hukumnya dapat menjadi sangat serius.

Dalam praktik penyelenggaraan umrah, dana yang disetorkan jemaah memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu membiayai keberangkatan dan pelaksanaan ibadah.

Penggunaan dana untuk kepentingan lain tanpa persetujuan jemaah berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Karena itu, penelusuran aliran dana menjadi salah satu aspek yang paling menentukan dalam pembuktian perkara ini.

Barang Bukti yang Disita Penyidik

Dalam proses penyidikan, kepolisian menyita berbagai barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan umrah Hanania Group. Barang bukti tersebut antara lain:

• Dokumen perjalanan umrah;
• Perlengkapan umrah;
• 301 lembar visa jemaah;
• 102 bundel paspor calon jemaah.

Keberadaan visa dan paspor ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian karena dapat membantu penyidik menelusuri sejauh mana persiapan keberangkatan telah dilakukan dan bagaimana pengelolaan administrasi perjalanan para calon jemaah.

Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga dapat menjadi petunjuk mengenai jumlah jemaah yang terdampak serta aliran dana yang masuk ke perusahaan.

Dengan penyitaan berbagai alat bukti tersebut, penyidik berupaya membangun konstruksi perkara secara utuh untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana penipuan, penggelapan, maupun tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang sedang didalami.

Dugaan Modus yang Digunakan dalam Kasus Hanania Group

Kasus Hanania Group masih berada dalam proses hukum. Oleh karena itu, setiap analisis harus ditempatkan dalam kerangka dugaan berdasarkan fakta yang telah diungkap oleh penyidik. Namun demikian, dari kronologi yang telah dipublikasikan, terdapat sejumlah pola yang sering ditemukan dalam perkara biro perjalanan umrah bermasalah di Indonesia.

Pola-pola tersebut penting untuk dikaji karena dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mengalami peristiwa serupa di masa mendatang.

Janji Keberangkatan dengan Berbagai Pilihan Paket

Salah satu faktor yang menarik minat calon jemaah adalah adanya berbagai pilihan paket perjalanan dengan harga dan fasilitas yang beragam.

Dalam kasus Hanania Group, paket yang ditawarkan berkisar antara Rp29 juta hingga Rp46 juta dengan pilihan reguler, premium, VIP, hingga paket yang dilengkapi wisata ke beberapa negara.

Secara bisnis, strategi tersebut merupakan praktik yang lazim. Semakin banyak variasi paket, semakin luas pula segmen pasar yang dapat dijangkau.

Namun dalam praktiknya, penyelenggara perjalanan wajib memastikan bahwa seluruh paket yang dipasarkan benar-benar didukung oleh kemampuan operasional dan kondisi keuangan yang memadai.

Masalah muncul ketika jumlah penjualan paket tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pemberangkatan.

Dalam banyak kasus travel umrah bermasalah, promosi yang agresif justru menjadi instrumen untuk terus memperoleh dana baru dari calon jemaah.

Dana tersebut kemudian digunakan untuk menutup kewajiban lama sehingga perusahaan terlihat masih berjalan normal, padahal secara keuangan telah mengalami masalah serius.

Pola seperti ini sering disebut sebagai “cash flow dependency”, yaitu ketergantungan pada uang pelanggan baru untuk mempertahankan operasional perusahaan.

Apabila aliran pelanggan baru berhenti, maka sistem tersebut akan runtuh dengan sendirinya.

Harga dan Fasilitas yang Kompetitif

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan faktor yang paling menentukan keputusan konsumen.

Ketika calon jemaah melihat paket dengan fasilitas menarik dan harga yang relatif kompetitif, mereka cenderung lebih cepat mengambil keputusan.

Padahal dalam industri perjalanan umrah terdapat biaya-biaya tetap yang sulit ditekan secara signifikan, seperti:

• Tiket pesawat internasional;
• Hotel di Makkah dan Madinah;
• Visa;
• Transportasi lokal;
• Konsumsi;
• Handling bandara;
• Asuransi perjalanan.

Karena itu, calon jemaah perlu memahami bahwa harga yang terlalu murah dibanding harga pasar harus menjadi alarm awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, transparansi biaya merupakan aspek yang sangat penting. Konsumen berhak mengetahui bagaimana dana mereka digunakan dan apa saja fasilitas yang akan diperoleh.

Ketika informasi tersebut tidak disampaikan secara jelas, potensi sengketa di kemudian hari menjadi lebih besar.

