Ancaman 20 tahun penjara untuk pencucian uang yang masih banyak dikutip di internet sudah tidak berlaku untuk perbuatan sejak 2 Januari 2026. TPPU atau tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan supaya tampak sah, misalnya dengan memindahkannya ke rekening lain, membelikannya aset, atau membawanya ke luar negeri. Rumusan perbuatan dan ancaman pidananya kini ada di Pasal 607 KUHP baru.

UU 8/2010 tidak dicabut seluruhnya.

Yang pindah hanya pasal perbuatan dan ancamannya. Kewenangan PPATK menghentikan transaksi, pemblokiran rekening oleh penyidik, dan kewajiban terdakwa membuktikan asal hartanya masih diatur undang undang yang lama. Artinya, siapa pun yang berurusan dengan perkara TPPU hari ini perlu membaca dua undang undang sekaligus.

Pengertian TPPU dan 3 Bentuknya

Bayangkan pakaian kotor yang dicuci lalu dijemur di depan rumah, sampai tetangga mengira pakaian itu tidak pernah kotor. Pencucian uang bekerja dengan cara serupa. Harta dari kejahatan dipindahkan, dibelanjakan, atau dialihkan sampai asal usulnya kabur dan harta itu tampak berasal dari usaha yang sah.

Definisi resmi dalam Pasal 1 angka 1 UU 8/2010 bersifat merujuk: pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dalam undang undang itu. Sejak 2 Januari 2026, unsur itu dirumuskan Pasal 607 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pasal ini membagi TPPU ke dalam tiga bentuk.

Ketiga bentuk itu punya satu unsur yang sama. Harta tersebut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

“Diketahui” berarti tahu dengan pasti. “Patut diduga” berarti orang biasa dalam posisi yang sama seharusnya sudah curiga. Apakah unsur itu terpenuhi dalam satu perkara, pengadilan yang memutus.

Sejak 2 Januari 2026, Pasal Intinya Pindah ke KUHP

Pasal 622 ayat (1) huruf x KUHP mencabut empat pasal inti UU 8/2010. Pasal 622 ayat (16) lalu mengatur ke mana setiap rujukan lama harus dialihkan. Rumusannya nyaris sama. Nomornya yang berubah.

Pada hari yang sama, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ikut berlaku. Dari 55 angka perubahannya atas KUHP, tidak satu pun menyentuh Pasal 607 dan 608. Undang undang itu justru mengecualikan TPPU dari dua penyesuaian: penghapusan pidana minimum khusus dalam Pasal I ayat (2) dan perubahan pidana kumulatif menjadi kumulatif alternatif dalam Pasal II ayat (6).

• 2002Pencucian uang pertama kali dijadikan tindak pidana lewat UU 15/2002, lalu diubah UU 25/2003.
• 22 Oktober 2010UU 8/2010 berlaku dan menggantikan UU 15/2002.
• 2 Januari 2023KUHP baru diundangkan dengan masa tunggu 3 tahun.
• 17 Desember 2025KUHAP baru, UU 20/2025, diundangkan.
• 2 Januari 2026KUHP baru, KUHAP baru, dan UU 1/2026 berlaku bersamaan. Pasal 3, 4, dan 5 UU 8/2010 tidak berlaku lagi.

Penjara Turun, Denda TPPU Pasif Justru Naik

Untuk dua bentuk yang aktif, ancaman penjara maksimal turun 5 tahun. Untuk bentuk pasif, penjaranya tetap, tetapi denda maksimalnya naik dua kali lipat.

Aturan mana yang dipakai bergantung pada kapan perbuatan dilakukan. Perbuatan sebelum 2 Januari 2026 pada dasarnya diukur dengan UU 8/2010, kecuali aturan baru lebih menguntungkan terdakwa menurut Pasal 3 KUHP. Cara kerja asas itu sudah kami uraikan di artikel asas lex mitior dalam KUHP baru.

Ada satu angka lagi yang jarang dibahas: daluwarsa penuntutan. Menurut Pasal 136 ayat (1) KUHP setelah diubah UU 1/2026, penuntutan TPPU aktif gugur setelah 18 tahun, sedangkan TPPU pasif setelah 12 tahun. Jadi perkara lama belum tentu tertutup.

