Orang yang hendak menggugat atau digugat dalam sengketa perdata biasanya bertanya hal yang sama: berapa biaya pengacara perdata, dan berapa lagi yang harus dibayar ke pengadilan. Dua pertanyaan itu sebenarnya dua hal yang terpisah. Yang satu menyangkut honorarium untuk advokat, yang lain menyangkut biaya perkara yang masuk ke kas negara dan ongkos proses di pengadilan. Menggabungkannya dalam satu angka membuat banyak orang salah menghitung anggaran.

Dalam tulisan ini saya mengurai keduanya untuk perkara perdata seperti utang piutang, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa tanah, dan sengketa kontrak. Saya juga membahas siapa yang akhirnya menanggung biaya bila Anda menang, berapa lama biaya itu terus berjalan sampai eksekusi, dan kapan perkara lebih baik diselesaikan lewat jalur yang lebih ringan.

Pisahkan dulu tiga jenis pengeluaran

Dalam perkara perdata ada tiga jenis pengeluaran yang berbeda sifatnya. Pertama, honorarium advokat, yang ditetapkan lewat kesepakatan antara Anda dan advokat. Kedua, biaya perkara, yang dibayarkan ke pengadilan dalam bentuk panjar. Ketiga, biaya-biaya pendukung seperti bea meterai, fotokopi, perjalanan, saksi, dan penilaian bila diperlukan.

Pemisahan ini berguna saat berbicara dengan advokat. Misalnya, saat Anda mendengar kata “paket”, tanyakan paket untuk jenis pengeluaran yang mana. Banyak salah paham terjadi karena klien mengira paket mencakup ketiganya, sedangkan advokat mengira yang dimaksud hanya honorarium.

Satu hal lagi yang sering terlewat adalah bahwa biaya tidak berhenti di putusan. Jika putusan menang tetapi pihak lawan tidak mau melaksanakannya, Anda masih harus mengeluarkan biaya untuk eksekusi. Perencanaan anggaran yang sehat memikirkan seluruh perjalanan perkara, bukan hanya sampai sidang pertama.

Honorarium advokat dalam perkara perdata

Dasar hukumnya ada pada UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 21 menyatakan advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan, dan besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Tidak ada tarif resmi. Setiap kantor menetapkan sendiri, dengan mempertimbangkan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Dalam perkara perdata, honorarium sangat dipengaruhi oleh nilai dan kerumitan sengketa. Tagihan utang yang jelas dengan bukti tertulis rapi jauh lebih ringan dibanding sengketa tanah dengan beberapa lapis sertifikat, riwayat peralihan hak, dan banyak pihak. Kerumitan pembuktian, jumlah pihak, dan potensi upaya hukum lanjutan semuanya menaikkan beban kerja.

Sebagai gambaran kasar dan bukan tarif, honorarium untuk satu tingkat perkara perdata pada umumnya bergerak dari puluhan juta rupiah untuk perkara bernilai kecil sampai ratusan juta rupiah atau lebih untuk perkara besar dan rumit. Sebagian kantor menghitung sebagai persentase dari nilai sengketa, sebagian menetapkan nominal tetap, dan sebagian menghitung per kegiatan. Rentang ini hanya untuk membantu Anda membaca penawaran, bukan patokan hukum.

Skema yang lazim dipakai

Skema pertama adalah honorarium tetap per tingkat pengadilan, dibayar bertahap. Skema ini memberi kepastian bagi klien dan paling banyak dipakai pada perkara yang ruang lingkupnya jelas.

Skema kedua adalah honorarium dasar ditambah persentase atas hasil yang diperoleh, sering disebut success fee. Skema ini sah dan sering dipakai dalam penagihan, tetapi harus diatur sangat jelas: apa yang dihitung sebagai hasil, kapan dibayar, dan apa yang terjadi bila perkara berakhir damai. Skema ini tidak boleh dibaca sebagai jaminan kemenangan, karena kode etik advokat melarang advokat menjanjikan hasil.

Skema ketiga adalah hitungan jam kerja, yang lebih cocok untuk pekerjaan konsultasi, peninjauan kontrak, atau penyusunan somasi daripada perkara di pengadilan yang durasinya sulit diperkirakan.

Biaya perkara di pengadilan negeri

Gugatan perdata umum diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal tergugat, sebagaimana lazimnya diatur dalam hukum acara perdata, yaitu HIR untuk Jawa dan Madura serta RBg untuk daerah lain. Saat mendaftarkan gugatan, penggugat membayar panjar biaya perkara.

