Seseorang membeli motor bekas dengan harga sangat murah. Beberapa hari kemudian, polisi datang dan menyatakan kendaraan itu merupakan hasil kejahatan. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan hukumnya bukan hanya apakah barang tersebut berasal dari tindak pidana, tetapi juga apakah pembeli mengetahui atau setidaknya patut menduga asal-usul barang tersebut.

Selama bertahun-tahun masyarakat mengenal Pasal 480 KUHP sebagai pasal penadahan. Namun sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku. Karena itu, pembahasan penadahan saat ini harus membaca Pasal 480 KUHP lama bersama pengaturan baru dalam Pasal 591 KUHP Nasional.

Pasal 480 KUHP Tentang Apa?

Pasal 480 KUHP lama mengatur tindak pidana penadahan. Secara sederhana, pasal ini menjerat orang yang membeli, menerima, menyimpan, menjual, menggadaikan, mengangkut, menyembunyikan, atau memperoleh keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga berasal dari kejahatan.

Inti pasalnya bukan sekadar soal memiliki barang yang ternyata bermasalah. Unsur yang sangat penting adalah keadaan batin pelaku: apakah ia mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.

Apakah Pasal 480 KUHP Masih Berlaku pada 2026?

Untuk perbuatan yang terjadi setelah berlakunya KUHP Nasional, rujukan utamanya bukan lagi Pasal 480 KUHP lama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan pada 2 Januari 2023 dan melalui Pasal 624 ditentukan mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan. Dengan demikian, KUHP Nasional efektif berlaku sejak 2 Januari 2026.

Dalam KUHP Nasional, tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 591. Keyword “Pasal 480 KUHP” tetap relevan karena masih sangat dikenal masyarakat dan tetap penting untuk perkara dengan tempus delicti sebelum berlakunya KUHP Nasional, tetapi untuk perbuatan baru pada 2026 pembacaan hukumnya harus diarahkan ke Pasal 591.

Pasal 591 KUHP Nasional tentang Penadahan

Pasal 591 pada pokoknya mengancam setiap orang yang membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana. Pasal ini juga mencakup perbuatan menarik keuntungan dari hasil benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Berdasarkan Pasal 79 KUHP Nasional, denda kategori V adalah paling banyak Rp500.000.000.

Perbedaan Pasal 480 KUHP Lama dan Pasal 591 KUHP Nasional

Perubahan penting bukan hanya penomoran pasal. KUHP Nasional menempatkan penadahan dalam sistem pemidanaan baru, termasuk kategori denda yang lebih rasional dibanding nominal denda dalam KUHP lama.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Dalam praktik, perkara penadahan tidak dapat dibuktikan hanya dengan menunjukkan bahwa terdakwa pernah memegang barang hasil kejahatan. Penuntut umum tetap harus membuktikan unsur-unsur deliknya.

1. Ada Perbuatan terhadap Suatu Benda

Perbuatannya dapat berupa membeli, menerima, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut, menjual, atau bentuk lain sebagaimana dirumuskan dalam pasal. Karena rumusannya alternatif, tidak semua tindakan tersebut harus terjadi sekaligus.

2. Benda Berasal dari Tindak Pidana

Benda yang menjadi objek harus dapat dihubungkan dengan tindak pidana. Penjelasan Pasal 591 memberikan contoh benda yang berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. Artinya, penadahan tidak terbatas hanya pada barang hasil pencurian.

3. Mengetahui atau Patut Menduga

Inilah unsur yang paling sering menjadi medan pembuktian. “Mengetahui” menunjuk pada keadaan ketika pelaku memang sadar bahwa barang berasal dari tindak pidana. Sementara “patut menduga” memungkinkan pertanggungjawaban ketika keadaan transaksi sedemikian janggal sehingga secara wajar seseorang semestinya mencurigai asal barang.

Apakah Harga Murah Otomatis Membuktikan Penadahan?

Tidak. Harga murah bukan bukti tunggal yang otomatis menjadikan seseorang penadah. Namun harga yang sangat jauh di bawah harga pasar dapat menjadi salah satu keadaan yang dinilai bersama bukti lainnya.

