Persaingan usaha tidak sehat sering dipahami secara keliru. Ada yang menganggap setiap perusahaan besar adalah monopoli. Ada pula yang menyangka setiap harga murah merupakan praktik predatory pricing, setiap kontrak eksklusif pasti melanggar hukum, atau setiap kemenangan berulang dalam tender harus dicurigai sebagai persekongkolan. Cara pandang seperti itu terlalu sederhana. Hukum persaingan usaha tidak bekerja dengan prasangka terhadap perusahaan yang berhasil, melainkan dengan pemeriksaan terhadap cara perusahaan bersaing, struktur pasar yang dihadapi, hubungan antarpelaku usaha, serta dampak konkret yang ditimbulkan terhadap proses persaingan.

Dalam ekonomi yang sehat, perusahaan justru harus berani bersaing. Mereka boleh menurunkan harga karena lebih efisien, memperbaiki layanan, membangun merek yang kuat, mengembangkan teknologi, menguasai jaringan distribusi yang luas, dan memenangkan lebih banyak konsumen. Persoalannya muncul ketika keunggulan itu tidak lagi diperoleh melalui kompetisi, melainkan melalui pengaturan bersama, penutupan akses pasar, manipulasi tender, pembagian wilayah, diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan, atau penyalahgunaan kekuatan pasar. Pada titik itulah strategi bisnis dapat berubah menjadi persoalan hukum.

Kerangka utama hukum persaingan Indonesia tetap bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang kemudian mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja dan saat ini harus dibaca bersama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pelaksanaan penegakan dan sanksi administratif dijabarkan lebih lanjut antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, sedangkan aspek perhitungan denda diatur lebih terperinci dalam peraturan KPPU. Karena perubahan tersebut, membaca teks lama UU 5/1999 tanpa melihat perkembangan regulasinya dapat menghasilkan kesimpulan yang sudah tidak tepat.

Persaingan Sehat, Persaingan Tidak Sehat, dan Batas Intervensi Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa hukum tidak sekadar melihat siapa yang paling besar atau siapa yang paling murah. Hukum menilai proses.

Bayangkan dua perusahaan yang menjual produk serupa. Perusahaan pertama mampu menjual lebih murah karena memiliki teknologi produksi lebih efisien, rantai pasok lebih pendek, dan tingkat kerusakan barang lebih rendah. Harga murah dalam keadaan seperti itu merupakan hasil kompetisi. Konsumen diuntungkan, pesaing dipaksa memperbaiki efisiensi, dan pasar bergerak ke arah yang produktif. Situasinya berbeda jika dua perusahaan besar diam-diam membuat kesepakatan untuk tidak saling menurunkan harga, membagi wilayah, atau menyusun pola penawaran agar perusahaan tertentu memenangkan tender. Dalam keadaan kedua, harga dan pilihan konsumen tidak lagi lahir dari persaingan yang bebas.

Karena itu, hukum persaingan berada pada wilayah yang berbeda dengan hukum kontrak biasa. Dalam hukum perdata, para pihak pada prinsipnya bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sah dan tidak melanggar hukum. Namun dalam hukum persaingan, sebuah kesepakatan yang secara formal dibuat secara sah tetap dapat dipersoalkan apabila substansinya merusak persaingan. Kesepakatan bisnis bukan hanya dilihat dari hubungan antara para pihak, tetapi juga dari dampaknya terhadap pasar dan pelaku usaha lain.

Hal yang sama berlaku pada hak kepemilikan. Sebuah perusahaan memang berhak menentukan dengan siapa ia bertransaksi, bagaimana ia mendistribusikan produk, atau bagaimana ia menyusun jaringan penjualannya. Akan tetapi, ketika perusahaan memiliki kekuatan pasar yang sangat besar, penggunaan hak tersebut dapat menimbulkan implikasi persaingan. Misalnya, syarat perdagangan yang menutup seluruh akses distributor kepada pesaing dapat diperiksa berbeda dengan kontrak eksklusif kecil yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar.

Di sinilah hukum persaingan sering disebut sebagai hukum yang sangat kontekstual. Kita tidak dapat menilai sebuah praktik hanya dari nama perjanjiannya. “Eksklusivitas”, “diskon”, “bundling”, “keagenan”, “distribusi tunggal”, atau “kerja sama pemasaran” tidak otomatis halal atau haram dari perspektif persaingan. Yang penting adalah konstruksi faktualnya: siapa pelakunya, berapa pangsa pasarnya, berapa lama praktik dilakukan, apakah pesaing masih memiliki saluran alternatif, apakah konsumen tetap memiliki pilihan, dan apakah tindakan tersebut memiliki justifikasi bisnis yang rasional.

Dalam banyak perkara, analisis bahkan dimulai dari pertanyaan yang tampak sederhana tetapi sesungguhnya sangat menentukan: apa yang dimaksud “pasar” dalam perkara tersebut? Jika pasar didefinisikan terlalu luas, sebuah perusahaan tampak tidak dominan. Jika pasar didefinisikan terlalu sempit, perusahaan yang sama mungkin terlihat menguasai pasar. Oleh sebab itu, penentuan pasar bersangkutan merupakan salah satu fondasi analisis. Pasar tidak semata-mata berarti tempat fisik. Ia berkaitan dengan produk atau jasa yang saling menggantikan serta wilayah geografis di mana kompetisi berlangsung.

Contoh sederhana: minuman kopi kemasan mungkin bersaing dengan minuman teh, minuman energi, atau bahkan air mineral dalam konteks tertentu, tetapi mungkin pula memiliki pasar tersendiri apabila karakter produk, perilaku konsumen, harga, dan saluran distribusinya menunjukkan bahwa konsumen tidak mudah beralih. Penentuan semacam ini membutuhkan data, bukan asumsi.