Panjar adalah taksiran uang muka yang ditetapkan pengadilan untuk menutup biaya perkara. Komponennya meliputi biaya pendaftaran, biaya proses, biaya pemanggilan para pihak oleh juru sita, dan biaya pemberitahuan putusan, serta bila ada, biaya pemeriksaan setempat. Dasar tarif penerimaan negara bukan pajak mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung, sedangkan jumlah panjar ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing, dan biaya pemanggilan bergantung pada radius lokasi pihak yang dipanggil.

Karena itu panjar di kota besar bisa berbeda dari kota kecil, dan perkara dengan banyak tergugat di banyak lokasi akan lebih mahal. Cara paling tepat mengetahui jumlahnya adalah bertanya kepada kepaniteraan perdata atau melihat pengumuman panjar pada situs pengadilan yang dituju. Sisa panjar yang tidak terpakai dikembalikan setelah perkara selesai, sedangkan bila kurang, pengadilan dapat meminta tambahan.

Pendaftaran elektronik

Mahkamah Agung telah mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, antara lain melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Pendaftaran, pembayaran panjar, dan pemanggilan dapat dilakukan secara elektronik. Dalam praktik, hal ini mengurangi bolak-balik ke gedung pengadilan dan dapat menekan biaya perjalanan, terutama bagi pihak dan advokat yang berdomisili jauh dari pengadilan. Namun penggunaannya perlu dipahami sejak awal, termasuk kewajiban memantau pemberitahuan elektronik agar tidak melewatkan jadwal.

Siapa yang menanggung biaya bila Anda menang

Pertanyaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Menurut hukum acara perdata, pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara. Ketentuan itu dikenal pada Pasal 181 HIR dan padanannya dalam RBg. Artinya, bila gugatan Anda dikabulkan, putusan lazimnya menghukum tergugat membayar biaya perkara, yaitu komponen panjar tadi.

Tetapi biaya perkara bukan honorarium advokat. Dalam praktik peradilan, honorarium yang Anda bayar kepada advokat umumnya tidak dibebankan kepada pihak lawan, karena honorarium adalah perjanjian pribadi antara Anda dan advokat. Banyak gugatan yang meminta ganti rugi berupa biaya pengacara ditolak hakim atau dikabulkan hanya sebagian, sehingga Anda tidak boleh menghitung bahwa seluruh pengeluaran akan kembali.

Dengan kata lain, bahkan bila Anda menang, Anda biasanya masih menanggung honorarium sendiri. Itu sebabnya sebelum menggugat, hitunglah apakah nilai yang diperjuangkan, ditambah kemampuan lawan untuk membayar, sepadan dengan seluruh biaya yang akan Anda keluarkan. Kemenangan di atas kertas yang tidak dapat dieksekusi tidak banyak artinya.

Biaya yang timbul bila perkara berlanjut ke upaya hukum

Putusan tingkat pertama bukan akhir bila salah satu pihak menempuh upaya hukum. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Setiap tahap punya biayanya, baik panjar maupun honorarium.

Honorarium advokat umumnya dihitung per tingkat. Perjanjian jasa hukum yang hanya menyebut “tingkat pertama” berarti banding dan kasasi tidak termasuk, sehingga Anda perlu menyepakati ulang. Sebaliknya, Anda sebaiknya tidak mengira bahwa karena Anda menang, lawan tidak akan banding. Dalam sengketa bernilai besar, upaya hukum hampir bisa dipastikan.

Dari sudut perencanaan, sisihkan pemikiran tentang kemungkinan perkara berlanjut. Tanyakan kepada advokat sejak awal berapa kira-kira biaya tambahan untuk banding dan kasasi, dan bagaimana ia menghitungnya. Bila Anda tidak mampu membiayai seluruh jalur, hal itu perlu dipertimbangkan dalam menentukan apakah perundingan atau damai lebih bijak.

Biaya penyitaan dan pemeriksaan setempat

Dalam sengketa tanah atau kebendaan, sering diminta sita jaminan agar objek sengketa tidak dialihkan selama perkara berjalan. Penyitaan melibatkan juru sita, pencatatan pada instansi terkait, dan biaya tersendiri yang diminta pengadilan. Untuk penjelasan syarat dan risikonya, baca artikel kami tentang sita jaminan dalam gugatan perdata.

Pada sengketa batas atau luas tanah, hakim dapat memutuskan pemeriksaan setempat, yaitu sidang di lokasi objek. Biaya perjalanan majelis dan panitera serta biaya pengukuran bila perlu dibebankan kepada pihak yang meminta atau sebagaimana ditetapkan pengadilan. Dalam sengketa yang bergantung pada pengukuran, pos ini bisa signifikan dan perlu dimasukkan sejak awal dalam anggaran.

