Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Itulah rumusan Pasal 57 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Perbedaan agama tidak masuk dalam rumusan itu. Pasangan sesama warga negara Indonesia (WNI) yang berbeda agama menghadapi persoalan yang berbeda, dan dua warga negara asing (WNA) yang menikah di Indonesia berada di luar Pasal 57.

Dua kelompok aturan bekerja bersamaan. UU 1/1974 menentukan sah tidaknya perkawinan dan tata cara pencatatannya. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU 12/2006) menentukan status kewarganegaraan pasangan dan anak. Untuk perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dokumennya diatur Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 (PMA 30/2024), yang berlaku sejak 30 Desember 2024.

Bayangkan satu gedung dengan dua loket. Loket pertama mencatat bahwa Anda menikah. Loket kedua mengurus status kewarganegaraan Anda dan anak Anda. Antreannya berbeda, dokumennya berbeda, dan keduanya punya tenggat sendiri.

Tenggatnya pendek. Surat keterangan bahwa syarat perkawinan terpenuhi hanya berlaku 6 bulan (Pasal 60 ayat (5) UU 1/1974). Perkawinan di Indonesia dilaporkan dalam 60 hari sejak tanggal perkawinan (Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disingkat UU 23/2006). Anak yang berkewarganegaraan ganda punya 3 tahun untuk memilih setelah berusia 18 tahun atau kawin.

Pengertian Perkawinan Campuran: Soal Kewarganegaraan, Bukan Agama

Kata "campuran" mudah menyesatkan. Dalam obrolan sehari hari, orang memakainya untuk pasangan yang berbeda suku, agama, atau negara. UU 1/1974 memakai arti yang jauh lebih sempit, dan Pasal 57 memberi batasnya.

Dua unsur itu harus ada bersamaan. Dua WNA yang menikah di Indonesia tidak masuk rumusan ini. Dua WNI yang berbeda agama juga tidak.

Tiga istilah sering tertukar. Perkawinan campuran menyangkut kewarganegaraan. Perkawinan beda agama menyangkut Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, yang menyatakan perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing masing. Perkawinan di luar negeri menyangkut tempat akad, dan Pasal 56 mengaturnya.

Seorang WNI yang menikah dengan WNA di luar negeri berada di lajur pertama dan ketiga sekaligus. Pasal 57 mendefinisikan lewat para pihaknya, bukan lewat tempat akad. Menurut pembacaan kami, tempat menikah tidak menghapus sifat campuran perkawinan itu.

Agama tetap relevan. Pasal 59 ayat (2) menyatakan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU Perkawinan, sehingga Pasal 2 ayat (1) ikut berlaku. Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA 2/2023. Menurut Marinews Mahkamah Agung dan Hukumonline (keduanya sumber sekunder), SEMA itu meminta hakim tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Teks resmi SEMA belum kami buka, jadi isinya hanya dilaporkan seperti ditulis kedua sumber itu. Persoalannya beda agama, bukan beda kewarganegaraan.

Pasal 56 sampai 62 UU Perkawinan dalam Bahasa Sehari hari

Tujuh pasal mengatur hampir seluruh urusan perkawinan campuran dalam UU 1/1974. Geser kartu di bawah. Tanda petik hanya dipakai untuk kutipan dari naskah asli, selebihnya parafrase.

Pasal 60 bekerja seperti izin dari dua pintu. Pihak WNI membuktikan syaratnya menurut hukum Indonesia, pihak WNA menurut hukum negaranya. Tanpa kedua bukti, perkawinan campuran belum boleh berlangsung.

Pasal 59 ayat (1) paling padat. Menurut pembacaan kami, pasal itu berarti hukum yang berlaku bagi seseorang, di bidang publik maupun perdata, mengikuti kewarganegaraan yang ia miliki sesudah menikah atau sesudah perkawinannya putus. Pasal 62 lalu memakai prinsip yang sama untuk anak.