Pendekatan hukum persaingan juga mengenal perbedaan antara larangan yang lebih menitikberatkan pada jenis perilaku dan larangan yang memerlukan pemeriksaan dampak. Dalam praktik, analisis tidak selalu berhenti pada ada atau tidaknya perjanjian. KPPU dapat menilai akibat terhadap persaingan, hambatan masuk, perubahan harga, koordinasi perilaku, kekuatan pasar, efisiensi, dan aspek ekonomi lainnya. Karena itu perkara persaingan sering membutuhkan kerja bersama antara ahli hukum, ekonom, auditor bisnis, dan orang yang memahami industri.

Hal yang juga penting adalah bahwa “kerugian konsumen” bukan satu-satunya isu. Hukum persaingan melindungi proses kompetisi. Sebuah perilaku bisa saja pada tahap awal memberikan harga yang menarik, tetapi apabila tujuan dan efek jangka panjangnya adalah menyingkirkan pesaing agar pelaku tersebut kemudian dapat mengendalikan pasar, maka praktik itu perlu diperiksa lebih jauh. Sebaliknya, harga rendah akibat efisiensi justru harus dilindungi karena itu esensi persaingan.

Bentuk Pelanggaran yang Paling Sering Menjadi Risiko bagi Pelaku Usaha

UU 5/1999 mengatur berbagai bentuk perilaku yang dapat dilarang. Untuk kepentingan praktis, bentuk-bentuk tersebut dapat dipahami dalam tiga kelompok besar, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Pembagian ini bukan sekadar klasifikasi akademik. Bagi perusahaan, pembagian ini dapat dipakai untuk membangun peta risiko hukum internal.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling mudah dipahami adalah penetapan harga. Dalam situasi normal, setiap pesaing harus menentukan harga secara independen. Mereka boleh mengamati harga pasar dan menyesuaikan strategi, tetapi mereka tidak boleh mengganti proses kompetisi dengan kesepakatan bersama. Jika perusahaan A dan B yang seharusnya bersaing sepakat mempertahankan harga minimum tertentu, konsumen kehilangan manfaat dari persaingan harga.

Perbedaan antara “mengikuti harga pasar” dan “menetapkan harga bersama” harus dipahami dengan hati-hati. Harga yang mirip belum tentu membuktikan kolusi. Di pasar yang transparan, perusahaan dapat sampai pada harga yang hampir sama karena biaya bahan baku, tarif logistik, pajak, atau struktur biaya yang serupa. Karena itu pembuktian tidak boleh melompat dari kemiripan harga langsung kepada kesimpulan adanya kartel. Perlu dilihat komunikasi, pola keputusan, perubahan harga, pertemuan para pihak, pertukaran informasi sensitif, dan penjelasan ekonomi atas perilaku yang muncul.

Risiko lain adalah pembagian wilayah atau konsumen. Perjanjian semacam ini dapat terjadi ketika dua pesaing sepakat bahwa masing-masing tidak akan masuk ke daerah tertentu atau tidak akan merebut pelanggan satu sama lain. Dari perspektif para pelaku, pembagian tersebut mungkin dianggap sebagai cara untuk mengurangi “perang harga”. Justru alasan itulah yang memperlihatkan masalah persaingannya: konsumen kehilangan manfaat dari rivalitas antarpelaku.

Kartel juga menjadi perhatian besar. Kartel dapat berkaitan dengan pengaturan produksi, pasokan, pemasaran, atau aspek lain yang berdampak pada harga dan kompetisi. Persoalannya, kartel jarang dituangkan dalam dokumen berjudul “perjanjian kartel”. Ia dapat muncul melalui komunikasi yang samar, pertemuan asosiasi, pertukaran data sensitif, atau pola perilaku yang perlu dianalisis bersama bukti lain. Oleh sebab itu, perusahaan harus sangat berhati-hati ketika bertukar informasi dengan pesaing, khususnya mengenai harga yang akan datang, target produksi, kapasitas, pelanggan strategis, wilayah pemasaran, atau rencana tender.

Keanggotaan dalam asosiasi usaha pada dasarnya sah dan sering bermanfaat. Asosiasi dapat menjadi tempat advokasi, peningkatan standar industri, pendidikan, atau dialog dengan pemerintah. Akan tetapi, pertemuan asosiasi dapat berubah menjadi area berisiko apabila digunakan untuk menyelaraskan harga atau strategi kompetitif. Agenda rapat, notulen, materi presentasi, dan batas informasi yang boleh dibahas perlu dikelola dengan disiplin.

Boikot juga dapat menjadi persoalan ketika sejumlah pelaku usaha bersepakat untuk menghalangi pelaku tertentu bertransaksi atau memasuki pasar. Dalam bisnis, perusahaan memang boleh memilih mitra. Namun ketika keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi antarpesaing dan digunakan untuk mengucilkan perusahaan lain secara antipersaingan, risikonya berbeda.

Selanjutnya terdapat persoalan penguasaan pasar. Praktik ini dapat mencakup tindakan yang menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu, membatasi peredaran atau penjualan barang/jasa, atau melakukan diskriminasi yang memiliki dampak pada persaingan. Sekali lagi, tidak setiap penolakan transaksi merupakan pelanggaran. Perusahaan dapat memiliki alasan yang sah, misalnya risiko kredit, masalah kepatuhan, standar kualitas, atau kapasitas. Yang harus dilihat adalah apakah alasan tersebut nyata dan konsisten, atau sekadar dalih untuk menutup pasar bagi pesaing.

Dalam ekonomi digital, risiko penguasaan pasar menjadi lebih kompleks. Platform dapat memiliki data pengguna, algoritma, jaringan penjual, infrastruktur pembayaran, dan efek jaringan yang membuat posisi pasar sangat kuat. Isu yang diperiksa bukan hanya harga, karena banyak layanan digital diberikan tanpa biaya langsung kepada pengguna. Persaingan dapat terjadi melalui akses data, visibilitas produk, aturan platform, kemampuan berpindah layanan, interoperabilitas, dan distribusi trafik. KPPU sendiri dalam perkembangan kebijakan terbaru terus menyoroti tantangan persaingan di pasar digital, termasuk peran algoritma dan platform.