Ahli juga dapat menambah pengeluaran. Penilai untuk menghitung nilai kerugian, akuntan untuk menelusuri keuangan, atau ahli pertanahan untuk menjelaskan riwayat hak memerlukan honorarium sendiri yang biasanya ditanggung pihak yang menghadirkannya.

Biaya eksekusi: ongkos terakhir yang sering dilupakan

Putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak dijalankan sukarela harus dieksekusi. Prosesnya dimulai dengan permohonan eksekusi, lalu pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk teguran atau aanmaning agar melaksanakan putusan dalam tenggang waktu tertentu. Bila tetap tidak dipenuhi, dapat dilakukan sita eksekusi, lalu lelang bila perlu. Penjelasannya dapat Anda baca pada artikel kami tentang aanmaning dan fungsinya.

Setiap langkah punya biaya: biaya permohonan eksekusi, biaya pemanggilan, biaya sita, biaya lelang, dan honorarium advokat untuk pekerjaan tambahan itu. Karena itu banyak perjanjian jasa hukum memisahkan honorarium untuk tahap eksekusi dari honorarium untuk pemeriksaan perkara. Bila perjanjian Anda tidak menyebutnya, tanyakan sejak awal.

Pertimbangan terpenting di tahap ini adalah kemampuan pihak lawan memenuhi putusan. Putusan yang menghukum seseorang membayar ratusan juta rupiah tidak berarti apa-apa bila ia tidak memiliki harta yang dapat disita. Penelusuran harta lawan sebelum menggugat adalah investasi yang sering menyelamatkan Anda dari menang tetapi tidak mendapat apa-apa.

Jalur lebih ringan untuk perkara bernilai kecil

Tidak semua sengketa perdata harus menempuh gugatan biasa. Untuk perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai kecil, tersedia gugatan sederhana yang diatur Mahkamah Agung melalui PERMA yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Batas nilai gugatan materiil adalah paling banyak lima ratus juta rupiah. Perkara diperiksa hakim tunggal dengan tahapan yang lebih ringkas dan waktu penyelesaian yang jauh lebih singkat dibanding gugatan biasa. Sengketa hak atas tanah tidak dapat diajukan melalui jalur ini, dan para pihak pada prinsipnya berdomisili di wilayah pengadilan yang sama.

Dalam gugatan sederhana para pihak diharapkan hadir sendiri, walaupun boleh didampingi kuasa. Karena itu kebutuhan akan pendampingan penuh lebih rendah, dan biaya total bisa jauh lebih hemat. Tahapannya sengaja dibuat ringkas supaya orang awam dapat menempuhnya sendiri.

Jalur lain adalah mediasi. Mediasi di pengadilan bersifat wajib sebelum perkara diperiksa, dan hasil kesepakatan dapat dikuatkan dalam akta perdamaian. Anda bisa membaca prosedurnya pada artikel kami tentang mediasi sengketa. Tidak jarang sengketa yang dimulai dengan gugatan berakhir damai setelah mediasi, dan biaya yang terpakai jauh lebih kecil dibanding bertarung sampai kasasi.

Contoh rekaan menghitung anggaran perkara utang piutang

Misalkan seorang pemilik usaha percetakan memiliki tagihan dua ratus juta rupiah kepada pelanggan yang sudah tiga kali mengingkari janji bayar. Ia memiliki faktur, bukti pengiriman barang, dan percakapan yang mengakui utang. Ia ingin tahu apakah menggugat itu sepadan.

Langkah pertama yang masuk akal adalah somasi. Surat peringatan tertulis oleh advokat sering sudah cukup membuat debitur membayar atau mengajukan cicilan. Biayanya relatif kecil. Jika somasi diabaikan, nilai sengketa di bawah batas gugatan sederhana membuat jalur ringkas patut dipertimbangkan, karena biaya dan waktunya lebih rendah. Sebelum memutuskan, pemilik usaha perlu memeriksa apakah debitur masih memiliki aset atau penghasilan yang dapat dieksekusi.

Bila debitur ternyata tidak punya apa-apa, memenangkan gugatan hanya menghasilkan putusan yang tak bisa dijalankan. Di sini nasihat jujur dari advokat justru menghemat uang: lebih baik tidak menggugat daripada menggugat tanpa prospek eksekusi. Uraian jalur penagihan selengkapnya ada pada artikel kami tentang jasa pengacara hutang piutang.