Bila Pelakunya Korporasi

TPPU tidak hanya dilakukan orang perseorangan. Perusahaan, yayasan, atau badan usaha lain juga bisa menjadi pelakunya, misalnya ketika rekening perusahaan dipakai menampung hasil kejahatan lalu dicampur dengan pendapatan usaha yang sah.

KUHP baru mengatur denda korporasi secara tersendiri. Menurut Pasal 121 ayat (2) KUHP setelah diubah UU 1/2026, tindak pidana yang diancam penjara 7 sampai 15 tahun membuat denda korporasi paling banyak kategori VII. Pasal 121 ayat (3) memberi hakim ruang menambah denda sampai 10 persen dari keuntungan tahunan korporasi, tetapi hanya bila korporasi dijatuhi denda kategori VIII dan denda itu dinilai belum cukup.

Dua aturan lain menutup celah yang sering dipakai.

• Pasal 49 ayat (2) KUHP setelah diubah UU 1/2026: pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan kepada pengurus yang punya kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi.
• Pasal 132 ayat (2) KUHP setelah diubah UU 1/2026: kewenangan menuntut korporasi tidak gugur karena korporasi pailit, berganti nama, bergabung, melebur, diambil alih, dipisah, atau dibubarkan.

Pemilik manfaat adalah orang yang sebenarnya menikmati dan mengendalikan perusahaan, walaupun namanya tidak tercatat di akta. Kewajiban korporasi mengenali dan melaporkan pemilik manfaatnya diatur Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Uraian umum soal pertanggungjawaban pidana korporasi ada di artikel korporasi adalah.

Kejahatan Asal yang Paling Sering Berujung TPPU

TPPU selalu menumpang pada kejahatan lain, yang disebut tindak pidana asal. Pasal 607 ayat (2) KUHP menyebut 25 jenis, ditambah satu butir penampung untuk tindak pidana lain yang diancam penjara 4 tahun atau lebih.

Bandingkan dengan laporan yang masuk ke PPATK. Sepanjang 2025, 47,49 persen laporan transaksi mencurigakan terindikasi judi online, tetapi judi tidak muncul sebagai kelompok terbesar di putusan. Kedua angka mengukur hal yang berbeda: yang satu kecurigaan, yang lain perkara yang sudah diadili.

Kejahatan Asal Tak Wajib Dibuktikan Dulu, tetapi Tetap Harus Ada

Banyak orang mengira perkara TPPU baru bisa berjalan setelah pelaku kejahatan asalnya divonis. Pasal 69 UU 8/2010, yang masih berlaku, berkata lain.

Logikanya mirip barang curian yang ditemukan di tangan penadah. Polisi tidak perlu menunggu pencurinya tertangkap untuk mempersoalkan barang itu. Pasal ini sudah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi dan tetap bertahan.

Jadi ada dua hal yang sama sama benar. Jaksa tidak wajib membuktikan kejahatan asal lebih dulu, tetapi harta itu tetap harus berasal dari kejahatan. Tanpa kejahatan asal, tidak ada harta yang bisa disebut hasil tindak pidana.

Siapa yang Boleh Menyidik TPPU

Pasal 74 UU 8/2010 menyerahkan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal. Dulu, penjelasan pasal itu membatasinya pada 6 instansi, sehingga pegawai negeri sipil yang berwenang menyidik perikanan atau kehutanan, misalnya, tidak bisa sekaligus menyidik pencucian uangnya.

Putusan MK 15/PUU-XIX/2021 mengubah itu. Permohonannya diajukan penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak putusan itu, setiap pejabat yang oleh undang undang diberi kewenangan menyidik kejahatan asal juga boleh menyidik TPPU yang lahir dari kejahatan tersebut.

Bagi Anda, artinya sederhana. Pemanggilan dalam perkara TPPU bisa datang dari instansi selain kepolisian dan kejaksaan, sepanjang instansi itu berwenang atas kejahatan asalnya.

