Surat panggilan dari kepolisian datang tanpa aba-aba. Atau seorang anggota keluarga ditahan malam hari, dan Anda baru tahu esok paginya. Dalam keadaan seperti itu, pertanyaan pertama yang muncul hampir selalu sama: berapa biaya pengacara pidana, dan apakah pengacara benar-benar diperlukan sejak pemeriksaan pertama di kantor polisi.

Jawaban untuk pertanyaan kedua lebih mudah. Pemeriksaan awal adalah tahap ketika keterangan dicatat, dan keterangan itulah yang kelak dibaca jaksa dan hakim. Jawaban untuk pertanyaan pertama lebih berlapis, karena biaya bergantung pada tahap perkara, kerumitan, dan kesepakatan dengan advokat. Tulisan ini menjelaskan keduanya, dengan memperhatikan KUHP baru dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Mengapa pendampingan harus dimulai dari kepolisian

Banyak orang menunda mencari pengacara sampai berkas dilimpahkan ke pengadilan. Menurut pengalaman saya, itu keputusan yang paling sering disesali. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, posisi seseorang paling rapuh. Ia belum paham sangkaan yang dituduhkan, belum tahu haknya, dan sering terdorong menjawab apa saja agar urusan cepat selesai.

Berita acara pemeriksaan (BAP) yang sudah ditandatangani sulit ditarik. Memang terdakwa dapat mencabut keterangan di sidang, tetapi hakim menilai pencabutan itu dengan curiga bila tidak disertai alasan yang kuat. Advokat yang hadir sejak awal membantu memastikan pertanyaan penyidik dijawab secara tepat, catatan ditulis sesuai ucapan, dan tidak ada tekanan.

Kehadiran advokat juga menjadi pagar dari perlakuan yang tidak patut. Selama ini aduan terhadap penyidikan banyak terkait pemaksaan pengakuan atau penahanan tanpa prosedur. Tidak ada jaminan bahwa pendampingan menghilangkan semuanya, tetapi kehadiran pihak ketiga yang paham hukum jelas mengubah suasana pemeriksaan.

Pendampingan bukan berarti menghalangi penyidik. Advokat tidak boleh menyuruh klien berbohong, dan tidak boleh menghilangkan barang bukti. Tugas advokat adalah memastikan proses berjalan sesuai hukum dan klien memahami apa yang ia hadapi.

Hak tersangka menurut KUHAP baru

KUHAP baru, yaitu UU 20 Tahun 2025, ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menggantikan UU 8 Tahun 1981. Untuk perkara yang pemeriksaannya sudah dimulai di pengadilan sebelum tanggal itu, ada aturan peralihan dari Mahkamah Agung yang mempertahankan KUHAP lama. Untuk perkara baru dari tahap penyidikan, KUHAP baru yang dipakai.

Hak-hak tersangka dalam undang-undang ini dihimpun dalam satu pasal tersendiri. Menurut telaah Hukumonline, pasal itu adalah Pasal 142. Pembaca sebaiknya memeriksa teks resminya, tetapi isi pokoknya dapat dipahami secara umum. Hak itu mencakup didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan, diberi tahu sangkaan dengan bahasa yang dimengerti, dan memberikan atau menolak memberikan keterangan terkait sangkaan.

Hak yang terakhir sering disebut hak untuk tidak memberatkan diri sendiri. Artinya, tersangka tidak dapat dipaksa mengaku. Hak ini tidak boleh disalahartikan sebagai izin untuk berbohong. Memilih diam atau menolak menjawab pertanyaan tertentu adalah hak. Memberi keterangan palsu adalah soal lain yang dapat merugikan Anda.

Selain itu, ada hak yang dikenal sejak lama dan tetap relevan. Anda berhak mengetahui alasan penangkapan, menerima surat perintah penangkapan atau penahanan, dan keluarga berhak diberi tahu. Anda berhak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan berhak mengajukan penangguhan penahanan. Bila ada dugaan upaya paksa yang tidak sah, tersangka atau keluarga dan advokatnya dapat mengajukan praperadilan.

Satu persoalan yang dicatat para pengamat adalah penunjukan advokat bagi tersangka yang tidak mampu. Hukumonline mengulas bahwa KUHAP baru masih memberi peran kepada penyidik untuk menunjuk advokat, dan hal ini dikritik karena potensi konflik kepentingan. Bila Anda tidak mampu, Anda tetap berhak menolak penunjukan itu dan meminta pendampingan dari pemberi bantuan hukum yang Anda percayai. Bacaan lebih lanjut ada di ulasan Hukumonline tentang advokat pilihan penyidik.