Hal lain yang sering disalahpahami adalah predatory pricing atau jual rugi. Dalam percakapan sehari-hari, setiap harga yang terlalu murah kadang disebut predatory pricing. Padahal harga rendah adalah salah satu manfaat utama persaingan dan tidak boleh dihukum hanya karena membuat pesaing tidak nyaman. Analisis harus membedakan harga rendah karena efisiensi dari strategi harga yang secara hukum memenuhi unsur larangan. Tanpa analisis struktur biaya, posisi pasar, jangka waktu, dan potensi pemulihan kerugian setelah pesaing tersingkir, tuduhan “jual rugi” mudah berubah menjadi klaim spekulatif.

Demikian pula dengan diskon. Diskon volume, diskon loyalitas, bundling, dan skema insentif dapat prokompetitif karena menurunkan harga. Namun pada perusahaan dengan kekuatan pasar yang besar, desain diskon tertentu dapat memengaruhi akses pesaing secara signifikan. Legal review yang baik tidak berhenti pada kata “diskon”, melainkan memeriksa desain, ambang, durasi, efek, dan alternatif yang masih tersedia bagi pembeli.

Persekongkolan Tender: Mengapa Ini Menjadi Area Risiko Tinggi

Di antara berbagai bentuk pelanggaran, persekongkolan tender merupakan salah satu isu yang paling sering menarik perhatian karena menyentuh proses pengadaan yang seharusnya kompetitif. Pasal 22 UU 5/1999 pada pokoknya melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Tender pada dasarnya dirancang untuk menemukan penawaran terbaik melalui kompetisi. Harga, kualitas, kemampuan teknis, waktu pelaksanaan, pengalaman, dan syarat lainnya dibandingkan agar penyelenggara memperoleh hasil yang optimal. Jika peserta yang seharusnya bersaing justru mengatur hasil, proses tender hanya menjadi formalitas. Harga yang terlihat kompetitif dapat sesungguhnya merupakan angka yang telah disusun sebelumnya.

Persekongkolan tender dapat berbentuk horizontal, vertikal, atau gabungan. Persekongkolan horizontal biasanya melibatkan peserta tender yang berkoordinasi satu sama lain. Persekongkolan vertikal dapat melibatkan peserta dengan pihak yang memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan atau evaluasi tender. Gabungan keduanya dapat terjadi ketika peserta dan pihak penyelenggara sama-sama berperan dalam pengaturan hasil.

Dalam praktik, tidak ada satu indikator tunggal yang otomatis membuktikan persekongkolan. Kesamaan format dokumen, pola harga yang berdekatan, hubungan kepemilikan, alamat kantor yang sama, penggunaan perangkat atau tenaga yang sama, pola pergantian pemenang, kesamaan kesalahan pengetikan, komunikasi sebelum penawaran, atau peserta yang tampak hanya sebagai pendamping dapat menjadi petunjuk. Tetapi setiap petunjuk harus diuji dalam konteks keseluruhan perkara.

Di sinilah pembelaan hukum yang baik harus bekerja dengan disiplin. Jika dua perusahaan memiliki hubungan afiliasi, apakah aturan tender memperbolehkan keduanya ikut? Apakah dokumen dibuat oleh konsultan yang sama? Apakah kesamaan harga disebabkan standar harga material? Apakah komunikasi yang dituduhkan sebagai koordinasi sebenarnya komunikasi teknis yang sah? Apakah pihak tertentu benar memiliki kewenangan mengatur pemenang? Apakah terdapat hubungan kausal antara tindakan yang dituduhkan dan hasil tender?

Pertanyaan seperti itu penting karena sengketa tender tidak boleh berubah menjadi penghukuman berdasarkan kesan. Hukum menuntut pembuktian. Di sisi lain, perusahaan juga tidak boleh menganggap bahwa ketiadaan kontrak tertulis berarti ketiadaan risiko. Koordinasi dapat dibuktikan dengan rangkaian dokumen, perilaku, komunikasi, dan keadaan ekonomi.

Contoh aktual memperlihatkan bahwa risiko sanksinya nyata. Pada 26 Januari 2026, KPPU mengumumkan putusan perkara tender pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Dalam perkara tersebut, Majelis Komisi menyatakan terjadi persekongkolan dan menjatuhkan total denda Rp3 miliar kepada terlapor yang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 22. Perkara tersebut menjadi pengingat bahwa strategi tender harus memiliki jejak independensi yang dapat dibuktikan, bukan sekadar diklaim.

Perusahaan yang rutin mengikuti pengadaan perlu memiliki protokol tender. Tim penyusun harga harus jelas. Sumber data harus terdokumentasi. Komunikasi dengan pihak lain harus memiliki tujuan yang sah. Dokumen penawaran perlu disusun secara mandiri. Jika ada konsorsium, subkontraktor, atau hubungan afiliasi, struktur tersebut harus dianalisis dari awal. Bahkan komunikasi informal melalui WhatsApp dapat menjadi relevan apabila kemudian muncul perkara.

Selain pelaku usaha, penyelenggara pengadaan juga harus berhati-hati. Persyaratan yang sangat spesifik dan mengarah pada satu peserta, perubahan syarat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemberian informasi tidak seimbang, atau toleransi khusus terhadap satu pihak dapat menjadi bagian dari rangkaian fakta yang diperiksa. Karena itu integritas proses pengadaan tidak cukup hanya dibuktikan dengan dokumen administrasi; desain prosesnya juga harus menunjukkan perlakuan yang wajar terhadap peserta.

Monopoli, Posisi Dominan, dan Salah Kaprah terhadap Perusahaan Besar

Dalam wacana publik, istilah “monopoli” sering digunakan sebagai sinonim untuk perusahaan besar. Padahal secara hukum, ukuran perusahaan dan pelanggaran hukum adalah dua hal yang berbeda. Sebuah perusahaan dapat menjadi dominan karena produknya lebih baik, teknologi lebih maju, jaringan lebih luas, atau mereknya lebih dipercaya. Keunggulan tersebut tidak boleh dihukum hanya karena pesaing lain tertinggal.