Pembuktian Terbalik Tidak Berarti Semua Harta Dirampas

Di sidang TPPU, beban pembuktian berpindah sebagian ke terdakwa. Pasal 77 UU 8/2010 yang masih berlaku mengaturnya dengan singkat.

Menurut pemberitaan Hukumonline tentang Putusan MK 77/PUU-XII/2014, Mahkamah menilai terdakwa yang beritikad baik tidak akan kesulitan membuktikan asal hartanya. Namun kewajiban itu tidak membuat semua harta terdakwa otomatis dirampas. Dua perkara berikut menunjukkan hakim tetap memilah.

Geser untuk melihat kartu berikutnya.

Pelajarannya dua. Harta yang tidak terbukti berkaitan dengan kejahatan dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Bila kejahatan asalnya merugikan orang, aset hasilnya dapat dikembalikan kepada korban, tidak selalu diambil negara.

Bila Terdakwa Meninggal Sebelum Diputus

Perkara pidana biasanya berhenti ketika terdakwa meninggal. Untuk harta hasil TPPU, UU 8/2010 membuat pengecualian. Menurut Pasal 79 ayat (4) UU 8/2010, bila terdakwa meninggal sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa ia melakukan TPPU, hakim dapat memutus perampasan harta yang sudah disita.

Pengecualian ini penting bagi ahli waris. Harta yang sudah disita tidak otomatis kembali ke keluarga hanya karena terdakwanya wafat. Ahli waris tetap dapat mengajukan keberatan dan menunjukkan bahwa harta itu diperoleh secara sah.

Terpidana Lama dan Ancaman yang Kini Lebih Ringan

UU 1/2026 menambah ayat (7) pada Pasal 3 KUHP. Bila setelah putusan berkekuatan hukum tetap perbuatan itu diancam pidana yang lebih ringan menurut aturan baru, pelaksanaan putusannya disesuaikan dengan batas pidana aturan baru. Penjelasannya membatasi penyesuaian itu pada putusan yang lebih berat dari ancaman maksimal aturan baru.

Secara umum, ketentuan ini relevan bagi terpidana TPPU aktif yang dijatuhi lebih dari 15 tahun berdasarkan UU 8/2010. Namun penerapannya bergantung pada rumusan putusan masing masing dan belum kami temukan contohnya. Siapa pun yang merasa terdampak perlu menelaahnya bersama advokat, bukan menyimpulkannya sendiri.

Rekening Dihentikan PPATK atau Diblokir Penyidik: Apa Bedanya

Penghentian sementara oleh PPATK sering disangka tanda sudah jadi tersangka. Padahal PPATK bukan penyidik. Langkahnya lebih mirip rem tangan: transaksi ditahan sebentar sambil PPATK menganalisis, tanpa ada penyitaan.

Pemblokiran oleh penyidik lain lagi. Di titik ini ada dua aturan yang tidak sejalan.

Dari Mana PPATK Tahu Sebuah Transaksi Mencurigakan

PPATK tidak memantau rekening satu per satu. Ia menerima laporan dari pihak pelapor, yaitu lembaga yang diwajibkan undang undang untuk melapor. Daftarnya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang kemudian diubah PP 61/2021 untuk menambahkan penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi, termasuk perusahaan teknologi finansial.

Menurut Pasal 23 ayat (1) UU 8/2010, penyedia jasa keuangan wajib melaporkan tiga jenis transaksi kepada PPATK:

• transaksi keuangan mencurigakan, berapa pun nilainya
• transaksi tunai paling sedikit Rp500 juta
• transfer dana dari dan ke luar negeri

Butir pertama sering disalahpahami. Memecah setoran supaya tiap setoran di bawah Rp500 juta tidak membuat transaksi luput dari laporan, karena laporan transaksi mencurigakan tidak memakai batas nominal. Riset tipologi PPATK bahkan mencatat pola memecah dana ke banyak rekening keluarga sebagai salah satu cara pencucian uang.

Bank juga dilarang memberi tahu nasabah bahwa transaksinya dilaporkan. Larangan membocorkan laporan ini diatur Pasal 12 ayat (1) UU 8/2010, dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun menurut Pasal 12 ayat (5). Karena itu, jangan berharap bank menjelaskan alasan di balik penghentian transaksi Anda.