KUA atau Dukcapil: Pintu Pencatatan Menurut Agama

Perkawinan campuran di Indonesia dicatat di salah satu dari dua kantor, tergantung agama pasangannya. Secara umum, pasangan Muslim melewati Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan. Pasangan yang beragama lain melewati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dasar pembagian ini ada di Pasal 34 ayat (4) dan (5) UU 23/2006, yang menyebut perkawinan Muslim dilaporkan lewat KUA Kecamatan, dan KUA itu meneruskan datanya kepada instansi pelaksana dalam 10 hari.

Pasal 41 PMA 30/2024 menyebut pernikahan antara dua pihak beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan dicatat di KUA atau di perwakilan Indonesia di luar negeri. Pasal 35 huruf b UU 23/2006 memperluas pencatatan sipil ke perkawinan WNA yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA itu. Untuk pasangan yang hanya salah satunya Muslim, aturan yang kami buka tidak menjawab tegas jalurnya. Tanyakan ke KUA dan Dukcapil sebelum mengatur tanggal.

Satu peringatan soal sumber. Aturan KUA berganti cepat. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 (PMA 22/2024) berstatus tidak berlaku menurut peraturan.bpk.go.id karena dicabut PMA 30/2024. Tulisan, brosur, atau situs yang masih menyebut PMA 22/2024 atau aturan sebelumnya perlu dicek ulang.

Perubahan aturan KUA, 2024 sampai 2025

• 7 Oktober 2024PMA 22/2024 diundangkan. Menurut peraturan.bpk.go.id, tanggal berlakunya 7 Januari 2025.
• 24 Desember 2024PMA 30/2024 ditetapkan.
• 30 Desember 2024PMA 30/2024 diundangkan dan berlaku sejak itu. Ia mencabut PMA 22/2024.
• 7 Januari 2025Tanggal berlaku PMA 22/2024 menurut BPK, yang jatuh sesudah PMA 30/2024 berlaku. Kami tidak menemukan keterangan resmi tentang akibat urutan tanggal itu.

Dokumen yang Diminta dari Pasangan WNA

Dua aturan menyebut dua daftar dokumen yang tidak sama. Daftar PMA 30/2024 dipakai KUA ketika pihak asing hendak menikah. Daftar Perpres 96/2018 dipakai Dukcapil untuk mencatat perkawinan Orang Asing di Indonesia, termasuk surat dari pemuka agama yang menyatakan perkawinan telah terjadi.

Perhatikan nama dokumennya. Pasal 60 ayat (2) UU 1/1974 menyebut "surat keterangan" tanpa memberi nama. PMA 30/2024 menyebut certificate of no impediment. Perpres 96/2018 menyebut izin dari negara atau perwakilan negaranya. Ketiganya tidak otomatis sama. Buka tiap butir di bawah untuk melihat apa kata aturannya.

Langkah Mengurus Perkawinan Campuran di Indonesia

Tidak ada satu pasal yang memuat seluruh urutan. Lima tahap di bawah disusun dari Pasal 60 UU 1/1974, Pasal 3 dan 4 PMA 30/2024 untuk jalur KUA, dan Pasal 34 UU 23/2006. Pasangan yang mencatat di Dukcapil memakai daftar dokumen Perpres 96/2018. Batas pendaftaran sebelum akad seperti di PMA tidak kami temukan di Perpres itu.

Tahap pertama sering terlewat. Pasal 60 ayat (1) menuntut bukti bahwa syarat perkawinan menurut hukum masing masing pihak sudah terpenuhi, jadi ada dua daftar syarat: hukum Indonesia untuk pihak WNI dan hukum negara asal untuk pihak WNA. Syarat negara asal paling tepat ditanyakan ke kedutaannya.

Bukti itu berbentuk surat keterangan, menurut Pasal 60 ayat (2), dari pihak yang menurut hukum masing masing berwenang mencatat perkawinan. Surat itu seperti tiket bertanggal kedaluwarsa. Sah dipakai dalam 6 bulan, lewat dari itu tidak lagi berlaku.