Dugaan Penggunaan Dana untuk Kepentingan di Luar Pemberangkatan

Salah satu temuan yang disampaikan penyidik adalah dugaan bahwa dana jemaah digunakan untuk menutup persoalan keuangan perusahaan dan kebutuhan lain di luar pemberangkatan umrah.

Apabila dugaan ini terbukti melalui proses pembuktian di pengadilan, maka persoalannya tidak lagi sekadar keterlambatan keberangkatan.

Masalahnya berubah menjadi dugaan penyalahgunaan dana yang dipercayakan oleh para calon jemaah.

Dalam hubungan antara biro perjalanan dan jemaah, terdapat unsur kepercayaan yang sangat besar.

Jemaah menyerahkan uang puluhan juta rupiah dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mewujudkan perjalanan ibadah mereka.

Ketika dana itu ternyata digunakan untuk kepentingan lain, maka kepercayaan tersebut menjadi rusak.

Dari sudut hukum pidana, aspek inilah yang sering menjadi titik pembeda antara sekadar wanprestasi dan tindak pidana.

Sulitnya Memperoleh Kepastian dan Pengembalian Dana

Fakta lain yang muncul dalam kronologi perkara adalah ketidakjelasan yang dialami para jemaah ketika meminta penjelasan kepada pihak manajemen.

Menurut penyidik, para korban tidak memperoleh kepastian mengenai penggunaan dana yang telah mereka setorkan.

Dalam banyak kasus serupa, ketidakjelasan informasi sering kali menjadi pemicu utama laporan pidana.

Pada awalnya korban masih berharap dapat diberangkatkan.

Namun ketika:

• Jadwal terus berubah;
• Penjelasan tidak jelas;
• Dana tidak dikembalikan;
• Komunikasi semakin sulit dilakukan;

maka korban mulai kehilangan kepercayaan dan memilih melapor kepada aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut terlihat pula dalam kasus Hanania Group yang akhirnya berujung pada laporan resmi ke Polda Metro Jaya.

Berapa Kerugian yang Dialami Para Jamaah?

Jumlah Korban yang Teridentifikasi

Angka awal 128 calon jemaah merujuk pada satu laporan dengan pelapor berinisial JSP. Data penyidikan kemudian berkembang: pada 18 Juni 2026 Polda Metro Jaya menyebut 1.479 jemaah dijadwalkan berangkat tetapi gagal berangkat, sedangkan jumlah korban masih berpotensi bertambah.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perkara ini bukanlah sengketa individual antara satu konsumen dan satu penyelenggara.

Sebaliknya, kasus ini menyangkut kepentingan puluhan keluarga yang telah mempercayakan dana mereka kepada biro perjalanan tersebut.

Dari perspektif hukum pidana, banyaknya jumlah korban menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat dugaan adanya pola tindakan yang sistematis.

Selain itu, semakin banyak korban yang melapor, semakin besar pula kemungkinan penyidik memperoleh alat bukti tambahan untuk mengungkap keseluruhan konstruksi perkara.

Kerugian Terverifikasi Mencapai Rp4,2 Miliar

Dalam konferensi pers 2 Juni 2026, penyidik menyebut kerugian yang ketika itu telah terverifikasi sebesar Rp4,2 miliar dari 38 korban yang diperiksa. Angka ini adalah potret tahap awal penyidikan, bukan nilai akhir perkara.

Istilah “terverifikasi” memiliki arti penting.

Angka tersebut bukan sekadar pengakuan korban, melainkan telah didukung oleh bukti-bukti yang diperiksa penyidik seperti:

• Bukti transfer;
• Kwitansi pembayaran;
• Perjanjian perjalanan;
• Dokumen keberangkatan;
• Identitas korban.

Karena itu, nilai kerugian yang terverifikasi biasanya menjadi dasar awal dalam proses pembuktian perkara.

Total Kerugian Diperkirakan Rp12,145 Miliar

Pada tahap yang sama, nilai kerugian yang dilaporkan dalam laporan awal disebut sekitar Rp12,145 miliar. Pada 18 Juni 2026, Polda Metro Jaya memperbarui prakiraan awal kerugian menjadi sekitar Rp95,22 miliar, termasuk Rp27,52 miliar kerugian teridentifikasi dari jemaah yang belum menerima pengembalian dana. Kedua angka berbeda karena tanggal dan cakupan datanya berbeda.

Jumlah tersebut tentu masih dapat berubah seiring bertambahnya laporan masyarakat dan perkembangan penyidikan.

