Perjanjian perkawinan bukan lagi urusan calon pengantin saja. Sejak 27 Oktober 2016, pasangan yang sudah menikah bertahun tahun pun boleh membuatnya, selama perjanjian itu tertulis dan disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis antara suami dan istri, atau antara calon suami dan calon istri, yang mengatur harta perkawinan atau hal lain yang mereka sepakati, sepanjang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

Dasarnya Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Bunyi pasal itu sudah dimaknai ulang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015). Banyak tulisan lama masih menyebut perjanjian hanya sah bila dibuat sebelum menikah. Tafsir itu sudah tidak dipakai.

Bayangkan denah rumah yang disepakati sebelum membangun. Dulu denah hanya boleh digambar sebelum batu pertama diletakkan. Sekarang denah boleh digambar saat rumah sudah berdiri, asalkan ditandatangani dan disahkan.

Putusan terbaru memperkuat posisi ini. Pada 12 Mei 2026, Mahkamah Konstitusi menolak pengujian Pasal 35 ayat (1) tentang harta bersama, dan dalam pertimbangannya menegaskan bahwa harta bersama dapat dikecualikan lewat perjanjian kawin.

Pengertian Perjanjian Perkawinan: Kesepakatan Tertulis tentang Harta dan Hak Pasangan

Dalam bahasa sehari hari, perjanjian perkawinan sering disebut perjanjian pranikah atau perjanjian kawin. Istilah yang dipakai undang undang adalah perjanjian perkawinan. Isinya tidak harus soal harta, meski soal harta yang paling sering dibahas.

Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 menyebut tiga syarat sekaligus: dibuat atas persetujuan bersama kedua pihak, dibuat secara tertulis, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kata "disahkan" penting. Kertas yang hanya ditandatangani berdua di rumah belum memenuhi syarat pasal ini.

Tiga istilah perlu dijelaskan sekali supaya sisa tulisan mudah diikuti. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974). Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing masing ke dalam perkawinan, ditambah hadiah dan warisan yang diterima masing masing, dan menurut Pasal 35 ayat (2) berada di bawah penguasaan masing masing "sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Pihak ketiga adalah orang atau badan di luar suami istri yang berhubungan hukum dengan salah satu atau keduanya, misalnya bank yang memberi kredit atau pembeli sebidang tanah.

Perjanjian perkawinan berbeda dari perjanjian jual beli atau sewa. Ia hanya lahir dalam konteks perkawinan, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain, dan baru sah setelah ada pengesahan. Itu sebabnya kata perjanjian perkawinan di sini tidak bisa diganti dengan "surat kesepakatan".

Bunyi Pasal 29 dulu dan sekarang

Untuk memahami perjanjian perkawinan hari ini, Anda perlu membaca dua lapis sekaligus: bunyi asli Pasal 29 dan cara Mahkamah Konstitusi memaknainya. Amar Putusan MK 69/2015 menyatakan Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai seperti rumusan di tabel. Artinya, rumusan di kolom kanan itulah yang dipakai sekarang.

Satu catatan kecil: amar memakai kata "mengajukan perjanjian tertulis", sedangkan naskah asli memakai "mengadakan". Kami mengutip persis seperti amar.

UU 16/2019, yang mengubah UU 1/1974, tidak menyentuh Pasal 29. Undang undang itu hanya mengubah Pasal 7 (batas umur menikah 19 tahun) dan menyisipkan Pasal 65A. Jadi dasar hukum perjanjian perkawinan tetap Pasal 29 dengan pemaknaan MK.

Dari mana putusan 2016 berasal

Putusan MK 69/2015 lahir dari permohonan seorang warga negara Indonesia, Ike Farida. Permohonannya menguji sekaligus Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria, serta Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974.

Mahkamah mengabulkan permohonan itu untuk sebagian. Hanya Pasal 29 yang dimaknai ulang. Amar angka 3 menolak permohonan "untuk selain dan selebihnya", sehingga pasal lain yang dimohonkan tidak berubah.

Putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 21 Maret 2016 dan 18 Oktober 2016 oleh sembilan hakim konstitusi. Pengucapannya berlangsung dalam sidang terbuka pada Kamis, 27 Oktober 2016, dan selesai pukul 10.51 WIB. Persoalan pertanahan yang melatarinya, yaitu kepemilikan tanah bagi warga negara yang menikah dengan warga negara asing, tidak kami bahas di sini.

Empat dokumen berikut membentuk kerangka hukumnya. Geser kartu untuk melihat semuanya.

Kapan Perjanjian Boleh Dibuat: Sebelum, Saat, atau Selama Menikah

Sebelum 2016, jalur satu satunya adalah membuat perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasangan yang sudah menikah dan baru sadar perlu perjanjian tidak punya pintu. Ayat (4) bahkan melarang perubahan selama perkawinan kecuali ada persetujuan dan tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan MK 69/2015 membuka tiga pintu. Amar angka 1.1 menyebut "pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan". Ketiganya sama sah, asalkan perjanjiannya tertulis, disepakati bersama, dan disahkan.