Untuk jalur KUA, Pasal 3 ayat (2) PMA 30/2024 mengatur pendaftaran kehendak nikah paling lambat 10 hari kerja sebelum akad. Hitung mundur dari tanggal akad yang Anda inginkan, lalu pastikan tanggal itu masih dalam 6 bulan sejak surat keterangan terbit.

Setelah perkawinan, Pasal 34 ayat (1) UU 23/2006 mewajibkan penduduk melaporkan perkawinan yang sah dalam 60 hari sejak tanggal perkawinan ke instansi pelaksana. Naskah asli menyebut instansi di tempat terjadinya perkawinan, sedangkan ketentuan perubahan UU 24/2013 mengaitkan pelaporan dengan domisili. Karena rumusannya tidak seragam, tanyakan kantor Dukcapil mana yang menerima laporan Anda. Pasangan Muslim juga perlu bertanya apakah, setelah KUA meneruskan data, masih ada laporan terpisah.

Bila pejabat menolak memberi surat keterangan

Penolakan bukan akhir jalan. Pasal 60 ayat (3) memberi pihak yang berkepentingan hak meminta Pengadilan memutus apakah penolakan itu beralasan, dan keputusan diambil "dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi". Bila Pengadilan menyatakan penolakan tidak beralasan, ayat (4) menjadikan keputusan itu pengganti surat keterangan. Kami tidak menemukan putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan ini, jadi praktiknya tidak bisa kami gambarkan.

Menikah di Luar Negeri, lalu Pulang

Pasangan bisa menikah di negara pasangan atau di negara ketiga. Pasal 56 ayat (1) UU 1/1974 mengakuinya sah bila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar UU Perkawinan. Pasal itu berlaku bagi dua WNI maupun bagi WNI dengan WNA. Ada dua kewajiban setelah itu, dengan tenggat yang berbeda.

Dua tenggat itu berasal dari dua undang undang dan mudah tertukar. Pasal 37 ayat (4) UU 23/2006 menyebut laporan ke instansi pelaksana dalam 30 hari sejak kembali ke Indonesia. Pasal 56 ayat (2) UU 1/1974 menyebut pendaftaran bukti perkawinan dalam 1 tahun. Untuk pasangan Muslim, Pasal 33 ayat (2) PMA 30/2024 juga menyebut pendaftaran bukti perkawinan luar negeri di KUA dalam 1 tahun sejak kembali. Kami tidak menemukan sumber yang menjelaskan hubungan kedua tenggat itu, jadi jalan paling aman adalah memenuhi yang lebih pendek lebih dulu.

Pelaporan ke Perwakilan RI bergantung pada dokumen dari negara setempat. Pasal 40 ayat (1) Perpres 96/2018 menyebut tiga di antaranya: kutipan akta atau bukti pencatatan negara setempat, dokumen perjalanan, dan surat keterangan domisili atau pindah luar negeri. Bila negara setempat tidak mencatat perkawinan Orang Asing, Pasal 37 ayat (2) UU 23/2006 dan Pasal 40 ayat (2) Perpres itu mengarahkan pencatatan ke Perwakilan RI setempat.

Kewarganegaraan Anda dan Pasangan setelah Menikah

Menikah dengan WNA tidak otomatis menghapus kewarganegaraan Indonesia. Pasal 58 UU 1/1974 menyerahkan perubahan kewarganegaraan pada UU Kewarganegaraan, dan UU 12/2006 mengaturnya di Pasal 26 untuk WNI serta Pasal 19 untuk WNA pasangan WNI.

Menurut Pasal 26 ayat (1) dan (2), WNI kehilangan kewarganegaraan karena menikah dengan WNA hanya bila hukum negara pasangannya membuat kewarganegaraan istri atau suami mengikuti pasangan. Kuncinya ada di hukum negara pasangan, bukan di perkawinan itu sendiri. Pasal 26 ayat (3) membuka jalan surat pernyataan untuk tetap menjadi WNI, kecuali pengajuannya mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Ayat (4) menyebut surat itu dapat diajukan setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung.