Jika setiap perusahaan yang berhasil segera dicurigai, hukum justru akan menghukum efisiensi. Konsumen kehilangan insentif inovasi karena perusahaan tidak lagi terdorong menjadi yang terbaik. Hukum persaingan harus menjaga keseimbangan: mencegah kekuatan pasar disalahgunakan, tetapi sekaligus tidak menghambat pertumbuhan yang sah.

Karena itu perlu dibedakan antara memiliki posisi dominan dan menyalahgunakan posisi dominan. Posisi dominan menggambarkan kekuatan pasar tertentu. Penyalahgunaan berbicara mengenai cara kekuatan tersebut digunakan. Analisisnya dapat melibatkan pangsa pasar, hambatan masuk, ketergantungan konsumen atau pemasok, kemampuan pesaing, teknologi, akses distribusi, dan karakter industri.

Sebuah perusahaan dengan pangsa pasar tinggi belum tentu bebas dari kompetisi. Di sektor dengan inovasi cepat, posisi pemimpin pasar dapat berubah dalam waktu singkat. Sebaliknya, pangsa pasar yang tidak terlalu ekstrem bisa tetap berarti kekuatan yang signifikan apabila hambatan masuk sangat tinggi, konsumen terkunci dalam ekosistem tertentu, atau pesaing tidak memiliki akses kepada input yang esensial.

Konsep essential facility, akses terhadap infrastruktur, jaringan, atau data tertentu dapat menjadi relevan di sejumlah industri. Jika satu pelaku menguasai fasilitas yang secara realistis tidak dapat diduplikasi dan fasilitas itu penting bagi pesaing untuk masuk ke pasar, kebijakan akses dapat menimbulkan persoalan persaingan. Namun sekali lagi, tidak semua aset strategis harus dibuka kepada pesaing. Hak milik, investasi, risiko, kapasitas, keamanan, dan justifikasi ekonomi tetap harus diperhitungkan.

Dalam relasi dengan distributor, perusahaan dominan juga perlu berhati-hati terhadap klausul eksklusivitas. Eksklusivitas dapat memiliki manfaat, misalnya mendorong distributor berinvestasi pada layanan purna jual, pelatihan, atau promosi. Namun apabila eksklusivitas menutup hampir seluruh saluran distribusi sehingga pesaing praktis tidak memiliki akses ke pasar, efek hukumnya dapat berbeda.

Diskriminasi harga atau perlakuan berbeda juga tidak otomatis ilegal. Dalam bisnis, harga dapat berbeda karena volume, risiko kredit, biaya logistik, waktu pembayaran, lokasi, kualitas layanan, atau kontrak jangka panjang. Masalah muncul bila perbedaan perlakuan tidak memiliki dasar objektif dan digunakan untuk merusak persaingan. Karena itu perusahaan sebaiknya mampu menjelaskan alasan komersial setiap kebijakan harga yang berbeda.

Di sektor digital, konsep dominasi semakin menantang. Platform besar dapat memperoleh keunggulan karena network effects: semakin banyak pengguna, semakin bernilai platform, dan semakin sulit bagi pendatang baru menantangnya. Data dan algoritma dapat memperkuat kondisi tersebut. Layanan “gratis” tidak berarti tidak ada kekuatan pasar, sebab pengguna dapat membayar dengan data, perhatian, atau ketergantungan ekosistem.

Pada 27 Maret 2026, KPPU juga mengumumkan putusan terhadap 97 pelaku usaha terkait kesepakatan penetapan suku bunga pinjaman daring. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum persaingan tidak hanya relevan untuk industri konvensional, tetapi juga untuk bisnis digital dan jasa keuangan berbasis teknologi. Perusahaan yang bergerak dalam ekosistem digital tidak boleh menganggap bahwa model bisnis baru berada di luar jangkauan prinsip persaingan.

Perkara persaingan di dunia digital juga dapat menyentuh isu self-preferencing, pengikatan layanan, pembatasan akses, penggunaan data bisnis pengguna platform, dan desain algoritma. Perkembangan hukum pada area ini bergerak cepat, sehingga perusahaan teknologi membutuhkan pemantauan regulasi yang lebih intensif daripada perusahaan pada sektor yang relatif stabil.

Bagaimana KPPU Membuktikan Pelanggaran dan Bagaimana Pelaku Usaha Membela Diri

KPPU memiliki posisi sentral dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia. Namun proses pemeriksaan bukanlah mekanisme otomatis di mana setiap laporan berakhir dengan putusan pelanggaran. Seperti proses hukum lain, perkara harus dibuktikan. Pelaku usaha memiliki kepentingan untuk memahami apa yang sebenarnya diuji.

Pertama, perhatikan unsur pasal. Setiap larangan memiliki konstruksi hukum tertentu. Tim hukum harus memecah pasal menjadi unsur-unsur dan menghubungkan setiap unsur dengan bukti. Kesalahan yang sering terjadi adalah langsung membahas seluruh kronologi tanpa memetakan unsur. Akibatnya, pembelaan menjadi narasi panjang tetapi tidak menjawab konstruksi pelanggaran.

Kedua, perhatikan pasar bersangkutan. Definisi pasar dapat menentukan apakah seorang pelaku benar-benar memiliki kekuatan pasar. Produk yang tampak berbeda secara fisik bisa menjadi substitusi jika konsumen mudah beralih. Sebaliknya, produk yang secara umum berada dalam kategori sama belum tentu bersaing langsung jika karakter, harga, pengguna, atau distribusinya berbeda.

Ketiga, analisis bukti langsung dan bukti tidak langsung. Dalam tuduhan koordinasi, bukti langsung seperti korespondensi atau kesepakatan eksplisit tentu memiliki bobot besar. Tetapi banyak perkara bergantung pada rangkaian bukti tidak langsung. Di sinilah tim hukum harus menilai apakah pola perilaku yang dianggap mencurigakan memiliki penjelasan alternatif yang wajar.