Apabila angka tersebut benar-benar terbukti, maka kasus Hanania Group menjadi salah satu perkara umrah bermasalah dengan nilai kerugian yang sangat signifikan.

Besarnya kerugian juga dapat berpengaruh terhadap strategi hukum yang akan ditempuh para korban.

Selain proses pidana, para korban dapat mempertimbangkan berbagai upaya hukum perdata untuk memperoleh pemulihan hak-haknya.

Dampak Finansial bagi Korban

Kerugian yang dialami para jemaah tidak hanya dapat diukur melalui angka.

Banyak korban yang mengumpulkan dana umrah melalui:

• Tabungan bertahun-tahun;
• Hasil penjualan aset;
• Dana pensiun;
• Pinjaman keluarga;
• Hasil usaha kecil.

Bagi sebagian keluarga, dana Rp30 juta hingga Rp50 juta merupakan akumulasi kerja keras selama bertahun-tahun.

Karena itu, kegagalan keberangkatan bukan sekadar kehilangan uang.

Peristiwa tersebut juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga.

Tidak sedikit korban dalam perkara-perkara serupa yang akhirnya harus menunda rencana pendidikan anak, membatalkan investasi usaha, atau mengalami kesulitan keuangan akibat dana yang tidak kembali.

Dampak Psikologis dan Sosial

Aspek yang sering terlupakan dalam kasus perjalanan umrah bermasalah adalah dampak psikologis yang dialami korban.

Ibadah umrah memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi bagi umat Islam.

Banyak calon jemaah telah mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan religius sebelum keberangkatan.

Ketika keberangkatan gagal terlaksana, korban tidak hanya kehilangan uang tetapi juga mengalami:

• Kekecewaan mendalam;
• Stres;
• Rasa malu kepada keluarga;
• Kehilangan kepercayaan;
• Trauma untuk menggunakan jasa travel kembali.

Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami konflik keluarga karena dana yang digunakan merupakan dana bersama yang telah direncanakan untuk ibadah.

Karena itu, ketika membahas kerugian dalam perkara umrah bermasalah, pendekatan yang digunakan tidak boleh semata-mata ekonomis.

Kerugian immateriil yang dialami para korban sering kali jauh lebih besar dibanding nominal uang yang hilang.

Apakah Kasus Ini Dapat Dikategorikan sebagai Penipuan?

Pertanyaan hukumnya bukan sekadar apakah keberangkatan gagal, melainkan apakah fakta yang terbukti memenuhi unsur delik. Karena perbuatan yang dibahas berlangsung pada 2026, rujukan utamanya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dibaca bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam laporan awal perkara Hanania Group, kepolisian menyebut Pasal 492, Pasal 486, dan/atau Pasal 607 KUHP. Pasal-pasal tersebut masing-masing berkaitan dengan dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP lama tidak tepat dijadikan rujukan utama untuk perbuatan yang seluruhnya terjadi setelah KUHP Nasional berlaku.

Kegagalan memenuhi janji tetap dapat menjadi wanprestasi. Ia baru memasuki ranah pidana apabila alat bukti menunjukkan unsur delik, kesalahan pelaku, hubungan kausal antara perbuatan dan penyerahan dana, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Pengertian Penipuan Menurut Hukum Indonesia

Pasal 492 KUHP pada pokoknya mengatur perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, melalui nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, yang menggerakkan orang menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Dalam konteks travel umrah, kegagalan berangkat saja belum membuktikan penipuan. Penyidik harus menghubungkan representasi tertentu—misalnya mengenai jadwal, tiket, visa, hotel, kemampuan memberangkatkan, atau penggunaan dana—dengan keputusan masing-masing korban untuk membayar.

Unsur-Unsur yang Menjadi Fokus Penyidik

Agar konstruksi Pasal 492 tidak berhenti pada asumsi, pemeriksaan setidaknya perlu menjawab:

• informasi apa yang disampaikan sebelum pembayaran dan siapa yang menyampaikannya;
• apakah informasi tersebut palsu atau menyesatkan ketika disampaikan;
• apakah terdapat maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum;
• apakah korban membayar karena tergerak oleh informasi tersebut;
• ke mana dana mengalir dan siapa yang menguasai atau menikmatinya;
• apakah kegagalan timbul sejak awal atau baru terjadi karena persoalan operasional setelah perjanjian.