Kami membaca frasa "setelah 3 tahun" sebagai masa tunggu sebelum surat dapat diajukan, bukan batas akhir mengajukan. Bedanya besar. Yang pertama mengatur kapan boleh mulai, yang kedua kapan terlambat.

Status Hukum Anak: WNI, Kewarganegaraan Ganda, dan Kewajiban Memilih

Status anak menyangkut dua undang undang. Dasarnya Pasal 4 huruf c dan d UU 12/2006. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah WNI dan ibu WNA, atau ayah WNA dan ibu WNI, adalah WNI. Pasal 62 UU 1/1974 mengarahkan kedudukan anak ke Pasal 59 ayat (1), yaitu hukum yang mengikuti kewarganegaraan.

Huruf c dan d mensyaratkan perkawinan yang sah. Anak di luar perkawinan yang sah diatur huruf lain di pasal yang sama, yang tidak dibahas di sini.

Anak dari perkawinan campuran bisa memegang dua kewarganegaraan sekaligus bila negara asal orang tua WNA juga menganggapnya warga negaranya. Itu hanya sementara. UU 12/2006 meminta anak memilih.

Perjalanan status kewarganegaraan anak

• LahirAnak dari perkawinan sah dengan salah satu orang tua WNI adalah WNI (Pasal 4 huruf c dan d). Kewarganegaraannya dicatat pada register akta kelahiran (Pasal 55 ayat (1) Perpres 96/2018).
• Usia 18 tahun atau kawinAnak berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih (Pasal 6 ayat (1)).
• Paling lambat 3 tahun kemudianBatas menyampaikan pernyataan memilih (Pasal 6 ayat (3)). Bila dihitung dari ulang tahun ke 18, batas itu jatuh pada ulang tahun ke 21.

Pasal 55 Perpres 96/2018 mengatur akibat pilihan itu pada akta kelahiran. Ayat (2) memberi catatan pinggir bagi anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Ayat (3) sampai (5) membedakan tiga keadaan.

Satu catatan tentang tanah. Pasal 21 ayat (4) UUPA melarang orang yang selain berkewarganegaraan Indonesia juga berkewarganegaraan asing mempunyai hak milik. Menurut pembacaan kami, anak berkewarganegaraan ganda berada dalam keadaan itu selama belum memilih. Itu pembacaan teks, bukan kutipan dari sumber lain.

Izin Tinggal untuk Pasangan WNA

Izinnya bertingkat. Pasangan WNA yang tinggal di Indonesia memerlukan izin tinggal. UU 6/2011 tentang Keimigrasian menyebut perkawinan sah dengan WNI sebagai dasar sejumlah izin, dari izin tinggal terbatas sampai izin tinggal tetap.

Jalan lain ada di UU 12/2006. WNA yang tidak dapat menjadi WNI karena akan mengakibatkan kewarganegaraan ganda dapat memperoleh izin tinggal tetap menurut Pasal 19 ayat (3). Peraturan pelaksana tentang visa dan izin tinggal tidak kami buka, termasuk dokumen yang diminta kantor imigrasi.

Tanah dan Harta: Mengapa WNA Tidak Bisa Memiliki Hak Milik

Bayangkan rumah kontrakan. Penghuninya boleh menempati, tetapi tidak berhak menjualnya. Hak milik adalah hak yang paling kuat atas tanah, dan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) menyimpannya untuk WNI.

Perkawinan memunculkan persoalan khusus. Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur orang asing yang, sesudah UU itu berlaku, memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau "percampuran harta karena perkawinan". Orang itu "wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun". Bila tidak dilepas, hak tersebut "hapus karena hukum". Pasal 36 UUPA memuat pola serupa untuk hak guna bangunan, yang hanya dapat dipegang WNI dan badan hukum Indonesia.