Misalnya, seseorang membeli sepeda motor seharga Rp3 juta ketika harga pasarnya sekitar Rp20 juta, tanpa BPKB, tanpa identitas penjual yang jelas, dan transaksi dilakukan secara tergesa-gesa. Rangkaian fakta seperti itu dapat menguatkan dugaan bahwa pembeli sepatutnya mencurigai asal-usul kendaraan.

Sebaliknya, bila barang dibeli dengan harga wajar, melalui transaksi terbuka, disertai invoice, identitas penjual, bukti pembayaran, dan dokumen kepemilikan, maka fakta tersebut relevan untuk menilai apakah unsur “mengetahui atau patut menduga” benar-benar terpenuhi.

Membeli Barang Curian tetapi Tidak Tahu, Apakah Tetap Dipidana?

Tidak otomatis. Hukum pidana tidak cukup hanya membuktikan bahwa barang ternyata hasil tindak pidana. Harus dibuktikan pula unsur subjektif sebagaimana dirumuskan pasal.

Karena itu, pembelaan dalam perkara penadahan sering berpusat pada kondisi transaksi: bagaimana barang ditawarkan, berapa harganya, siapa penjualnya, dokumen apa yang diperlihatkan, apakah transaksi tercatat, dan apakah terdapat keadaan yang seharusnya menimbulkan kecurigaan.

Membeli Motor Tanpa BPKB: Apakah Termasuk Penadahan?

Membeli motor tanpa BPKB tidak otomatis berarti penadahan, tetapi jelas merupakan faktor risiko. Penyidik dan hakim dapat menilai keseluruhan keadaan, antara lain kesesuaian STNK, nomor rangka, nomor mesin, harga, identitas penjual, bukti pembayaran, dan alasan dokumen tidak tersedia.

Semakin banyak kejanggalan, semakin kuat alasan untuk menilai bahwa pembeli patut menduga kendaraan tersebut bermasalah.

Bagaimana dengan HP Curian atau Barang Elektronik?

Prinsipnya sama. Dalam perkara telepon seluler, laptop, kamera, atau perangkat elektronik, bukti dapat berupa IMEI, serial number, invoice pembelian, akun pengguna, percakapan dengan penjual, bukti transfer, riwayat marketplace, dan saksi.

Pembeli barang elektronik bekas sebaiknya menyimpan bukti transaksi dan memastikan identitas penjual dapat ditelusuri. Langkah kehati-hatian seperti ini tidak menjamin seseorang bebas dari proses hukum, tetapi sangat relevan dalam pembuktian itikad dan pengetahuan mengenai asal barang.

Apakah Penadahan Hanya Berarti Membeli?

Tidak. Pasal 591 KUHP Nasional merumuskan cakupan yang luas. Seseorang dapat diperiksa bukan hanya karena membeli, tetapi juga karena menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut, menjual kembali, atau memperoleh keuntungan dari benda hasil tindak pidana jika unsur pengetahuan atau patut menduga terpenuhi.

Apakah Membantu Menjual Barang Curian Bisa Menjadi Penadahan?

Bisa, tergantung fakta. Jika seseorang membantu menjual benda yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menarik keuntungan, perbuatannya dapat masuk ke konstruksi penadahan. Yang menentukan bukan sebutan “calo” atau “perantara”, tetapi perbuatan konkret dan keadaan pengetahuan pelaku.

Apakah Pencuri Harus Ditangkap Lebih Dulu?

Tindak pidana penadahan pada dasarnya berdiri sendiri. Fokus pembuktian berada pada asal benda dan tindakan penadah. Dalam praktik, perkara penadahan dapat diproses meskipun pelaku tindak pidana asal belum dijatuhi putusan, sepanjang asal-usul benda sebagai hasil tindak pidana dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

Penadahan sebagai Kebiasaan

KUHP Nasional juga mengatur bentuk yang lebih serius. Pasal 592 mengatur orang yang menjadikan kebiasaan membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana. Ancaman maksimalnya lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori V.

Penadahan dan Pencucian Uang: Apa Bedanya?

Keduanya sama-sama dapat berkaitan dengan hasil tindak pidana, tetapi konstruksinya berbeda. Penadahan berfokus pada perbuatan terhadap benda hasil tindak pidana dengan unsur mengetahui atau patut menduga. Tindak pidana pencucian uang mempunyai rezim tersendiri dan menyasar perbuatan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana dengan karakter dan tujuan yang diatur khusus dalam undang-undang pencucian uang.