Bukti yang relevan dapat berupa brosur dan unggahan promosi, percakapan, invoice, bukti transfer, manifest, reservasi tiket dan hotel, dokumen visa, pembukuan, rekening penampungan, serta keterangan saksi dan ahli.

Analisis terhadap Fakta yang Terungkap

Fakta yang telah dipublikasikan—pembayaran jemaah, kegagalan keberangkatan, dugaan penggunaan dana untuk kelompok lain, dan pertumbuhan jumlah korban—merupakan indikator yang layak disidik. Namun indikator tersebut belum otomatis membuktikan semua unsur Pasal 492 terhadap setiap tersangka.

Pertanggungjawaban harus diindividualisasi: penyidik dan penuntut umum tetap perlu membuktikan perbuatan, pengetahuan atau kesengajaan dalam hukum pidana, kewenangan, peran, serta hubungan tiap orang atau korporasi dengan penerimaan dan penggunaan dana. Penetapan tersangka tidak sama dengan putusan bersalah.

Potensi Tindak Pidana Selain Penipuan

Kasus Hanania Group tidak hanya dikaitkan dengan dugaan penipuan.

Penyidik juga menerapkan dugaan tindak pidana lain yang dapat berdiri sendiri maupun berjalan bersamaan.

Hal ini menunjukkan bahwa perkara tersebut dipandang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi.

Dugaan Penggelapan

Pasal 486 KUHP pada pokoknya menuntut pembuktian bahwa pelaku secara melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain, sedangkan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana.

Pembeda pentingnya berada pada cara penguasaan awal. Dalam penipuan, penyerahan dana digerakkan oleh sarana tipu; dalam penggelapan, penguasaan awal dapat berlangsung sah atau berdasarkan kepercayaan, lalu timbul perbuatan memiliki secara melawan hukum. Penggunaan dana tidak sesuai peruntukan dapat menjadi bukti penting, tetapi tetap harus dihubungkan dengan sifat kepemilikan dana, perjanjian, rekening penampungan, serta tindakan konkret pelaku.

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk perbuatan pada 2026, ketentuan delik TPPU dalam Pasal 607 KUHP perlu dibaca bersama bagian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang masih berlaku. KUHP mencabut Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 sampai Pasal 5 UU TPPU, tetapi ketentuan lain mengenai pencegahan, penyidikan, pembuktian, PPATK, pemblokiran, dan penanganan aset tidak serta-merta hilang.

TPPU tidak otomatis terbukti hanya karena terdapat tindak pidana asal atau perpindahan dana. Harus dibuktikan pengetahuan atau alasan patut menduga bahwa harta berasal dari tindak pidana, disertai tindakan dan tujuan yang memenuhi rumusan delik—antara lain menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Penelusuran rekening, aset, transaksi kepada pihak terafiliasi, dan manfaat yang diterima menjadi penting.

Penerapan TPPU memperluas penelusuran aset, tetapi pengembalian uang korban tetap bergantung pada status barang bukti, putusan pengadilan, hak pihak ketiga yang beritikad baik, dan mekanisme pemulihan yang digunakan.

Pelanggaran Perlindungan Konsumen

Hubungan antara jemaah dan PPIU juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 memberi konsumen hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi. Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha beritikad baik, memberi informasi yang benar, melayani secara jujur, dan memberi ganti rugi apabila jasa tidak sesuai perjanjian.

Pasal 8 ayat (1) huruf f melarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dalam label, keterangan, iklan, atau promosi. Pasal 19 mengatur tanggung jawab ganti rugi, sedangkan Pasal 23 membuka gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan apabila pelaku usaha menolak atau tidak menanggapi tuntutan konsumen.

Dimensi perlindungan konsumen dapat berjalan berdampingan dengan pidana dan perdata, tetapi ganti rugi tidak lahir otomatis hanya dari adanya laporan polisi; dasar, jumlah, penerima, dan mekanisme pembayarannya tetap harus dibuktikan.

Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Umrah

Regulasi sektoral yang relevan bukan hanya UU Nomor 8 Tahun 2019. Untuk peristiwa 2026, undang-undang tersebut harus dibaca sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2025, bersama PP Nomor 38 Tahun 2021 dan PMA Nomor 6 Tahun 2021 yang masih tercatat berlaku.

PP Nomor 38 Tahun 2021 mewajibkan PPIU menggunakan rekening penampungan BPIU yang terpisah dari rekening operasional di luar kegiatan umrah. Karena itu, audit rekening penampungan, pencatatan jemaah, penggunaan BPIU, asuransi, serta kesesuaian jadwal dan fasilitas dengan perjanjian menjadi bagian penting pemeriksaan.