Tahapan perkara pidana yang memengaruhi besar biaya

Untuk memahami biaya, lihat dulu perjalanan perkara pidana. Setiap tahap memerlukan kerja advokat yang berbeda, dan sebagian besar kantor hukum menetapkan honorarium berdasarkan tahap itu.

Tahap pertama adalah penyelidikan dan pemeriksaan sebagai saksi atau terlapor. Pada tahap ini advokat mendampingi klien ketika dimintai klarifikasi, menyusun kronologi, dan menilai apakah peristiwa tersebut benar-benar tindak pidana. Banyak perkara berhenti di sini bila alasan hukumnya lemah.

Tahap kedua adalah penyidikan, ketika status berubah menjadi tersangka. Advokat mendampingi setiap pemeriksaan, mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, mengurus penangguhan penahanan, dan memantau kelengkapan berkas. Di tahap ini pula kemungkinan penyelesaian lewat keadilan restoratif dapat dibuka, yang kami bahas dalam artikel tentang keadilan restoratif.

Tahap ketiga adalah penuntutan, ketika berkas diserahkan kepada jaksa. Tahap keempat adalah persidangan di pengadilan negeri, yang memakan waktu dan tenaga paling besar, karena mencakup eksepsi, pembuktian, pemeriksaan saksi dan ahli, tuntutan, pembelaan, dan putusan. Tahap kelima adalah upaya hukum, yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang masing-masing memerlukan memori atau kontra memori.

Perkara yang selesai di tahap penyelidikan tentu jauh lebih murah daripada yang berlanjut sampai kasasi. Inilah alasan mengapa sebagian besar advokat menyampaikan biaya per tahap, bukan satu angka untuk seluruh perjalanan.

Faktor yang menentukan biaya pengacara pidana

Tidak ada tarif tunggal untuk biaya pengacara pidana. Honorarium advokat ditentukan melalui kesepakatan antara advokat dan klien sesuai UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Karena itu wajar bila dua perkara yang tampak serupa memiliki biaya yang jauh berbeda. Beberapa faktor berikut biasanya menjadi penentu.

Faktor pertama adalah jenis dan berat perkara. Perkara ringan dengan satu terlapor jelas berbeda dengan perkara korupsi, narkotika, atau penipuan bernilai besar dengan banyak saksi dan dokumen. Faktor kedua adalah tahap tempat Anda meminta bantuan, karena perkara yang sudah memasuki persidangan memerlukan penguasaan berkas yang lebih banyak.

Faktor ketiga adalah lokasi. Pemeriksaan di kantor polisi di luar kota atau pengadilan di daerah menambah biaya perjalanan dan waktu. Faktor keempat adalah kondisi penahanan. Klien yang ditahan memerlukan kunjungan rutin, pengajuan penangguhan, dan pengawasan kondisi, sehingga beban kerja advokat meningkat.

Faktor kelima adalah pengalaman dan reputasi advokat, serta jumlah advokat dalam tim. Faktor keenam adalah kebutuhan tambahan seperti ahli, penerjemah, atau pemeriksaan bukti digital, yang biayanya sering berdiri sendiri.

Sebagai gambaran umum, tanpa menjanjikan angka tertentu, honorarium untuk pendampingan satu tahap sederhana lazimnya jauh lebih rendah daripada seluruh rangkaian perkara hingga putusan. Perkara besar dapat ditangani dengan paket per tahap atau per bulan. Mintalah perincian tertulis sebelum menandatangani kuasa, dan jangan ragu membandingkan pendapat dua atau tiga kantor hukum.

Komponen biaya yang sering luput dibicarakan

Banyak klien mengira honorarium adalah satu-satunya biaya. Dalam kenyataan, ada beberapa komponen lain yang sebaiknya dipahami sejak awal agar tidak menjadi kejutan.

Pertama, biaya operasional advokat, misalnya transportasi, fotokopi berkas, penjilidan, dan pengurusan administratif. Biasanya ditagih terpisah atau dimasukkan dalam paket. Kedua, biaya ahli, misalnya ahli pidana, ahli bahasa, atau ahli digital forensik. Honorarium ahli diatur antara klien dan ahli, bukan antara klien dan advokat.