Misalnya, harga tiga perusahaan naik pada waktu hampir bersamaan. Apakah itu akibat kesepakatan atau karena harga bahan baku dunia naik? Jika semua membeli dari sumber yang sama dan biaya logistik juga naik, perilaku paralel dapat memiliki penjelasan ekonomi. Sebaliknya, jika terdapat komunikasi antarpesaing tepat sebelum kenaikan harga dan perubahan tersebut sulit dijelaskan oleh biaya, penilaiannya dapat berbeda.

Keempat, lihat hubungan kausal. Tidak cukup menyatakan bahwa sebuah tindakan terjadi dan persaingan menurun. Harus diuji apakah tindakan tersebut benar merupakan sebab yang relevan. Perubahan harga bisa disebabkan kurs, pajak, pasokan, cuaca, kebijakan pemerintah, perubahan permintaan, atau gangguan logistik. Data industri menjadi sangat penting.

Kelima, pelaku usaha harus menguji justifikasi efisiensi. Beberapa praktik bisnis memberikan efisiensi nyata: integrasi vertikal dapat mengurangi biaya transaksi, eksklusivitas dapat mendorong investasi distributor, bundling dapat menyederhanakan produk, dan skala ekonomi dapat menurunkan harga. Efisiensi tidak otomatis membebaskan setiap perilaku, tetapi harus masuk dalam analisis agar penilaian tidak hanya melihat pembatasan secara formal.

Di sisi pembuktian internal, perusahaan sebaiknya segera melakukan legal hold ketika menyadari adanya potensi perkara. Email, percakapan, file penawaran, notulen, dokumen harga, data penjualan, dan catatan rapat jangan dihapus secara serampangan. Penghilangan dokumen justru dapat memperburuk posisi perusahaan. Tim hukum harus menginventarisasi dokumen dan membangun kronologi sebelum memberikan penjelasan resmi.

Wawancara internal juga penting. Orang yang menyusun harga mungkin berbeda dengan orang yang berhubungan dengan asosiasi usaha. Tim tender mungkin tidak memahami komunikasi direksi. Bagian pemasaran mungkin mengetahui alasan diskon yang tidak tercatat dalam kontrak. Semua informasi tersebut perlu disatukan sebelum strategi dibangun.

Dari perspektif pelapor, standar yang sama berlaku. Laporan yang hanya berisi keluhan “pesaing menguasai pasar” belum tentu memadai. Pelapor perlu menunjukkan perilaku yang diduga antipersaingan, pihak yang terlibat, periode kejadian, dokumen atau komunikasi, perubahan kondisi pasar, dan dampak yang dialami. Dugaan harus diterjemahkan menjadi fakta dan unsur hukum.

Pada tahap pemeriksaan, perusahaan juga perlu menjaga konsistensi. Penjelasan teknis yang disampaikan oleh satu pejabat harus selaras dengan dokumen yang ada. Jika terdapat perbedaan, tim hukum harus memahami alasannya sebelum keterangan diberikan. Pembelaan yang berubah-ubah dapat merusak kredibilitas, bahkan jika pada awalnya terdapat penjelasan bisnis yang sah.

Dalam perkara yang kompleks, ahli ekonomi dapat menjadi penting. Hukum persaingan tidak hanya bicara teks undang-undang. Pengujian pasar, elastisitas, struktur biaya, konsentrasi pasar, counterfactual, dan dampak perilaku dapat memerlukan analisis kuantitatif. Advokat harus mampu menerjemahkan analisis tersebut menjadi argumentasi hukum yang mudah dipahami majelis.

Sanksi, Denda, dan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU

Perubahan melalui rezim Cipta Kerja membawa perubahan penting dalam kerangka sanksi persaingan. Pelaku usaha tidak boleh lagi membaca ketentuan lama seolah tidak ada perubahan. Saat ini, tindakan administratif menjadi instrumen utama untuk pelanggaran substansif di bawah UU 5/1999 sebagaimana telah diubah. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kerangka sanksinya.

Jenis tindakan administratif dapat meliputi penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, perintah menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, perintah menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, tindakan tertentu terkait penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, pembayaran ganti rugi, dan pengenaan denda.

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 memberikan pedoman pengenaan sanksi denda. Secara garis besar, KPPU mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan, lama pelanggaran, faktor yang meringankan dan memberatkan, serta kemampuan pelaku usaha membayar. Rezim saat ini juga mengenal batas pengenaan denda yang dikaitkan dengan keuntungan bersih atau total penjualan pada pasar bersangkutan selama periode pelanggaran.

Ini berarti analisis risiko tidak dapat dilakukan dengan satu angka tetap. Dua perusahaan yang melakukan pelanggaran berbeda dapat menerima denda yang sangat berbeda tergantung pada skala usaha, pasar, periode, dampak, dan perannya. Perusahaan dengan omzet besar tentu menghadapi eksposur yang berbeda dengan perusahaan kecil.

Faktor meringankan juga harus dibangun dengan bukti. Kepatuhan, peran terbatas, penghentian perilaku, kerja sama dalam pemeriksaan, atau kondisi tertentu tidak cukup hanya disebutkan. Tim hukum harus menjelaskan relevansi faktual dan hukumnya. Sebaliknya, pengulangan pelanggaran, peran sebagai inisiator, upaya menghalangi pemeriksaan, atau dampak yang luas dapat memperberat penilaian.

Bagi perusahaan, masalah tidak berhenti pada angka denda. Perintah penghentian praktik tertentu dapat mengubah model bisnis. Pembatalan perjanjian dapat memengaruhi jaringan distribusi. Putusan dapat berdampak pada reputasi, tender berikutnya, hubungan dengan mitra, bahkan valuasi perusahaan. Karena itu strategi perkara tidak boleh hanya diarahkan untuk “menurunkan denda”, tetapi juga melindungi keberlangsungan bisnis secara sah.

Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU memiliki jalur keberatan. Setelah perubahan undang-undang, keberatan terhadap putusan KPPU diperiksa oleh Pengadilan Niaga, bukan lagi Pengadilan Negeri seperti rezim sebelumnya. Selanjutnya, tersedia jalur kasasi ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan forum ini penting secara strategis. Memori keberatan harus dibangun dengan fokus. Tidak semua argumen memiliki bobot yang sama. Tim hukum harus memilih isu yang paling menentukan, misalnya kesalahan penerapan unsur, definisi pasar yang tidak tepat, kesimpulan ekonomi yang tidak didukung data, penggunaan bukti yang lemah, hubungan kausal yang tidak terbukti, pelanggaran prosedural yang material, atau perhitungan denda yang tidak proporsional.

Mengulang seluruh pembelaan dari awal tanpa prioritas justru dapat membuat isu utama tenggelam. Dalam sengketa kompleks, hakim membutuhkan peta yang jelas: apa kesalahan putusan, di bagian mana, bukti apa yang bertentangan, dan akibat hukumnya apa. Advokasi yang baik menyederhanakan kompleksitas tanpa menyederhanakan substansi.

Perkembangan penegakan tahun 2026 menunjukkan bahwa KPPU aktif di berbagai sektor. Selain perkara tender RSUD Kabupaten Bogor, KPPU menangani perkara pinjaman daring, distribusi barang, notifikasi transaksi korporasi, logistik, semen, platform digital, dan akuisisi. Bagi perusahaan, pesan praktisnya jelas: kepatuhan persaingan bukan kebutuhan perusahaan tertentu saja. Hampir semua bisnis yang berinteraksi dengan pesaing, pemasok, distributor, platform, atau proses tender memiliki risiko.

Membangun Compliance Persaingan Usaha yang Benar-benar Bekerja

Banyak perusahaan memiliki kode etik tetapi tidak memiliki sistem yang mampu mencegah pelanggaran persaingan. Dokumen kebijakan saja tidak cukup. Program kepatuhan harus diterjemahkan ke dalam perilaku, alur persetujuan, dan mekanisme pengawasan yang nyata.

Langkah pertama adalah memetakan titik kontak dengan pesaing. Siapa di perusahaan yang paling sering bertemu pesaing? Direksi? Sales? Procurement? Tim tender? Asosiasi industri? Distributor? Setiap titik kontak memiliki risiko berbeda. Tim penjualan mungkin berisiko dalam pertukaran harga. Tim tender berisiko pada komunikasi penawaran. Direksi berisiko dalam pembicaraan strategi pasar. Asosiasi berisiko dalam pembahasan data industri yang terlalu sensitif.

Langkah kedua adalah menetapkan kategori informasi yang tidak boleh dipertukarkan secara sembarangan. Informasi tentang harga masa depan, kuota produksi, strategi tender, pelanggan tertentu, wilayah ekspansi, atau rencana diskon dapat sangat sensitif. Jika perusahaan perlu berbagi data untuk tujuan yang sah, misalnya studi industri, mekanismenya harus dirancang dengan benar, termasuk agregasi, anonimisasi, atau penggunaan pihak ketiga independen bila diperlukan.

Langkah ketiga adalah review kontrak. Tim legal tidak cukup hanya memeriksa klausul pembayaran dan wanprestasi. Kontrak distribusi perlu diuji dari perspektif persaingan. Apakah terdapat eksklusivitas? Minimum purchase? Most favoured nation? Pembatasan wilayah? Larangan menjual produk pesaing? Bundling? Harga jual kembali? Hak akses data? Setiap klausul dapat memiliki implikasi berbeda tergantung konteks pasar.

Langkah keempat adalah prosedur khusus untuk asosiasi usaha. Karyawan yang menghadiri pertemuan asosiasi perlu memahami apa yang boleh dan tidak boleh dibahas. Jika percakapan mulai menyentuh harga masa depan atau koordinasi strategi, mereka harus tahu bagaimana merespons dan bagaimana mendokumentasikan keberatan.

Langkah kelima adalah protokol merger dan akuisisi. Banyak pelaku usaha fokus pada perizinan korporasi tetapi lupa pada kewajiban notifikasi persaingan. Keterlambatan notifikasi transaksi tertentu dapat berujung denda, sebagaimana terlihat dalam berbagai putusan KPPU. Tim transaksi perlu menilai ambang, struktur transaksi, tanggal efektif, dan tenggat sejak tahap perencanaan, bukan setelah transaksi selesai.

Langkah keenam adalah audit tender. Perusahaan yang sering mengikuti pengadaan harus memiliki prosedur khusus: siapa yang menyusun harga, bagaimana dokumen disimpan, siapa boleh berkomunikasi dengan peserta lain, bagaimana kerja sama konsorsium dibentuk, dan bagaimana potensi konflik kepentingan dikelola. Setiap penawaran harus dapat dijelaskan sebagai keputusan bisnis independen.

Langkah ketujuh adalah pelatihan berbasis kasus. Pelatihan yang hanya menjelaskan pasal sering tidak efektif. Karyawan perlu diberikan skenario nyata: seorang pesaing bertanya harga bulan depan; distributor meminta eksklusivitas; asosiasi ingin mengumpulkan data harga; tender mensyaratkan konsorsium; pemasok terbesar menolak menjual kepada pesaing. Dari kasus tersebut, karyawan belajar mengenali sinyal risiko.

Langkah kedelapan adalah menyediakan jalur konsultasi cepat. Banyak keputusan komersial harus dibuat dalam hitungan jam. Jika proses meminta persetujuan legal terlalu rumit, tim bisnis cenderung mengambil keputusan sendiri. Perusahaan perlu memiliki mekanisme konsultasi yang cepat untuk isu berisiko tinggi.

Langkah kesembilan adalah memastikan tone from the top. Jika direksi sendiri menganggap kepatuhan sebagai penghambat penjualan, program apa pun akan gagal. Sebaliknya, jika direksi memperjelas bahwa target bisnis tidak boleh dicapai dengan kolusi, manipulasi tender, atau penutupan pasar yang melanggar hukum, pesan tersebut akan memengaruhi budaya perusahaan.