Satu pertanyaan sering muncul: apakah perjanjian yang dibuat selama perkawinan berlaku surut ke harta yang sudah ada? Amar ayat (3) hanya mengatakan perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, "kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan". Kami tidak menemukan aturan yang menjawab soal harta yang sudah terlanjur terkumpul. Karena itu, soal tersebut harus ditulis tegas di dalam akta, bukan diandalkan dari kebiasaan.

• 1974UU 1/1974 berlaku. Perjanjian perkawinan hanya boleh dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
• 27 Oktober 2016Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 diucapkan. Perjanjian boleh dibuat selama ikatan perkawinan, dan notaris ikut berwenang mengesahkan.
• 18 Oktober 2018Perpres 96/2018 diundangkan. Pasal 78 memuat dasar pencatatan perjanjian perkawinan, termasuk perubahan dan pencabutannya.
• 15 Oktober 2019UU 16/2019 diundangkan. Hanya Pasal 7 dan Pasal 65A yang berubah. Pasal 29 tetap.
• 12 Mei 2026Putusan MK 108/PUU-XXIV/2026 diucapkan. Pengujian Pasal 35 ayat (1) ditolak seluruhnya.

Apa yang Boleh Diatur dan Apa yang Tidak

Amar Putusan MK 69/2015 menyebut perjanjian perkawinan "dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya". Jadi ada dua kelompok isi: yang menyangkut harta, dan yang menyangkut hal lain yang disepakati pasangan.

Untuk kelompok pertama, undang undang sendiri sudah memberi pintu. Pasal 35 ayat (2) menyatakan harta bawaan, hadiah, dan warisan berada di bawah penguasaan masing masing "sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Kalimat itu mengakui bahwa pasangan boleh menentukan lain.

Untuk harta bersama, Putusan MK 108/PUU-XXIV/2026 lebih jelas lagi. Dalam pertimbangan [3.14], Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan Pasal 35 ayat (1) "dapat dikesampingkan atau dikecualikan", dan caranya dengan membuat perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Pasangan yang tidak ingin penghasilan dan aset selama menikah otomatis menjadi harta bersama punya jalur resmi untuk itu.

Kelompok kedua, "perjanjian lainnya", tidak punya daftar tertutup di sumber yang kami buka. Untuk pasangan Muslim, Kompilasi Hukum Islam menyebut taklik talak sebagai salah satu perjanjian lain (lihat bagian tentang pasangan Muslim). Di luar itu, batasnya kembali pada Pasal 29 ayat (2).

Aturan kos memberi gambaran. Pemilik kos punya aturan umum, penghuni boleh menyepakati tambahan, tetapi tambahan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perjanjian perkawinan bekerja dengan logika yang sama: ada aturan baku tentang harta, ada ruang menentukan lain, dan ada batas yang tidak boleh dilampaui.

Satu hal yang sengaja tidak kami lakukan: menyebut isi yang cocok untuk pasangan tertentu. Isi yang tepat bergantung pada jenis harta, pekerjaan, utang, dan rencana masing masing pasangan. Itu pekerjaan notaris dan advokat bersama Anda, bukan daftar pukul rata.

Hubungannya dengan Harta Bersama

Aturan baku tentang harta pasangan ada di Pasal 35 sampai 37 UU 1/1974. Perjanjian perkawinan bekerja sebagai pengecualian terhadap aturan baku itu, jadi kedua hal ini perlu dibaca berdampingan.

Pasal 36 ayat (1) mengatur pengelolaannya: terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (2) memberi masing masing hak penuh atas harta bawaannya. Pasal 37 menyerahkan pengaturan harta bersama kepada "hukumnya masing-masing" bila perkawinan putus karena perceraian.

Bayangkan dua rekening. Aturan baku menaruh seluruh penghasilan selama menikah di rekening bersama. Perjanjian pemisahan harta membuat setiap pihak punya rekening sendiri, sesuai isi perjanjian.

Apa yang diputus MK pada 12 Mei 2026

Seorang pemohon meminta Mahkamah menyatakan frasa "harta bersama" dalam Pasal 35 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam Putusan MK 108/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menolak permohonan itu. Putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 16 April 2026 dan diucapkan pada Selasa, 12 Mei 2026.

Amarnya satu kalimat: "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Pertimbangannya yang paling berguna bagi pasangan ada di bagian [3.14]. Mahkamah menyatakan pengaturan Pasal 35 ayat (1) "dapat dikesampingkan atau dikecualikan", dan pengecualian itu dilakukan dengan perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Mahkamah juga merujuk Putusan MK 69/2015 dan menegaskan bahwa perjanjian dapat dibuat sebelum maupun selama perkawinan.