Ketiga, biaya yang timbul akibat putusan, seperti denda atau uang pengganti, yang tidak ada hubungannya dengan advokat tetapi harus dihitung dalam rencana keuangan keluarga. Keempat, biaya untuk memulihkan kerugian korban bila ada kesepakatan damai, yang kerap menjadi bagian dari penyelesaian perkara.

Hati-hati terhadap pihak yang menawarkan “pengaturan perkara” dengan imbalan uang kepada oknum penegak hukum. Itu bukan jasa advokat. Itu tindak pidana dan sering menjadi penipuan terhadap keluarga yang sedang panik. Advokat yang jujur tidak pernah menjanjikan hasil, dan Kode Etik Advokat Indonesia melarang advokat menjamin kemenangan perkara.

Bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu

Ketidakmampuan membayar tidak boleh menghalangi seseorang mendapat pembelaan. UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberi hak kepada orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum yang terakreditasi, baik pada perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Jalur lain adalah pos bantuan hukum (Posbakum) di pengadilan dan kantor hukum yang menjalankan kewajiban memberi bantuan cuma-cuma. UU Advokat sendiri mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Penjelasan lebih rinci tentang layanan ini ada di artikel kami tentang Posbakum di pengadilan.

Untuk memperoleh bantuan, biasanya Anda perlu membuktikan ketidakmampuan, misalnya dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dokumen sejenis, serta menyampaikan kronologi perkara. Bantuan dari lembaga bantuan hukum bersifat nyata, tetapi kapasitasnya terbatas. Karena itu ajukan permohonan sedini mungkin, jangan menunggu sehari sebelum sidang.

Bagi Anda yang mampu tetapi keuangannya terbatas, kantor hukum swasta kerap bersedia membuat kesepakatan pembayaran bertahap. Tanyakan hal ini secara terbuka pada konsultasi pertama.

Surat kuasa, perjanjian honorarium, dan batas peran advokat

Hubungan dengan advokat diikat oleh dua dokumen. Yang pertama adalah surat kuasa khusus, yang memberi advokat wewenang bertindak untuk Anda dalam perkara tertentu. Yang kedua adalah perjanjian jasa hukum atau perjanjian honorarium, yang mengatur biaya dan ruang lingkup pekerjaan. Panduan tentang prosesnya ada dalam artikel kami tentang cara sewa pengacara.

Baca perjanjian honorarium sampai tuntas. Pastikan jelas tahap mana yang tercakup, apakah banding dan kasasi termasuk, bagaimana bila perkara dihentikan lebih awal, dan apakah ada pengembalian biaya. Jangan menandatangani dokumen kosong atau surat kuasa yang cakupannya terlalu luas tanpa penjelasan.

Perlu dipahami juga batas peran advokat. Advokat menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, dan UU Advokat memberi kekebalan bagi advokat dalam menjalankan tugas tersebut, tetapi bukan untuk melanggar hukum. Advokat tidak berwenang menjanjikan putusan bebas, tidak boleh membujuk saksi berbohong, dan tidak boleh menyuap siapa pun. Pembelaan yang sah bekerja dengan fakta dan hukum.

Klien juga mempunyai kewajiban. Beri informasi yang jujur, hadir ketika diperlukan, dan patuhi kesepakatan pembayaran. Perkara pidana dapat bergerak cepat, dan advokat yang tidak dapat menghubungi kliennya akan kesulitan membela.

Kesalahan yang sering terjadi pada pekan pertama

Dalam beberapa hari pertama, ada pola kesalahan yang sering saya lihat. Kesalahan pertama adalah memberi keterangan panjang tanpa pendamping dengan keyakinan bahwa kejujuran saja cukup. Kejujuran penting, tetapi tanpa pemahaman pasal yang disangkakan, kalimat yang tampak sepele dapat menjadi unsur pasal yang memberatkan.

Kesalahan kedua adalah menandatangani BAP tanpa membaca. Anda berhak membaca ulang dan meminta koreksi sebelum menandatangani. Bila ada kalimat yang tidak sesuai ucapan Anda, katakan dan minta diperbaiki. Bila penyidik menolak, catat keberatan itu bersama advokat Anda.