Langkah kesepuluh adalah menyimpan bukti alasan bisnis. Banyak kebijakan yang sah terlihat mencurigakan jika tidak memiliki dokumentasi. Misalnya diskon besar dapat dijelaskan oleh program promosi atau pengurangan stok; perubahan distributor dapat dijelaskan oleh kinerja; pembatasan tertentu dapat berkaitan dengan keselamatan atau kualitas. Dokumentasi yang dibuat saat keputusan diambil jauh lebih kredibel daripada alasan yang baru disusun setelah perkara muncul.

Strategi bagi Pelapor maupun Terlapor: Jangan Berangkat dari Asumsi

Dari pengalaman penanganan perkara bisnis, salah satu kesalahan terbesar adalah membangun posisi hukum berdasarkan asumsi emosional. Pihak yang merasa dirugikan melihat pesaing terlalu kuat dan segera menyimpulkan “monopoli”. Sebaliknya, perusahaan yang dilaporkan merasa tidak pernah menandatangani perjanjian kolusi sehingga yakin perkara pasti gugur. Kedua sikap sama-sama berisiko.

Bagi pelapor, langkah pertama adalah mengidentifikasi perilaku konkret. Apakah terjadi pembagian wilayah? Apakah ada pola tender? Apakah akses kepada pemasok ditutup? Apakah terdapat instruksi harga? Apakah kontrak tertentu membuat pasar tertutup? Setelah perilaku teridentifikasi, baru dicari pasal yang relevan. Jangan membalik proses dengan memilih pasal lebih dulu lalu memaksakan fakta agar cocok.

Pelapor juga harus realistis mengenai bukti. Isu persaingan sering terjadi di ruang tertutup. Bukti lengkap mungkin tidak tersedia, tetapi laporan yang baik tetap harus memiliki fondasi. Dokumen kontrak, tangkapan komunikasi yang diperoleh secara sah, data harga, struktur kepemilikan, pola tender, perubahan distribusi, dan kronologi dapat membantu KPPU memahami dugaan.

Bagi terlapor, respons pertama bukan mencari siapa pelapor. Prioritasnya adalah memahami risiko. Siapa yang berkomunikasi dengan pihak luar? Di mana dokumen tersimpan? Kebijakan apa yang sedang diperiksa? Apakah terdapat transaksi atau rapat yang membutuhkan penjelasan? Semakin cepat perusahaan menguasai faktanya, semakin baik strategi hukumnya.

Perusahaan juga perlu membedakan isu hukum, isu ekonomi, dan isu reputasi. Secara hukum, perusahaan mungkin memiliki pembelaan kuat. Tetapi komunikasi publik yang ceroboh dapat memperburuk reputasi. Sebaliknya, perusahaan tidak boleh mengorbankan hak pembelaannya hanya demi respons media jangka pendek. Pengelolaan perkara harus terkoordinasi antara legal, manajemen, compliance, komunikasi, dan jika perlu konsultan ekonomi.

Apabila putusan sudah dijatuhkan, analisis harus dilakukan segera. Tenggat upaya hukum tidak boleh terlewat. Tim perlu membaca pertimbangan, bukan hanya amar. Di bagian mana majelis menyatakan unsur terpenuhi? Bukti apa yang dianggap utama? Bagaimana pasar didefinisikan? Bagaimana denda dihitung? Apakah terdapat pendapat berbeda? Dari sana baru dibangun keberatan atau kasasi.

Dalam penyusunan memori keberatan, fokus pada kesalahan yang material. Jika terdapat 20 isu, jangan perlakukan seluruhnya sama. Pilih tiga sampai lima isu yang mampu mengubah kesimpulan perkara. Argumentasi harus menghubungkan norma, fakta, dan bukti secara langsung. Tabel perbandingan antara unsur, pertimbangan KPPU, bukti, dan bantahan sering sangat efektif.

Strategi yang baik juga mempertimbangkan keberlanjutan bisnis. Jika praktik tertentu memang memiliki risiko tinggi, perusahaan dapat memperbaiki kebijakan tanpa menunggu putusan akhir. Perbaikan bukan selalu pengakuan bersalah; ia dapat menjadi bagian dari tata kelola risiko. Namun setiap perubahan harus dibicarakan dengan penasihat hukum agar tidak menimbulkan interpretasi yang tidak perlu.

Pada akhirnya, perkara persaingan bukan hanya soal menang atau kalah di ruang sidang. Ia juga menguji kualitas tata kelola perusahaan. Perusahaan yang mampu menjelaskan keputusan bisnisnya dengan data, dokumen, dan logika ekonomi akan berada pada posisi yang jauh lebih baik daripada perusahaan yang hanya bergantung pada penjelasan lisan setelah masalah muncul.

Penutup: Bersaing Sekuat Mungkin, tetapi Tetap dalam Koridor Hukum

Persaingan yang kuat adalah mesin ekonomi. Konsumen memperoleh harga yang lebih baik, kualitas meningkat, inovasi lahir, dan perusahaan dipaksa bekerja efisien. Karena itu hukum persaingan bukan dimaksudkan untuk melemahkan perusahaan yang sukses. Tujuannya adalah memastikan keberhasilan tersebut lahir melalui kompetisi, bukan melalui pengaturan pasar.

Perusahaan boleh menjadi besar. Perusahaan boleh agresif. Perusahaan boleh memberikan diskon. Perusahaan boleh memilih distributor. Perusahaan boleh memenangkan tender berulang kali. Semua itu dapat sah apabila dibangun melalui proses yang independen, transparan, dan memiliki alasan bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Garis batasnya muncul ketika keputusan yang seharusnya bersifat kompetitif diganti oleh koordinasi dengan pesaing, ketika kekuatan pasar digunakan untuk menutup akses tanpa alasan yang sah, atau ketika proses tender dimanipulasi untuk menentukan pemenang. Pada titik tersebut, risiko berubah dari persoalan komersial menjadi persoalan hukum.