Meminjamkan Rekening, Risiko yang Sering Dianggap Sepele

Meminjamkan rekening mirip meminjamkan garasi tanpa tahu isi mobil yang diparkir di dalamnya. Pemilik garasi bisa ikut ditanya bila mobil itu ternyata hasil curian. Dalam hukum TPPU, pintunya adalah unsur “patut diduganya” di Pasal 607 ayat (1) huruf c.

Riset tipologi PPATK mencatat penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung dan memindahkan hasil kejahatan. Pada 2020, dari 102 putusan TPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap, 23 terdakwa atau 18 persen didakwa dengan pasal TPPU pasif.

Bank yang melaporkan transaksi mencurigakan tidak ikut terjerat. Pasal 608 KUHP mengecualikan pihak pelapor yang menjalankan kewajiban lapornya.

Jual Beli Rekening Bukan Urusan Kecil

Tawaran membeli rekening, kartu ATM, atau akun dompet digital beredar luas, sering dengan imbalan beberapa ratus ribu rupiah. Dalam siaran persnya pada 18 Mei 2025, PPATK menyebut menemukan lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening.

Rekening yang berpindah tangan dengan cara ini dapat dipakai menampung uang dari kejahatan, termasuk penipuan daring dan perjudian. Ketika uang korban mengalir ke rekening atas nama Anda, nama Andalah yang pertama dicari penyidik.

Bila Anda pernah menjual atau meminjamkan rekening, langkah paling aman adalah menutup rekening itu di bank, menyimpan bukti penutupan, dan mencatat kepada siapa rekening itu dulu diserahkan. Catatan itu dapat menjadi bahan penjelasan bila suatu hari Anda dimintai keterangan.

Langkah yang Bisa Anda Kerjakan

Persiapan umum ini berlaku untuk empat keadaan yang paling sering dihadapi orang awam. Untuk perkara tertentu, strateginya perlu dibicarakan dengan advokat.

RUU Perampasan Aset: Status per September 2026

Satu aturan lagi sedang disiapkan dan bisa mengubah cara aset hasil kejahatan dirampas.

• 23 September 2025RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025 sampai 2026 sebagai usul DPR.
• 12 Juli 2026DPR menyatakan RUU ini masih di Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut 6 dan sedang disusun Komisi III.
• 23 September 2026Komisi III menargetkan pengesahan di rapat paripurna 15 Desember 2026.

Isinya belum final. Tanggal 15 Desember 2026 adalah target DPR, belum kepastian.

3 Hal yang Perlu Dipegang dari Aturan TPPU Sekarang

Pertama, lihat tanggal perbuatannya. Perbuatan sebelum 2 Januari 2026 diukur dengan UU 8/2010, sedangkan perbuatan sesudahnya diukur dengan Pasal 607 dan 608 KUHP. Dua perkara yang mirip bisa berujung pada ancaman yang berbeda hanya karena tanggalnya.

Kedua, jangan menganggap enteng unsur “patut diduga”. Unsur itulah yang paling sering menyeret orang yang tidak ikut melakukan kejahatan asal: pemilik rekening yang meminjamkan rekeningnya, keluarga yang menerima kiriman, atau rekan yang dititipi aset. Kewaspadaan sebelum menerima uang jauh lebih murah daripada pembelaan sesudahnya.

Ketiga, simpan bukti asal harta Anda.

Slip gaji, kontrak kerja, akta jual beli, bukti warisan, dan rekening koran adalah bahan utama bila suatu saat Anda harus menjelaskan dari mana harta itu berasal, baik kepada PPATK, penyidik, maupun hakim. Bila rekening Anda sudah dihentikan atau diblokir, hitung tenggatnya sejak hari pertama dan mintalah pendampingan hukum sebelum tenggat itu habis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Mustafa Mytiba & Partners. Bila Anda sedang menghadapi pemeriksaan atau penghentian rekening terkait TPPU, tim advokat kami dapat membantu menelaah dokumen Anda.