Kesalahan ketiga adalah menghubungi saksi atau korban untuk meminta mereka mengubah cerita. Tindakan itu dapat dianggap menghalangi proses hukum dan merugikan Anda, termasuk menjadi alasan penahanan. Bila ingin berdamai, lakukan lewat advokat dengan cara yang tercatat.

Kesalahan keempat adalah mengabaikan surat panggilan. Panggilan yang tidak dipenuhi tanpa alasan sah dapat berujung pada panggilan paksa. Bila ada halangan, ajukan surat permohonan penundaan tertulis dengan alasan yang jelas, lewat advokat.

Kesalahan kelima adalah membayar pihak yang mengaku bisa “mengurus” perkara. Hentikan seketika dan bicarakan dengan advokat Anda.

Saksi, terlapor, tersangka: perbedaan yang menentukan hak Anda

Banyak orang tidak membedakan tiga status ini, padahal ketiganya memiliki konsekuensi berbeda. Saksi adalah orang yang diminta menerangkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami. Terlapor adalah orang yang disebut dalam laporan, tetapi belum tentu ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka adalah orang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku.

Perbedaan itu penting karena status saksi dapat berubah menjadi tersangka di tengah pemeriksaan. Saya pernah melihat orang yang datang sebagai saksi, menjawab dengan santai, lalu keterangannya sendiri menjadi dasar penetapannya sebagai tersangka. Karena itu, bahkan sebagai saksi, mendapat pendampingan atau setidaknya nasihat advokat sebelum hadir adalah langkah bijak.

KUHAP baru memperluas pendampingan advokat kepada saksi dan korban sejak tahap awal pemeriksaan, sebagaimana diulas oleh Hukumonline dalam tulisan tentang peran advokat dalam KUHAP baru. Praktiknya masih berkembang, dan tiap instansi dapat memiliki prosedur teknis tersendiri, jadi tanyakan kepada advokat bagaimana ketentuan itu dijalankan di kantor polisi tempat Anda dipanggil.

Prinsip yang menjadi latar semua hak ini adalah asas praduga tak bersalah. Selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku. Pembahasan lebih jauh ada di artikel kami tentang praduga tak bersalah.

Penahanan, penangguhan, dan praperadilan: pekerjaan yang jarang terlihat

Sebagian besar biaya pengacara pidana pada tahap awal tidak terpakai untuk hal yang tampak di televisi, melainkan untuk pekerjaan sunyi di sekitar penahanan. Penahanan adalah upaya paksa yang membatasi kemerdekaan seseorang, sehingga hukum mensyaratkan alasan dan prosedur tertentu. Alasan yang lazim dikenal adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Advokat memeriksa apakah alasan itu benar-benar ada dalam kasus Anda atau hanya disebut dalam surat.

Langkah yang paling sering ditempuh adalah permohonan penangguhan penahanan. Permohonan itu biasanya disertai jaminan dari keluarga atau pihak lain, surat pernyataan bahwa tersangka akan kooperatif, dan alasan pribadi seperti kondisi kesehatan atau tanggungan keluarga. Dikabulkan atau tidaknya tetap menjadi kewenangan pejabat yang menahan, sehingga tidak ada pengacara yang dapat menjamin hasilnya.

Jika ada dugaan bahwa penangkapan atau penahanan dilakukan tanpa dasar atau melanggar prosedur, jalur praperadilan terbuka. Menurut pembahasan atas KUHAP baru, permohonan atas sah tidaknya upaya paksa dapat diajukan oleh tersangka, keluarga, atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri, dan pemeriksaannya dipimpin hakim tunggal. Praperadilan memerlukan persiapan yang cepat, karena waktu pemeriksaannya relatif singkat dan objek permohonannya harus dirumuskan dengan tepat.

Dalam urusan biaya, pekerjaan semacam ini biasanya dihitung sebagai layanan tersendiri di luar pendampingan pemeriksaan. Tanyakan kepada advokat sejak awal apakah praperadilan, penangguhan, dan kunjungan ke rumah tahanan termasuk dalam paket atau ditagih terpisah.

Contoh rekaan: dua perkara, dua struktur biaya

Untuk memberi gambaran tanpa menyebut angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bayangkan dua situasi rekaan.