Faktor-faktor yang membuat biaya perkara perdata membengkak

Dari pengalaman beracara, ada beberapa hal yang paling sering membuat biaya melebihi perkiraan awal.

Pertama, jumlah dan lokasi tergugat. Setiap tergugat harus dipanggil secara patut, dan tergugat di lokasi berjauhan menambah biaya pemanggilan. Perkara dengan tergugat yang menghilang bahkan memerlukan pemanggilan melalui media atau pengumuman.

Kedua, perilaku lawan. Lawan yang sengaja tidak hadir, mengajukan eksepsi berlapis, atau mengganti kuasa berkali-kali memperpanjang perkara. Setiap sidang tambahan berarti biaya tambahan.

Ketiga, kerumitan pembuktian. Perkara yang menuntut banyak saksi, ahli, atau pemeriksaan setempat memakan waktu dan biaya.

Keempat, upaya hukum. Banding dan kasasi menambah satu sampai dua lapis biaya.

Kelima, kesalahan dalam gugatan. Gugatan yang kabur atau salah pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Anda harus mengulang dari awal. Bila gugatan disusun hati-hati sejak awal, risiko ini kecil. Penyusunannya dibahas dalam artikel kami tentang cara mengajukan gugatan perdata dan contoh surat gugatan perdata.

Ketika Anda yang digugat: biaya pihak tergugat

Sebagian besar tulisan tentang biaya membayangkan pembaca sebagai penggugat. Padahal banyak orang membaca artikel seperti ini justru karena baru menerima surat panggilan sidang. Posisi tergugat punya perhitungan biaya yang berbeda dan sering kurang dipahami.

Tergugat tidak membayar panjar pendaftaran, tetapi tetap menanggung honorarium advokat, biaya pendukung, dan biaya bila ia mengajukan gugatan balik atau upaya hukum. Karena waktu menjawab terbatas, keputusan memakai advokat harus diambil cepat. Surat panggilan menyebut hari sidang, dan tidak hadir tanpa alasan dapat berakibat putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Anda, yang disebut putusan verstek.

Untuk tergugat, strategi biaya yang masuk akal dimulai dengan menilai kekuatan gugatan. Ada gugatan yang cacat bentuk, misalnya salah menarik pihak, kabur isinya, atau diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang. Keberatan semacam ini dapat diajukan sebagai eksepsi, dan bila dikabulkan, perkara berhenti tanpa memeriksa pokoknya sehingga biaya jauh lebih kecil. Ada pula gugatan yang kuat, dan untuk itu penyelesaian damai lewat mediasi sering lebih hemat dibanding bertarung.

Tergugat juga perlu mengumpulkan bukti sejak hari pertama: perjanjian, bukti pembayaran, korespondensi, dan saksi. Bukti yang tersusun rapi memperpendek pekerjaan advokat. Sebaliknya, bukti yang baru dicari menjelang sidang pembuktian memaksa advokat bekerja terburu-buru dan berisiko ketinggalan hal penting.

Jika Anda digugat dan tidak mampu membayar advokat, jalur bantuan hukum cuma-cuma dan pos bantuan hukum di pengadilan juga terbuka bagi tergugat yang memenuhi syarat. Jangan mengabaikan panggilan karena takut biaya, sebab tidak hadir hampir selalu menambah kerugian.

Biaya yang berbeda pada sengketa bisnis, tanah, dan kontrak

Jenis sengketa memengaruhi struktur biaya. Pada sengketa bisnis dan kontrak, pekerjaan awal biasanya menelaah perjanjian, riwayat korespondensi, dan dokumen keuangan. Telaah ini memakan jam kerja yang signifikan sebelum surat gugatan ditulis, dan biasanya diperhitungkan sebagai bagian dari honorarium. Bila diperlukan ahli keuangan atau akuntan, biayanya terpisah.

Pada sengketa tanah, kerumitan terletak pada rantai dokumen: sertifikat, akta jual beli, warisan, dan riwayat peralihan. Advokat perlu memeriksa data di kantor pertanahan, kadang mengajukan permohonan informasi, dan sering harus menghadapi lebih dari satu tergugat. Pemeriksaan setempat hampir pasti terjadi. Karena itu sengketa tanah cenderung mahal dan panjang, dan keputusan menggugat perlu dipikirkan masak-masak. Artikel kami tentang hasil ukur BPN yang berbeda dengan sertipikat memberi contoh jenis persoalan yang sering menimbulkan sengketa semacam ini.