Pada 2026, fungsi pengawasan dan penanganan aduan PPIU berada pada Kementerian Haji dan Umrah, bukan lagi disebut secara umum sebagai Kementerian Agama. Pelanggaran sektoral dapat menimbulkan sanksi administratif dan, bila unsur undang-undangnya terpenuhi, konsekuensi perdata atau pidana.

Pertanggungjawaban Korporasi

Pasal 45 sampai Pasal 50 KUHP mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana serta dasar untuk menilai perbuatan dan kesalahan korporasi. Pertanggungjawaban tidak otomatis timbul hanya karena tindak pidana dilakukan oleh seorang direktur, dan juga tidak terbatas pada keadaan ketika keuntungan benar-benar masuk ke kas perusahaan.

Pemeriksaan perlu menilai apakah perbuatan dilakukan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, oleh pihak yang memiliki kedudukan fungsional atau bertindak untuk dan atas nama korporasi, diterima sebagai kebijakan, memberi manfaat, atau dibiarkan karena kegagalan pencegahan dan kepatuhan. Pertanggungjawaban dapat diarahkan kepada korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat sesuai peran yang terbukti.

Karena itu, struktur jabatan, kewenangan rekening, persetujuan transaksi, SOP, pembukuan, kebijakan pemasaran, mekanisme pengawasan, dan pihak yang menikmati hasil harus diperiksa secara terpisah.

Hak-Hak Jamaah yang Menjadi Korban

Dalam setiap kasus travel umrah bermasalah, fokus utama seharusnya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban.

Sering kali korban merasa tidak berdaya karena menganggap uang yang telah disetorkan tidak mungkin kembali.

Padahal hukum Indonesia menyediakan berbagai mekanisme perlindungan bagi korban.

Hak Memperoleh Informasi

Korban berhak mengetahui secara jelas:

• Status dana yang telah disetorkan;
• Perkembangan proses hukum;
• Posisi mereka dalam perkara;
• Mekanisme pengembalian kerugian.

Hak atas informasi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada setiap konsumen.

Hak Meminta Pengembalian Dana

Apabila layanan tidak diberikan sesuai perjanjian, jemaah pada prinsipnya dapat menuntut pengembalian dana dan/atau ganti rugi berdasarkan kontrak serta UU Perlindungan Konsumen. Besaran tuntutan harus didukung bukti pembayaran, isi paket, biaya tambahan, pengembalian sebagian yang telah diterima, dan kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat.

Penyitaan aset dalam perkara pidana tidak otomatis membuat dana kembali kepada korban. Korban perlu mengikuti pendataan resmi, menyerahkan bukti, memantau status aset, dan menilai apakah perlu menempuh tuntutan perdata atau mekanisme pemulihan lain.

Hak Mengajukan Gugatan Perdata

Gugatan perdata dapat digunakan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, pengembalian dana, dan/atau ganti rugi. Jalur perdata dan pidana dapat berjalan berdampingan karena objek pembuktiannya berbeda, tetapi strategi waktunya harus dikoordinasikan agar bukti tidak terpecah, tuntutan tidak saling bertentangan, dan tidak terjadi pemulihan ganda atas kerugian yang sama.

Hak Melapor kepada Aparat Penegak Hukum

Korban yang belum melapor tetap memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan kepada kepolisian.

Dalam kasus Hanania Group, Polda Metro Jaya membuka penanganan laporan dan kemudian menyediakan posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban. Informasi awal kepolisian menyebut pengaduan dapat disampaikan ke Subdirektorat Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan membawa data dan bukti pendukung; calon pelapor sebaiknya memastikan kembali kanal dan jam layanan terbaru sebelum datang.

Langkah ini penting agar penyidik memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai jumlah korban dan nilai kerugian yang sebenarnya.

Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Korban

Kasus Hanania Group menunjukkan bahwa korban perjalanan umrah bermasalah sering kali berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka kehilangan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Di sisi lain, mereka harus menghadapi proses hukum yang sering kali memakan waktu panjang.

Namun demikian, hukum Indonesia menyediakan sejumlah instrumen yang dapat digunakan korban untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pelaporan Pidana

Langkah pertama yang paling banyak ditempuh korban adalah membuat laporan kepada kepolisian.