Putusan ini tidak mengubah isi Pasal 29. Ia menutup satu jalan, yaitu menggugat pasal harta bersama, dan menunjuk jalan lain yang sudah tersedia, yaitu perjanjian.

Pertimbangan [3.10] putusan yang sama juga mencatat bahwa dalam Putusan MK 69/2015, pengujian Pasal 35 ayat (1) terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sudah pernah ditolak. Jadi Pasal 35 ayat (1) setidaknya dua kali lolos dari pengujian di MK.

Cara Membuatnya Sah: 4 Langkah dari Kesepakatan sampai Pencatatan

Tidak ada satu pasal yang menguraikan prosedur lengkap dari awal sampai akhir. Langkah di bawah kami susun dari tiga sumber: amar Putusan MK 69/2015 (siapa yang mengesahkan), Pasal 78 Perpres 96/2018 (pencatatan), dan Pasal 29 UU 1/1974 (syarat dasar).

Jika perjanjian dibuat di tengah perkawinan, ada satu hal yang perlu dibicarakan dengan notaris. Syarat "tidak merugikan pihak ketiga" tertulis di ayat (4) untuk perubahan atau pencabutan. Amar tidak menjelaskan apakah syarat itu ikut berlaku bagi perjanjian baru yang dibuat selama perkawinan. Kreditur yang sudah ada tentu punya kepentingan atas harta pasangan, jadi pertanyaan itu sebaiknya diajukan sebelum akta ditandatangani, bukan sesudah ada sengketa.

Tanggal mulai berlaku juga perlu ditulis tegas. Ayat (3) hasil pemaknaan MK menyatakan perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, "kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan". Pasangan yang membuatnya setelah bertahun tahun menikah sebaiknya memastikan akta menyebut dengan jelas harta mana yang tercakup.

Mengubah atau Mencabut Perjanjian Perkawinan

Perjanjian yang sudah disahkan tidak bisa diubah sepihak. Amar angka 1.5 Putusan MK 69/2015 menetapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian "tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga".

Syarat kedua mudah terlupa. Contoh ilustrasi: sebuah bank memberi kredit karena aset tertentu tercatat sebagai milik satu pihak menurut perjanjian. Bila kemudian perjanjian dicabut dan aset itu kembali menjadi harta bersama, posisi bank bisa berubah. Perubahan seperti itu berisiko dinilai merugikan bank. Dinilai merugikan atau tidak akan diputuskan pengadilan bila terjadi sengketa.

Pasal 78 ayat (1) Perpres 96/2018 menyebut "perubahan dan pencabutannya" bersama perjanjian yang dicatatkan. Maka perubahan atau pencabutan juga punya jalur pencatatan. Amar putusan tidak menjelaskan bentuk dokumen perubahan. Saran kami: perubahan dituangkan di hadapan pejabat yang sama jenisnya dengan pengesahan awal, supaya jejak dokumennya konsisten.

Perubahan dan pencabutan berbeda. Perubahan menggeser sebagian isi, misalnya daftar harta yang dipisahkan. Pencabutan meniadakan perjanjian sama sekali.

Menurut pembacaan kami, bila perjanjian pemisahan harta dicabut, aturan baku Pasal 35 ayat (1) kembali menjadi acuan bagi harta yang diperoleh sesudahnya. Nasib harta yang diperoleh selama perjanjian berlaku tidak diatur tegas dalam sumber yang kami buka, jadi akta pencabutan perlu menyebutnya.

• Kedua pasangan setuju secara tertulis untuk mengubah atau mencabut.
• Anda sudah memeriksa utang, jaminan, dan transaksi yang melibatkan pihak ketiga.
• Perubahan disahkan dan dicatatkan, bukan hanya ditandatangani berdua.

Pihak Ketiga: Mengapa Pencatatan Perjanjian Penting

Pasal 29 ayat (1), dalam rumusan amar, menyebut bahwa setelah disahkan, perjanjian "berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Pihak ketiga yang dimaksud, misalnya, bank yang memberi kredit, pembeli rumah, atau rekan usaha salah satu pasangan.

Hakim Agung Zahrul Rabain, dalam seminar notaris pada 20 April 2017 yang dilaporkan Hukumonline, menilai perjanjian yang bisa diubah atau dicabut berpotensi menimbulkan sengketa, karena pihak ketiga, perorangan maupun korporasi, dapat dirugikan. Ia juga menyebut ketika itu belum ada petunjuk sempurna soal prosedur pendaftarannya. Keterangan itu kini terutama berguna sebagai latar sejarah, sebab Perpres 96/2018 kemudian memuat dasar pencatatannya.