Pada sengketa perjanjian, pertanyaan pertama adalah apakah ada klausul penyelesaian sengketa, misalnya kewajiban mediasi atau arbitrase terlebih dulu. Klausul arbitrase membawa perkara ke forum lain dengan struktur biaya sendiri, dan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara yang terikat klausul itu. Memahami hal ini sejak awal mencegah biaya terbuang pada forum yang salah. Pembahasan hukum perjanjian ada pada artikel kami tentang hukum perjanjian dan pembatalan perjanjian dibanding pemutusan kontrak.

Cara menyepakati honorarium perdata supaya tidak ada kejutan

Perjanjian jasa hukum tertulis adalah pelindung terbaik. Pastikan di dalamnya jelas ruang lingkup pekerjaan dan tingkat pengadilan yang dicakup, besar honorarium dan jadwal pembayarannya, siapa yang menanggung biaya perkara dan biaya pendukung, bagaimana honorarium diperlakukan bila perkara berakhir damai, serta bagaimana pembayaran bila kuasa dicabut sebelum perkara selesai.

Jika ada komponen berbasis hasil, minta contoh hitungan tertulis. Misalnya, bila perkara berakhir dengan pembayaran cicilan, apakah persentase dihitung dari seluruh nilai yang disepakati atau hanya dari yang telah diterima. Perbedaan tafsir soal ini sering menjadi sumber sengketa.

Surat kuasa khusus adalah dokumen terpisah. Isinya harus menyebut perkara yang dikuasakan, para pihak, dan pengadilan yang dituju. Bacalah batas kewenangan yang diberikan, terutama kewenangan berdamai dan menerima uang. Pembahasan lebih umum tentang honorarium dapat Anda baca dalam artikel kami tentang biaya pengacara, dan tentang menilai pendamping dalam artikel cara memilih pengacara.

Langkah menekan biaya tanpa melemahkan perkara

Ada beberapa langkah yang betul-betul menekan biaya. Mulailah dengan menilai apakah perkara punya prospek eksekusi. Bila ada, lanjutkan dengan mengumpulkan semua dokumen sebelum bertemu advokat: perjanjian, faktur, bukti pembayaran, korespondensi, dan bukti kepemilikan. Dokumen yang rapi memangkas jam kerja yang harus dibayar.

Coba selesaikan di luar pengadilan lebih dulu. Somasi yang tegas, perundingan, atau mediasi sering menyelesaikan sengketa dengan biaya yang jauh lebih kecil. Gunakan jalur gugatan sederhana bila syaratnya terpenuhi. Mintalah pendampingan terbatas bila Anda mampu menghadapi sebagian sidang sendiri. Dan sepakati pembayaran bertahap yang mengikuti kemajuan perkara.

Bila penghasilan Anda tidak memungkinkan membayar honorarium, ada jalur bantuan hukum cuma-cuma dan pos bantuan hukum di pengadilan, sebagaimana dijelaskan pada artikel kami tentang posbakum di pengadilan. Pemberian bantuan hukum kepada warga miskin dijamin oleh UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sikap yang saya sarankan sebelum Anda menggugat atau menjawab gugatan

Hitung biaya dari ujung ke ujung, bukan hanya sampai pendaftaran. Pisahkan honorarium, biaya perkara, dan biaya pendukung. Pertimbangkan kemungkinan banding, kasasi, dan eksekusi. Dan yang tak kalah penting, periksa apakah lawan memiliki harta yang bisa dieksekusi, karena putusan yang tidak bisa dijalankan hanya menambah kerugian.

Bila Anda sedang menimbang apakah suatu sengketa layak dibawa ke pengadilan, atau baru saja menerima surat gugatan dan perlu menjawab dalam waktu terbatas, bicaralah dengan kami lebih dulu. Kantor Hukum Mustafa MY Tiba & Partners menangani perkara perdata, bisnis, dan pertanahan, dan saya sendiri seorang mediator bersertifikat. Silakan manfaatkan konsultasi gratis, lihat bidang praktik kami, atau hubungi kami melalui halaman kontak.

Alamat kami di Jl. Lenteng Agung Raya No.62, RT.6/RW.2, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12630. Telepon 0811-6741-212, email info@mustafamytiba.com. Kami buka Senin sampai Jumat pukul 09.00 sampai 17.00 WIB, dan hari Sabtu dengan perjanjian.

Pertanyaan yang sering diajukan klien tentang biaya perkara perdata

Ditulis oleh Mustafa MY Tiba, S.H., Managing Partner Mustafa Mytiba & Partners. Disusun pada Oktober 2026. Untuk perkara Anda sendiri, lihat halaman bidang praktik kami atau hubungi kantor.