Dalam kasus Hanania Group, laporan telah diterima oleh Polda Metro Jaya dan berkembang hingga tahap penyidikan serta penetapan tersangka. Gambaran umum tahapannya dapat dibaca dalam panduan hukum acara pidana dari penyidikan hingga persidangan.

Keuntungan jalur pidana adalah aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk:

• Memanggil saksi;
• Menyita dokumen;
• Menelusuri rekening;
• Membekukan aset tertentu;
• Menetapkan tersangka;
• Melakukan penahanan apabila diperlukan.

Kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh korban secara pribadi.

Karena itu, jalur pidana sering menjadi langkah awal untuk mengungkap secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi.

Namun korban juga perlu memahami bahwa tujuan utama hukum pidana adalah penegakan hukum dan penghukuman pelaku, bukan semata-mata pengembalian kerugian.

Oleh sebab itu, korban sebaiknya tidak hanya bergantung pada proses pidana.

Pengaduan kepada Kementerian Haji dan Umrah

Selain melapor kepada kepolisian, korban dapat mengajukan aduan kepada Kementerian Haji dan Umrah melalui kanal resmi yang berlaku. Kementerian menangani pembinaan, pengawasan, klarifikasi aduan, dan tindakan administratif terhadap PPIU.

Pengaduan administratif berguna untuk memeriksa perizinan dan akreditasi, data jemaah dalam sistem, penggunaan rekening penampungan, riwayat pelanggaran, serta kepatuhan terhadap standar layanan. Namun proses administratif tidak menggantikan laporan pidana atau gugatan ganti rugi.

Gugatan Perdata

Dasar gugatan harus dirumuskan dari hubungan hukum dan bukti. Untuk wanprestasi, Pasal 1238 KUHPerdata berkaitan dengan keadaan lalai, Pasal 1243 dengan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan, dan Pasal 1267 memberi pilihan untuk menuntut pemenuhan atau pembatalan disertai ganti rugi sesuai keadaan.

Untuk perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata menuntut pembuktian perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Wanprestasi dan PMH tidak boleh dicampur tanpa konstruksi yang jelas; jika diajukan secara alternatif atau subsidair, posita dan petitumnya harus konsisten.

Kerugian yang diminta dapat meliputi dana paket, biaya langsung yang terbukti, dan kerugian lain yang mempunyai hubungan kausal. Ganti rugi immateriil tidak otomatis dikabulkan dan harus dirumuskan secara wajar.

Wanprestasi

Wanprestasi relevan apabila kewajiban lahir dari perjanjian paket umrah—misalnya kewajiban memberangkatkan, menyediakan fasilitas, menjadwal ulang, atau mengembalikan dana—dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Somasi penting untuk membuktikan kelalaian, kecuali perjanjian atau sifat prestasi membuat debitor lalai demi lewatnya waktu yang ditentukan.

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata relevan apabila terdapat pelanggaran kewajiban hukum yang berdiri di luar atau melampaui kontrak, misalnya informasi menyesatkan atau tindakan terhadap dana yang merugikan korban. Penggugat tetap wajib membuktikan unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan hubungan kausal terhadap kerugiannya.

Gugatan Kelompok (Class Action)

Gugatan perwakilan kelompok diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Mekanisme ini layak dipertimbangkan apabila anggota kelompok sangat banyak sehingga gugatan individual tidak efektif, terdapat kesamaan substansial fakta atau peristiwa dan dasar hukum, terdapat kesamaan jenis tuntutan, serta wakil kelompok jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan anggota.

Besarnya jumlah korban saja tidak cukup. Tim hukum harus memetakan subkelompok berdasarkan jenis paket, jadwal, cara pembayaran, refund, dan kerugian; merumuskan definisi kelompok; memilih wakil kelompok; serta menyiapkan mekanisme pemberitahuan dan pilihan keluar dari kelompok.

Permohonan Kepailitan

Kepailitan bukan sekadar pilihan ketika perusahaan “tidak mampu membayar”. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, syarat pokoknya ialah adanya paling sedikit dua kreditor dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih. Pengadilan juga menilai pembuktiannya secara sederhana.

Putusan pailit tidak menjamin seluruh dana korban kembali. Jemaah akan berhadapan dengan verifikasi tagihan, biaya kepailitan, ketersediaan aset, jaminan kebendaan, dan tingkat prioritas kreditor. Karena itu, sebelum mengajukan pailit atau PKPU, korban perlu membandingkan nilai aset yang dapat dibereskan dengan posisi tagihan dan dampaknya terhadap proses pidana serta penyitaan.