Waktunya 1 tahun. Itu batas yang diberikan pasal ini.

Pasal itu tidak menyebut perjanjian perkawinan. Kami juga tidak menemukan aturan yang mewajibkan perjanjian perkawinan agar WNI yang menikah dengan WNA boleh memiliki tanah. Yang tertulis hanyalah bahwa percampuran harta karena perkawinan adalah salah satu jalan hak milik berpindah ke tangan orang asing, dan bahwa jalan itu punya batas waktu pelepasan.

Putusan MK 108/PUU-XXIV/2026 pada 12 Mei 2026 menambah satu pegangan. Dalam pertimbangan [3.14], Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 dapat dikecualikan lewat perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Isi perjanjian, syarat sah, dan caranya dibahas di artikel tentang perjanjian perkawinan yang sudah terbit.

4 Salah Kaprah yang Paling Sering Terdengar

Empat anggapan ini paling mudah dibantah dari teks aturan.

Yang Bisa Anda Siapkan Minggu Ini

Bagian ini berisi persiapan umum, bukan strategi untuk perkara tertentu. Bagan di bawah membandingkan panjang tenggat dalam aturan. Titik awal tiap tenggat berbeda, jadi yang bisa dibandingkan hanya panjangnya.

• Tanyakan ke KUA dan Dukcapil jalur mana yang berlaku bagi pasangan Anda, terutama bila hanya salah satu dari Anda yang Muslim.
• Minta pihak WNA mulai mengurus surat dari kedutaannya, dan tanyakan rumusan yang diterima kantor pencatat sebelum memesan dokumen.
• Tanyakan apakah negara asal pasangan menerapkan apostille, lalu siapkan terjemahan oleh penerjemah resmi.
• Catat tenggat: 6 bulan umur surat keterangan, 10 hari kerja pendaftaran sebelum akad di KUA, dan 60 hari pelaporan setelah perkawinan.
• Bila menikah di luar negeri, catat dua tenggat sepulangnya: 30 hari dan 1 tahun.
• Bicarakan harta dan rencana membeli tanah dengan notaris sebelum pembelian, termasuk soal perjanjian perkawinan.
• Bila sudah ada anak, catat tanggal ulang tahunnya yang ke 18 dan tanggal 3 tahun sesudahnya.

Satu hal yang sengaja tidak masuk daftar: pilihan kewarganegaraan Anda dan pasangan. Itu keputusan pribadi yang bergantung pada hukum dua negara, dan perlu dibahas dengan advokat atau penasihat hukum yang menguasai keduanya.

Kesimpulan: Siapkan Hukum Kedua Negara dan Catat Tenggatnya

Perkawinan campuran menyangkut dua sisi hukum sekaligus. Sisi pertama hukum Indonesia: UU 1/1974 menuntut bukti bahwa syarat perkawinan menurut hukum kedua pihak terpenuhi, lalu perkawinan dicatat lewat KUA atau Dukcapil. Sisi kedua hukum negara pasangan, yang menentukan dokumen asing dan, lewat Pasal 26 UU 12/2006, apakah kewarganegaraan Indonesia ikut terpengaruh.

Anak dari perkawinan sah dengan salah satu orang tua WNI adalah WNI. Bila ia berkewarganegaraan ganda, ia memilih setelah berusia 18 tahun atau kawin, dengan batas 3 tahun. Tanah berjalan di jalur lain lagi, karena hanya WNI yang dapat memegang hak milik.

Langkah berikutnya tiga. Pastikan dulu jalur pencatatan, KUA atau Dukcapil. Minta dokumen pihak WNA sedini mungkin, sebab ia bergantung pada kedutaan negara lain. Catat setiap tenggat bersama tanggal mulainya. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, tanyakan lebih dulu kepada advokat atau notaris.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Mustafa Mytiba & Partners. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.