Karena itu, satu perkara harus dianalisis berdasarkan fakta dan unsur pasal. Tidak semua penerimaan barang hasil kejahatan otomatis merupakan pencucian uang.

Bagaimana Polisi dan Jaksa Membuktikan Penadahan?

Pembuktian dapat menggunakan keterangan saksi, dokumen, bukti pembayaran, percakapan elektronik, CCTV, data transaksi, identitas penjual, barang bukti, serta keterangan terdakwa dan ahli bila diperlukan. Dalam transaksi kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin sering menjadi penting. Dalam perangkat elektronik, IMEI dan serial number dapat membantu menelusuri asal barang.

Yang dinilai bukan satu bukti secara terpisah, melainkan hubungan antara seluruh alat bukti dan unsur pasal.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Dituduh Melakukan Penadahan?

Pertama, jangan menghilangkan bukti transaksi. Simpan chat, kuitansi, invoice, transfer bank, identitas penjual, bukti iklan, dokumen kendaraan, dan bukti lain yang menggambarkan bagaimana transaksi sebenarnya terjadi.

Kedua, periksa pasal dan waktu kejadian. Perkara yang tempus delictinya terjadi sebelum 2 Januari 2026 dapat memiliki persoalan hukum peralihan yang berbeda dengan perbuatan setelah KUHP Nasional berlaku.

Ketiga, pahami bahwa unsur “mengetahui atau patut menduga” harus dibuktikan. Karena itu, pemeriksaan fakta transaksi sangat penting dalam strategi pembelaan.

FAQ Pasal 480 KUHP dan Penadahan

Pasal 480 KUHP tentang apa?

Pasal 480 KUHP lama mengatur penadahan. Dalam KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026, penadahan diatur terutama dalam Pasal 591.

Berapa ancaman pidana penadahan sekarang?

Pasal 591 KUHP Nasional mengatur pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.

Apakah membeli barang murah otomatis menjadi penadah?

Tidak. Harga murah hanya salah satu fakta yang dapat dinilai bersama keadaan lain.

Apakah membeli barang curian tanpa mengetahui asalnya tetap dipidana?

Tidak otomatis. Harus dibuktikan bahwa pembeli mengetahui atau patut menduga barang berasal dari tindak pidana.

Apakah motor tanpa BPKB pasti barang curian?

Tidak. Namun ketiadaan dokumen merupakan faktor risiko yang harus diperiksa bersama fakta lainnya.

Apakah penadahan hanya terkait pencurian?

Tidak. Penjelasan Pasal 591 menyebut benda dapat berasal antara lain dari pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Apakah membantu menjual bisa terkena pasal penadahan?

Bisa jika unsur perbuatan dan unsur mengetahui atau patut menduga terpenuhi.

Apakah penadah dapat diproses jika pencurinya belum tertangkap?

Dapat, sepanjang asal benda sebagai hasil tindak pidana dan unsur penadahan dapat dibuktikan.

Kesimpulan

Pasal 480 KUHP tetap penting sebagai istilah yang dikenal masyarakat dan untuk memahami perkara lama. Namun sejak 2 Januari 2026, hukum positif mengenai penadahan terutama berada dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam perkara penadahan, persoalan terpenting bukan sekadar apakah seseorang memegang barang hasil kejahatan. Penuntut umum harus membuktikan perbuatan yang dirumuskan undang-undang dan keadaan bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga benda tersebut berasal dari tindak pidana. Karena itu, harga, dokumen, identitas penjual, pola transaksi, komunikasi, dan bukti pembayaran dapat menjadi sangat menentukan.

Jika Anda sedang diperiksa dalam perkara penadahan atau memiliki sengketa terkait barang yang diduga berasal dari tindak pidana, analisis terhadap tempus delicti, asal barang, bukti transaksi, dan unsur pasal sebaiknya dilakukan sejak tahap awal pemeriksaan.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 79, Pasal 591, Pasal 592, dan Pasal 624.
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, Pasal 480.
• Publikasi BPSDM Hukum mengenai penggelapan dan penadahan.
• Direktori dan publikasi hukum Mahkamah Agung mengenai penerapan KUHP Nasional dan hukum acara pidana.