Kami tidak menemukan, dalam sumber yang kami buka, rumusan eksplisit mengenai akibat hukum bila perjanjian disahkan tetapi tidak dicatatkan. Kami juga tidak membuka putusan Mahkamah Agung yang menguji soal itu. Karena itu, batas keyakinan kami jelas: yang pasti hanya apa yang tertulis di amar dan di Pasal 78.

Bagi Pasangan Muslim: Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Pasangan Muslim juga tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Buku I KHI memuat hukum perkawinan, termasuk bab tentang perjanjian perkawinan dan harta kekayaan dalam perkawinan.

Berdasarkan ringkasan itu, Pasal 45 KHI membolehkan calon mempelai membuat taklik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 47 mengatur perjanjian tertulis tentang harta, yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 50 menyebut pencabutan perjanjian memerlukan persetujuan bersama, pendaftaran, dan pengumuman di surat kabar agar mengikat pihak ketiga. Pasal 51 memberi istri hak meminta pembatalan nikah atau mengajukan gugatan cerai bila perjanjian dilanggar.

Perbedaan di tabel menimbulkan satu pertanyaan praktis: apakah pasangan Muslim yang sudah menikah boleh membuat perjanjian selama perkawinan? Kami tidak menemukan jawaban tegas di sumber yang kami buka. Pasangan Muslim sebaiknya bertanya langsung kepada notaris dan Kantor Urusan Agama setempat sebelum memutuskan, dan membandingkannya dengan Putusan MK 69/2015 yang berlaku untuk Pasal 29 UU 1/1974.

Posisi Anda yang Mana: Telusuri dengan 4 Pertanyaan

Tidak semua pembaca berada di titik yang sama. Ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah belasan tahun, dan ada yang sudah punya perjanjian tetapi tidak yakin statusnya. Telusuri bagan di bawah dari atas, lalu ikuti panah sesuai jawaban Anda.

Bila salah satu pasangan berkewarganegaraan asing, ada pertimbangan lain di luar cakupan tulisan ini, terutama mengenai kepemilikan tanah. Tanyakan hal itu kepada advokat atau notaris sebelum menyusun perjanjian.

5 Salah Baca yang Sering Terjadi

Yang Bisa Anda Kerjakan Minggu Ini

Bagian ini berisi persiapan umum, bukan strategi untuk perkara tertentu. Centang yang sudah Anda kerjakan.

• Periksa apakah Anda dan pasangan sudah punya perjanjian perkawinan, lalu cari salinan aktanya.
• Bila sudah punya, cari bukti pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bila belum ada, tanyakan prosesnya ke kantor setempat.
• Daftar harta masing masing, utang yang ada, dan transaksi besar yang direncanakan, misalnya kredit atau jual beli aset.
• Bicarakan secara terbuka dengan pasangan apa yang ingin dipisahkan dan apa yang ingin tetap dimiliki bersama.
• Tanyakan kepada notaris dokumen yang diminta, lama prosesnya, dan biayanya. Angka dari notaris, bukan dari tulisan ini.
• Bila ada transaksi dengan pihak ketiga yang sedang berjalan, bahas dengan advokat sebelum mengubah atau mencabut perjanjian.
• Bila Anda Muslim, tanyakan kepada notaris dan Kantor Urusan Agama bagaimana pencatatannya diurus.

Tiga hal perlu dipegang sebelum Anda bertindak. Pertama, baca seluruh draf akta sebelum menandatangani, termasuk bagian tentang tanggal mulai berlaku dan harta yang tercakup. Kedua, jangan mengubah atau mencabut perjanjian sebelum memeriksa utang, jaminan, dan transaksi yang melibatkan pihak ketiga. Ketiga, simpan semua dokumen: draf, akta, bukti pencatatan, dan korespondensi dengan notaris.

Peran notaris dan advokat berbeda. Notaris menyusun dan mengesahkan akta. Advokat menilai risiko, termasuk hubungan perjanjian dengan kreditur, usaha, atau sengketa yang mungkin muncul. Untuk perjanjian yang menyangkut aset besar atau usaha keluarga, melibatkan keduanya biasanya lebih aman daripada mengandalkan satu pihak.

Kesimpulan: Buat, Sahkan, lalu Catatkan

Perjanjian perkawinan kini bisa dibuat pada waktu, sebelum, atau selama ikatan perkawinan. Kekuatannya bergantung pada langkah Anda. Perjanjian harus tertulis, disepakati berdua, dan disahkan notaris atau pegawai pencatat perkawinan. Pencatatannya punya dasar di Pasal 78 Perpres 96/2018.

Putusan MK 108/PUU-XXIV/2026 pada 12 Mei 2026 menutup jalan menggugat aturan harta bersama dan menunjuk jalan yang sudah tersedia, yaitu perjanjian kawin. Langkah berikutnya: tanyakan kepada notaris dan advokat, dengan membawa daftar harta dan utang Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Mustafa Mytiba & Partners. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.