Pelajaran Penting dari Kasus Hanania Group

Kasus Hanania Group tidak hanya penting dari sisi penegakan hukum.

Kasus ini juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah.

Jangan Terpaku pada Harga Murah

Kesalahan yang sering terjadi adalah menjadikan harga sebagai pertimbangan utama.

Padahal keberangkatan umrah melibatkan biaya operasional yang besar dan kompleks.

Ketika suatu paket terlihat jauh lebih murah dibanding harga pasar, masyarakat seharusnya meningkatkan kewaspadaan.

Harga murah memang menarik.

Namun dalam banyak kasus, harga yang tidak realistis justru menjadi awal munculnya persoalan di kemudian hari.

Periksa Legalitas Penyelenggara

Setiap calon jemaah harus memastikan bahwa biro perjalanan yang dipilih memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Legalitas bukan sekadar formalitas.

Izin menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan pemerintah.

Pemeriksaan legalitas dapat dilakukan sebelum pembayaran dilakukan.

Pelajari Rekam Jejak Perusahaan

Masyarakat perlu mencari informasi sebanyak mungkin mengenai perusahaan yang akan digunakan.

Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:

• Lama perusahaan beroperasi;
• Jumlah keberangkatan yang telah berhasil dilaksanakan;
• Testimoni jemaah sebelumnya;
• Riwayat sengketa hukum;
• Reputasi manajemen.

Informasi tersebut sering kali dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kredibilitas penyelenggara.

Simpan Seluruh Dokumen Transaksi

Kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak menyimpan dokumen secara lengkap.

Padahal dokumen menjadi alat bukti yang sangat penting apabila terjadi sengketa.

Dokumen yang wajib disimpan antara lain:

• Bukti transfer;
• Kwitansi pembayaran;
• Perjanjian perjalanan;
• Brosur promosi;
• Percakapan resmi;
• Surat keberangkatan.

Dalam banyak perkara, keberhasilan korban memperoleh haknya sangat bergantung pada kekuatan alat bukti yang dimiliki.

Perspektif Hukum: Antara Wanprestasi dan Dugaan Penipuan

Wanprestasi dan tindak pidana bukan dua kotak yang selalu saling meniadakan. Satu rangkaian perbuatan dapat melahirkan tanggung jawab kontraktual sekaligus pidana apabila unsur masing-masing terbukti.

Analisis harus dipisahkan: gugatan perdata memeriksa kewajiban kontrak, kelalaian, kerugian, dan pemulihan; perkara pidana memeriksa rumusan delik, kesalahan, peran setiap pelaku, dan alat bukti yang sah. Perbedaan mendasarnya dibahas lebih lanjut dalam artikel perbedaan hukum pidana dan perdata.

Apa Itu Wanprestasi?

Wanprestasi terjadi ketika kewajiban berdasarkan perjanjian tidak dipenuhi, terlambat dipenuhi, atau dipenuhi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hubungan paket umrah, contohnya ialah tidak memberangkatkan sesuai jadwal, tidak menyediakan fasilitas, atau tidak mengembalikan dana sesuai kesepakatan.

Fokusnya berada pada Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1267 KUHPerdata serta isi kontrak. Kesulitan keuangan atau kegagalan operasional tidak otomatis menghapus tanggung jawab perdata; dalih keadaan memaksa harus dibuktikan dan dinilai terhadap perjanjian serta fakta.

Apa Itu Penipuan?

Penipuan menurut Pasal 492 KUHP memerlukan lebih dari sekadar janji yang gagal. Harus dibuktikan maksud menguntungkan secara melawan hukum, penggunaan sarana tipu yang dirumuskan undang-undang, tindakan menggerakkan korban, dan penyerahan barang atau timbulnya hubungan utang sebagai akibatnya.

Karena itu, waktu, isi, pelaku, dan pengaruh setiap pernyataan sebelum pembayaran harus dibuktikan. Niat tidak boleh disimpulkan hanya dari kegagalan memberangkatkan.

Kapan Sengketa Juga Menjadi Perkara Pidana?

Hubungan kontraktual juga dapat mengandung tindak pidana apabila alat bukti menunjukkan, misalnya:

• tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah digunakan untuk memperoleh pembayaran;
• dana yang dikuasai secara sah kemudian dimiliki secara melawan hukum;
• dokumen, reservasi, atau kemampuan memberangkatkan direpresentasikan secara tidak benar;
• aliran dana dan aset memenuhi unsur pencucian uang;
• terdapat peran dan kesalahan yang dapat diatribusikan kepada orang tertentu atau korporasi.