Dalam situasi pertama, seorang pemilik usaha kecil dilaporkan oleh mitra dagang karena dituduh menggelapkan uang titipan. Ia dipanggil sebagai terlapor, belum ditahan, dan dokumennya lengkap. Pekerjaan advokat terutama berupa pendampingan dua atau tiga kali pemeriksaan, penyusunan kronologi, dan perundingan dengan pelapor. Bila perkara berhasil diselesaikan lewat perdamaian atau berhenti di tahap penyelidikan, total biayanya akan jauh lebih kecil.

Dalam situasi kedua, seorang pegawai ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, dan berkasnya dinyatakan lengkap sehingga masuk ke persidangan. Pekerjaan advokat meliputi pendampingan penyidikan, penangguhan penahanan, kunjungan rutin, eksepsi, belasan kali persidangan dengan pemeriksaan saksi dan ahli, pembelaan, dan mungkin banding. Beban kerjanya berlipat, dan honorariumnya wajar berlipat pula.

Kedua situasi itu menunjukkan bahwa pertanyaan “berapa biayanya” tidak dapat dijawab sebelum advokat memahami fakta, tahap, dan risiko. Curigailah siapa pun yang menyebut angka pasti pada pertemuan pertama tanpa membaca berkas.

Ketika perkara pidana sebenarnya berakar dari urusan perdata

Banyak laporan pidana yang saya temui berawal dari sengketa bisnis, utang piutang, atau jual beli yang macet. Pelapor memilih jalur pidana karena dianggap lebih menekan. Bagi terlapor, ini menimbulkan dilema: apakah melawan di jalur pidana atau menyelesaikan pokok masalahnya secara perdata.

Perbedaan kedua jalur itu mendasar. Perkara pidana menyangkut perbuatan yang diancam hukuman oleh negara, sedangkan perkara perdata menyangkut hak dan kewajiban antarpihak. Uraian lebih lengkap tersedia dalam artikel kami tentang perbedaan pidana dan perdata. Dalam KUHP baru, penipuan diatur dalam Pasal 492 dan penggelapan dalam Pasal 486, dan unsur niat jahat sejak awal menjadi pembeda dari sekadar wanprestasi.

Advokat yang baik akan menilai apakah laporan terhadap Anda memenuhi unsur pidana. Bila tidak, ia dapat menyampaikan argumen itu kepada penyidik dan membuka jalur penyelesaian perdata atau mediasi. Pendekatan ini sering lebih hemat dibandingkan berperang di dua front sekaligus.

Hal yang sama berlaku bagi Anda sebagai pelapor. Sebelum melapor, pastikan ada unsur pidana, karena laporan yang dipaksakan dapat berbalik, dan proses pidana tidak menjamin uang Anda kembali. Untuk perkara tertentu seperti pencemaran nama baik, kami membahas biaya dan jalurnya secara khusus dalam artikel tentang pidana pencemaran nama baik.

Sikap yang saya sarankan ketika dipanggil polisi

Jangan datang sendirian bila Anda dipanggil sebagai terlapor atau tersangka. Hubungi advokat sebelum pemeriksaan, siapkan kronologi tertulis dan dokumen, dan pahami hak Anda. Bicarakan biaya secara terbuka sejak awal, minta rincian per tahap, dan tolak siapa pun yang menjanjikan hasil atau menawarkan jalan pintas.

Bila biaya menjadi hambatan, manfaatkan bantuan hukum cuma-cuma atau minta kesepakatan pembayaran bertahap. Hak atas pembelaan tidak boleh menunggu sampai uang tersedia.

Kantor kami menangani perkara pidana mulai dari pendampingan pemeriksaan sampai upaya hukum. Silakan ajukan konsultasi gratis, pelajari bidang praktik kami, atau hubungi kami lewat halaman kontak. Kantor Hukum Mustafa MY Tiba & Partners berada di Jl. Lenteng Agung Raya No.62, RT.6/RW.2, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12630. Telepon 0811-6741-212, email info@mustafamytiba.com. Jam kerja Senin sampai Jumat 09.00-17.00 WIB, Sabtu dengan perjanjian.

Teks peraturan dapat ditelusuri di Peraturan.go.id.

Tanya jawab seputar biaya pengacara pidana

Ditulis oleh Mustafa MY Tiba, S.H., Managing Partner Mustafa Mytiba & Partners. Disusun pada Oktober 2026. Untuk perkara Anda sendiri, lihat halaman bidang praktik kami atau hubungi kantor.