Karena sanksinya dapat menyentuh denda besar dan memengaruhi model bisnis, kepatuhan persaingan seharusnya tidak diperlakukan sebagai urusan legal setelah masalah terjadi. Ia harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Legal review yang dilakukan sebelum kontrak ditandatangani jauh lebih murah daripada pembelaan setelah pemeriksaan berjalan.

Bagi perusahaan yang menghadapi pemeriksaan KPPU, pendekatan yang tepat adalah menguasai fakta, mengamankan dokumen, memetakan unsur, menganalisis pasar, dan menguji setiap kesimpulan dengan data. Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh perilaku antipersaingan, langkahnya adalah menyusun laporan berdasarkan fakta konkret dan bukan sekadar kecurigaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah perusahaan yang menguasai pasar otomatis melakukan monopoli?
Tidak. Pangsa pasar besar atau posisi dominan tidak otomatis berarti pelanggaran. Hukum menilai bagaimana kekuatan pasar diperoleh dan digunakan, termasuk apakah terjadi tindakan yang menutup pasar atau merugikan proses persaingan.

Apa contoh persaingan usaha tidak sehat?
Contohnya dapat berupa penetapan harga antarpesaing, pembagian wilayah, kartel, boikot tertentu, persekongkolan tender, penguasaan pasar secara antipersaingan, serta penyalahgunaan posisi dominan.

Apakah harga murah termasuk persaingan usaha tidak sehat?
Tidak otomatis. Harga murah adalah bagian normal dari kompetisi. Persoalan hukum baru muncul jika praktik harga tersebut memenuhi unsur larangan dan didukung fakta mengenai struktur pasar, biaya, tujuan, serta dampaknya.

Apakah komunikasi dengan pesaing dilarang?
Tidak semua komunikasi dilarang. Perusahaan dapat bertemu dalam asosiasi atau kerja sama yang sah. Risiko muncul ketika komunikasi digunakan untuk membahas atau menyelaraskan informasi sensitif seperti harga masa depan, produksi, pembagian pelanggan, wilayah, atau strategi tender.

Siapa yang berwenang memeriksa pelanggaran persaingan usaha?
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merupakan lembaga yang menjalankan penegakan hukum persaingan berdasarkan UU 5/1999 beserta perubahannya.

Berapa denda pelanggaran persaingan usaha?
Pedoman KPPU menetapkan denda dasar paling sedikit Rp1 miliar. Besaran akhirnya dapat lebih tinggi dan dihitung dengan mempertimbangkan dampak, durasi pelanggaran, faktor memberatkan atau meringankan, kemampuan membayar, serta batas yang dikaitkan dengan keuntungan bersih atau penjualan pada pasar bersangkutan.

Apakah putusan KPPU dapat dilawan?
Ya. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya tersedia jalur kasasi ke Mahkamah Agung.

Apakah persekongkolan tender harus dibuktikan dengan perjanjian tertulis?
Tidak selalu. Perkara dapat dibangun dari rangkaian bukti komunikasi, dokumen, perilaku, pola penawaran, hubungan para pihak, dan fakta ekonomi. Namun seluruh bukti tetap harus diuji terhadap unsur pasal dan konteks perkara.

Apakah kontrak eksklusif selalu dilarang?
Tidak. Kontrak eksklusif dapat memiliki alasan bisnis yang sah. Analisis bergantung pada kekuatan pasar, cakupan eksklusivitas, durasi, akses pesaing terhadap saluran alternatif, dan dampaknya terhadap persaingan.

Apa yang harus dilakukan jika perusahaan menerima panggilan KPPU?
Segera amankan dokumen, susun kronologi, identifikasi pihak yang terlibat, petakan unsur pasal, dan lakukan analisis pasar. Hindari menghapus dokumen atau memberikan penjelasan yang belum diverifikasi.

Dasar Hukum dan Sumber Resmi

Artikel ini disusun dengan merujuk pada peraturan dan publikasi resmi, terutama UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 44 Tahun 2021, peraturan KPPU mengenai denda, serta perkembangan penegakan hukum yang dipublikasikan KPPU. Pembaca yang sedang menghadapi perkara sebaiknya memeriksa kembali teks peraturan, pedoman sektoral, dan putusan yang relevan dengan fakta konkret perkaranya.

• UU Nomor 5 Tahun 1999 – JDIH BPK
• PP Nomor 44 Tahun 2021 – JDIH KPPU
• Putusan Tender RSUD Kabupaten Bogor – KPPU, 26 Januari 2026

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[
{“@type”:”Question”,”name”:”Apakah perusahaan yang menguasai pasar otomatis melakukan monopoli?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Tidak. Pangsa pasar besar atau posisi dominan tidak otomatis berarti pelanggaran. Hukum menilai bagaimana kekuatan pasar diperoleh dan digunakan.”}},
{“@type”:”Question”,”name”:”Apa contoh persaingan usaha tidak sehat?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Contohnya dapat berupa penetapan harga antarpesaing, pembagian wilayah, kartel, boikot tertentu, persekongkolan tender, penguasaan pasar secara antipersaingan, serta penyalahgunaan posisi dominan.”}},
{“@type”:”Question”,”name”:”Apakah harga murah termasuk persaingan usaha tidak sehat?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Tidak otomatis. Harga murah adalah bagian normal dari kompetisi. Persoalan hukum baru muncul jika praktik tersebut memenuhi unsur larangan dan didukung fakta mengenai struktur pasar, biaya, tujuan, serta dampaknya.”}},
{“@type”:”Question”,”name”:”Siapa yang berwenang memeriksa pelanggaran persaingan usaha?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menjalankan penegakan hukum persaingan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 beserta perubahannya.”}},
{“@type”:”Question”,”name”:”Berapa denda pelanggaran persaingan usaha?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Pedoman KPPU menetapkan denda dasar paling sedikit Rp1 miliar. Besaran akhirnya dihitung dengan mempertimbangkan parameter yang ditentukan peraturan.”}},
{“@type”:”Question”,”name”:”Apakah putusan KPPU dapat dilawan?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Ya. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya tersedia jalur kasasi ke Mahkamah Agung.”}}
]}