Dengan demikian, sengketa tidak “berubah” menjadi pidana hanya karena banyak korban atau kerugian besar. Tanggung jawab perdata dan pidana dinilai berdasarkan unsur hukumnya masing-masing.

Mengapa Analisis Ini Penting?

Pemisahan unsur mencegah dua kekeliruan: mengkriminalisasi setiap kegagalan bisnis dan, sebaliknya, membiarkan sarana tipu berlindung di balik kontrak. Dalam perkara Hanania Group, hanya pengadilan yang dapat menyatakan kesalahan setelah menguji alat bukti dan pembelaan para pihak.

Kesimpulan

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah Hanania Group menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik pada tahun 2026. Berdasarkan hasil penyidikan awal Polda Metro Jaya, perkara ini berawal dari penawaran berbagai paket umrah melalui media sosial dengan harga antara Rp29 juta hingga Rp46 juta. Setelah melakukan pembayaran, sejumlah jemaah yang dijadwalkan berangkat pada Maret dan April 2026 ternyata tidak diberangkatkan sesuai jadwal.

Angka awal 128 calon jemaah dan Rp12,145 miliar berasal dari satu laporan. Pada 18 Juni 2026, Polda Metro Jaya menyebut 1.479 jemaah gagal berangkat dan prakiraan awal kerugian sekitar Rp95,22 miliar. Penyidik juga menduga dana kelompok keberangkatan berikutnya digunakan untuk menutup kebutuhan kelompok sebelumnya, memblokir rekening terkait, menelusuri aset, dan mendalami dugaan TPPU bersama PPATK. Semua uraian ini tetap merupakan dugaan dan perkembangan penyidikan.

Secara hukum, perkara perlu diuji berdasarkan Pasal 492, Pasal 486, dan Pasal 607 KUHP Nasional sebagaimana disesuaikan oleh UU Nomor 1 Tahun 2026; UU Perlindungan Konsumen; UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2025; PP Nomor 38 Tahun 2021; serta PMA Nomor 6 Tahun 2021. Gugatan perdata, class action, atau kepailitan memiliki syarat dan tujuan berbeda serta tidak otomatis menjamin pengembalian seluruh kerugian.

Proses hukum masih berjalan. Setiap tersangka tetap berhak atas asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pada saat yang sama, korban perlu memastikan bukti pembayaran dan perjanjian tercatat dalam pendataan resmi agar hak pemulihannya dapat diperjuangkan.

Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat bahwa memilih biro perjalanan umrah tidak boleh hanya didasarkan pada promosi dan harga. Legalitas dan akreditasi PPIU, pencatatan melalui sistem resmi, rekening penampungan, rekam jejak keberangkatan, serta isi perjanjian perlu diperiksa sebelum pembayaran.

Referensi Hukum dan Sumber Resmi

Peraturan dan portal resmi:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang rekening penampungan biaya perjalanan ibadah umrah.
• Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus.
• Portal resmi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Perkembangan perkara:

• Tribrata News Polri: laporan awal korban ke Polda Metro Jaya.
• Humas Polri: penetapan direktur utama sebagai tersangka.
• ANTARA, 2 Juni 2026: penjelasan kepolisian mengenai penggunaan dana jemaah.
• detikNews, 18 Juni 2026: estimasi jumlah gagal berangkat dan kerugian menurut kepolisian.
• Tribrata News Polri, 1 Juli 2026: perkembangan saksi, rekening, dan penyitaan.
• detikNews, 2 Agustus 2026: perkembangan status tersangka F.

Catatan: angka korban, nilai kerugian, status tersangka, dan proses penanganan perkara dapat berubah mengikuti perkembangan resmi. Artikel ini menggunakan sumber yang tersedia hingga pembaruan terakhir dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Call to Action

Apabila Anda atau keluarga mengalami permasalahan hukum terkait gagal berangkat umrah, sengketa travel, penggelapan dana perjalanan ibadah, maupun perkara perlindungan konsumen, konsultasikan persoalan Anda dengan tim advokat yang berpengalaman agar hak-hak hukum Anda dapat terlindungi secara optimal.

Kantor Hukum MUSTAFA MY TIBA & PARTNERS siap memberikan pendampingan hukum, analisis perkara, penyusunan laporan, gugatan perdata, maupun pendampingan dalam proses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.